Pengamat Desak KPK Panggil MESDM Soal Revisi Keenam PP Minerba

9900

Jakarta, Indopetronews.com – Proses revisi ke-6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Minerba pernah dihentikan oleh Mensesneg atas dasar surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Surat KPK itu merekomendasikan agar Presiden menghentikan proses pengesahan revisi PP tersebut karena dianggap bertentangan dengan Undang-undang (UU) Minerba Nomor 4 Tahun 2009. Termasuk pencabutan IUPK PT Tanito Harum (PKP2B generasi pertama) oleh Menteri ESDM Ignatius Jonan, juga adalah buah dari rekomendasi KPK.

Menurut Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), entah atas perintah siapa dan alasan apa, mendadak diusulkan kembali oleh Menteri ESDM melalui Surat Nomor 516/30/ MEM.B/2019 tanggal 18 November 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara, perihal membahas kembali revisi ke-6 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. “Bahkan beredar penjadwalan rapat dari Deputy Hukum dan Perundang-undangan Kementerian Sekretaris Negara dari Kamis (9/1/2020 menjadi Jumat (10/1/2020) di kantor Sekretariat Negara, dengan mengundang Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia,” kata Yusri dalam keterangan persnya, Senin (13/1/2020). Padahal, lanjutnya, sudah jelas dan terang-benderang pesan yang disampaikan oleh KPK kepada Presiden Jokowi sekitar Mei 2019 agar jangan meneruskan proses revisi PP Minerba sebelum dilakukan revisi UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 di DPR.

Menurut Yusri, upaya RUU tersebut sudah hampir final, mendadak atas tekanan
demo mahasiswa, Presiden Jokowi menunda disahkannya empat RUU, dan RUU Minerba salah satunya.

“Mengingat rekomendasi KPK kepada Presiden dikeluarkan berdasarkan kajian tim hukum KPK dan atas nama lembaga KPK, meskipun pimpinannya sudah berganti, rekomendasi itu tetap hidup dan mengikat sebelum dibatalkan secara resmi dan kolektif oleh semua pimpinan KPK sekarang,” papar Yusri.

Dia juga mengungkapkan terdapat potensi kerugian negara sekitar USD 1 Miliar per tahun dari produksi 8 tambang PKP2B (PT Adaro, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Kendilo Coal, PT Multi Harapan Utama dan PT Tanito Harum) yang total produksi per tahunnya sekitar 200 juta metrik ton. “Dengan asumsi pesimis keuntungan bersih USD 5 per metrik ton maka diperoleh angka diatas tersebut. Bagaimana kalau keuntungannya selama ini sekitar USD 8 sampai USD 10 per metrik ton? Tentu sangat dahsyat dan mudah memancing penguasa berkoloborasi dengan pengusaha tersebut. Sehingga dengan asumsi pesimis saja kalau diperpanjang dalam bentuk IUPK selama 20 tahun, maka potensi kehilangan pemasukan bagi BUMN Tambang sekitar USD 20 miliar.” ungkap Yusri. Maka upaya revisi PP Minerba yang dilakukan sekarang awalnya atas inisiatif Menteri ESDM, sehingga langkah tersebut seolah-olah seperti menantang KPK. Karena itu KPK harus segera memanggil Menteri ESDM untuk mendapat konfirmasinya.

“Begitu pun Presiden bisa menegur semua menteri yang terlibat dalam proses revisi PP Minerba ini untuk mengindahkan rekomendasi KPK, yaitu melakukan upaya percepatan RUU Minerba di DPR atau Presiden berani mengeluarkan Perppu Minerba,” tandas Yusri.

Namun bila tetap dipaksakan revisi ke-6 PP Nomor 23 Tahun 2010 hanya untuk memperpanjang PKP2B menjadi IUPK kepada para pengusaha tersebut, imbuh Yusri, maka kedua unsur tindak pidana korupsinya terpenuhi sesuai UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), karena sudah ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara mudah dihitung dengan kasat mata.

“Hal itu penting dan perlu dilakukan segera. KPK dengan fungsi kewenangan melakukan pencegahan, harus bertindak agar publik tidak menduga ada menteri superior menyamai kekuasan Presiden yang bisa mendikte Menteri ESDM,” tandas Yusri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*