Waka SKK Migas Tuding Pejabat Lama Yang Membuat Lifting Migas Anjlok

48100

Jakarta, Indopetronews.com – Pernyataan Wakil Kepala (Waka) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurahman kepada media pada Senin sore (6/1/2020) yang menyatakan bahwa anjloknya lifting migas 2019 merupakan hasil kerja pejabat lama 7 sampai dengan 10 tahun yang lalu, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman.

Menurut Yusri dalam keterangan persnya, Kamis (9/1/2020), pernyataan Fatar sebagai pejabat tinggi di SKK Migas yang mengendalikan hampir sekitar 80 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) sektor hulu migas sangat patut disayangkan. Ibarat ungkapan pepatah, ‘muka buruk cermin dibelah’.

Jamak diketahui, diperoleh informasi bahwa realisasi lifting migas 2019 anjlok hanya 88,63 persen dari target APBN 2019, yakni terdiri dari lifting minyak hanya 735.219 barel perhari (BOPD) dan lifting gas 5.934 MMSCFD (Milion Standard Cubic Second Feet per Day)

Hal itu, ungkap Yusri, diutarakan Fatar Yani saat menjawab kenapa SKK Migas belum merilis secara resmi lifting migas 2019 yang biasanya disampaikan pada akhir tahun. Hal tersebut diungkapkan Fatar Yasin tidak lama berselang setelah Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan kekecewaannya soal harga jual gas kepada industri tidak bisa murah sesuai Peraturan Presiden 40 Tahun 2016. Ketika itu Presiden Jokowi geram terhadap harga gas yang tidak kunjung turun. Pasalnya, tingginya harga gas berpengaruh terhadap daya saing industri nasional. Bahkan Presiden akan melakukan beberapa langkah kebijakan, yaitu; Pertama mengurangi jatah bagian negara sebesar USD 2,2 per MMBTU. Kedua DMO (Domestic Obligation Market) harus diprioritaskan kepada industri dan ketiga, kepada industri diberikan kebebasan untuk melakukan import gas.

“Kasihan kita kepada niat baik Presiden tetapi tidak ditindaklanjuti dengan benar dan sungguh sungguh oleh pejabat sektor migas. Boleh jadi selama ini seolah-olah memberikan masukan untuk menutup lobang akan tetapi pada kenyataan malah membuat lobang itu semakin besar,” kata Yusri. Oleh sebab itu, sikap buang badan oleh Wakil Kepala SKK Migas bisa jadi adalah contoh buruk sebagai pemimpin lembaga pengendali utama sektor hulu migas yang sangat strategis yang mengurusi untuk hajat hidup orang banyak.

“Padahal salah satu andalan lifting migas nasional sekitar 25 persen berasal dari lapangan Banyu Urip blok Cepu dioperatori oleh Exxon Mobil dengan Pertamina EP merupakan hasil kerja keras pejabat lama 10 tahun yang lalu,” lanjut Yusri. Termasuk produksi lapangan Jangkrik Muara Bakau oleh perusahaan Eni Muara Bakau di Kalimantan Timur telah menyumbang 5 persen dari total lifting gas nasional.

“Malah sebaliknya yang terjadi selama 5 tahun terakhir adalah belum ada hasil dari kegiatan eksplorasi migas yang berhasil menemukan cadangan besar. Justru ada yang gagal produksi lapangan gas Kepodang Blok Muriah di Jawa Tengah oleh KKKS Petronas Calgari dgn PT Saka Energy (anak usaha PT PGN) dari yang direncanakan POD bahwa produksi bisa sampai tahun 2026 menyuplai gas untuk kebutuhan PLTG Tambak Loro, tapi kenyataan hanya bisa suplai sampai 2018,” papar Yusri. Jadi tinggal dihitung berapa potensi kerugian negara yang hilang akibat gagal produksi ini (kejadian gagal produksi tidak pernah terjadi di dunia, kecuali di Indonesia) termasuk kerugian yang dialami oleh PT PLN dan PT PGN Tbk.

“Belum lagi tertundanya komersial gas dari lapangan Husky CNOOC Madura tentu akibat tidak performnya kontraktor konsorsium PT Anugrah Mulia Raya dalam menyelesaikan kontrak sesuai jadwal untuk membangun Floating Production Unit ( FPU ) senilai USD 386 juta,” papar Yusri. Sebab selain tertundanya potensi penerimaan negara dari jadwal komerial lapangan gas tersebut, lanjut Yusri, ternyata banyak industri di Jawa Timur kesulitan menambah jatah kebutuhan gas dari PT PGN.

“Jadi jangankan bicara harga gas murah, mau memperoleh tambahan gas dengan harga mahal saja masih sulit. Ini fakta yang tak terbantahkan,” tegas Yusri.

Bahkan informasi terbaru, ungkap Yusri, akibat kinerja yang diduga semberono, SKK Migas menerima somasi kedua dari kantor pengacara Perry Hasan Pardede SH dan kawan kawan untuk bertindak mewakili kepentingan dari PT Geo Bukit Batu yang terikat kontrak PSC dengan Menteri ESDM untuk wilayah kerja migas blok Bukit Batu di Propinsi Riau, akibat kelalaian pejabat di Ditjen Migas dan SKK Migas telah merugikan orang lain dan digugat Rp 100 mìliar.

“Pesan dan harapan besar saya kepada Presiden Jokowi YTH sebelum terlambat, segeralah benahi sektor hulu migas dengan segera mengevaluasi lagi orang yang punya kemampuan dan berintegritas ditunjuk sebagai kepala SKK Migas dan Dirjen Migas kalau mau harga gas bisa murah dan lifting bisa naik, karena kewenangan penuh ada ditangan Bapak Presiden,” tegas Yusri. Fakta tak terbantahkan anjloknya lifting migas akan berakibat semakin besarnya import minyak sebagai penyumbang defisit transaksi berjalan yang menekan neraca keuangan negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*