SP PLN: Tahun 2024 Tidak Ada Kekurangan Pasokan Listrik

11000

Jakarta, Indopetronews.com – PT PLN (Persero) atau biasa disebut PLN sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan asset strategis bangsa yang mengelola sektor  ketenagalistrikan dan memegang peran penting dalam menyatukan Negara Kesatuan Repunlik Indonesia. Apalagi saat ini PLN tengah mengemban tugas yang sangat penting yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo yaitu melaksanakan Program 35.000 MW. 

PLN harus mampu merealiasasikannya dalam 5 tahun kedepan sehingga pada tahun 2024 diharapkan tidak ada lagi permasalahan kekurangan pasongan tenaga listrik dimana Presiden berharap iklim investasi dapat tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya akan memacu pertumbungan ekonomi 5-7 persen per tahun seiring dengan meningkatnya taraf kehidupan rakyat Indonesia.

Namun sejak 25 April 2019, PLN belumlah juga memiliki Nahkoda tetap dalam mengendalikan jalannya Proses Bisnis dimana sejak Sofyan Basir sebagai Dirut PLN saat itu ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Pembangunan PLTU Riau-1 (meski akhirnya divonis bebas karena  tidak ditemukan bukti beliau melakukan indikasi korupsi) hingga saat ini Pemerintah belum juga menentukan pejabat definitive yang memangku jabatan Direktur Utama. Tercatat beberapa Direksi PLN telah ditunjuk sebagai Plt Dirut untuk menggantikan Sofyan Basir dalam menjalankan Proses Bisnis PLN mulai dari Muhamad Ali, Djoko Raharjo Abumanan dan Sripeni Inten Cahyani.

Serikat Pekerja (SP) PLN melalui Ketua Umumnya M. Abrar Ali, SH berharap agar Pemerintah segera menetapkan Dirut Utama PLN mengingat peran strategis yangb harus dijalankan serta mengamankan Program 35.000 MW. SP PLN berharap agar pejabat yang ditunjuk sebagai Dirut PLN Definitive nantinya bisa mengawal agar PLN tetap eksis dengan core bisnisnya dalam menjaga kedaulatan energi bangsa. 

Hal ini menjadi sangat penting menurut M. Abrar Ali mengingat sebagai asset strategis bangsa jangan sampai PLN salah kelola sehingga membebani keuangan Negara. Dirut PLN nantinya harus bisa mengawal dan menyeimbangkan Komposisi Pembangkit Swasta (IPP) dan milik PLN dengan konsep yang menguntungkan Negara. 

Harga DMO Batubara juga merupakan sesuatu yang harus dikawal oleh Dirut PLN agar harganya terjangkau untuk memastikan kelangsungan suplay listrik oleh pembangkit-pembangkit dengan bahan bakar batubara. Bilamana harga DMO Batubara dapat terjangkau oleh PLN tentu saja hal tersebut akan menekan Biaya Pokok Produksi (BPP) sehingga harga jual rata-rata Rp/kWh bisa menjadi lebih murah sebagaimana harapan Presiden Jokowi.

SP PLN menilai bahwa ke depan PLN memiliki tantangan yang sangat berat dalam menjawab meningkatnya kebutuhan pemakaian energi listrik, apalah PLN pernah mendeklarasikan bahwa di usianya yang ke 75 Tahun 100 persen wilayah NKRI sudah terlistriki. Itu artinya adalah pada tanggal 27 Oktober 2020 nanti, PLN sudah harus bisa merealisasikannya. 

Untuk itu menurut Ketua Umum  SP PLN M. Abrar Ali, SH yang juga didampingi Sekjend SP PLN Ir. Bintoro Suryo Sudibyo adalah Dirut PLN harus bisa terus menemukan dan memanfaatkan  pembangkit-pembangkit listrik dengan teknologi energy yang terbaharukan dan ramah lingkungan. Dan menurut SP PLN dengan melihat peran serta tantangan yang harus dihadapi kedepan maka sebagaimana SP PLN telah menyampaikan melalui surat resminya kepada Presiden RI beberapa waktu yang lalu, maka diperlukan sosok figure yang muda dan energik dalam memimpin BUMN listrik ini sebagai Dirut PLN serta mampu membawa mindset insan PLN  yang baru sehingga tidak hanya berorientasi kepada memproduksi listrik saja melainkan juga mampu memasarkannya sehingga supplay energy listrik yang ada bisa terdistribusikan dari pembangkit hingga ke pelanggannya.

Terkait dengan pengelolaan kesejahteraan insan PLN baik pegawai, pensiunan dan keluarganya, M. Abrar Ali menyatakan bahwa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang bekerja hingga 24 jam maka SP PLN berharap Dirut PLN yang baru nantinya bisa segera merealisasikan dan melanjutkan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Manajemen PLN dengan SP PLN. PKB menjadi penting karena menurut SP PLN bahwa pegawai PLN harus dibuat senyaman mungkin agar tidak terbebani dengan permasalahan personal dalam melaksanakan tugas kedinasannya yang semakin berat. Di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) semua hak dan kewajiban Perusahaan dan Pekerja telah diatur, dibahas dan disepakati bersama antara Manajemen dengan SP PLN. Selain itu SP PLN juga berharap Dirut PLN yang baru nantinya bisa membangun Hubungan Industrial yang Harmonis antara Manajemen dengan SP PLN sehingga energy yang ada bisa lebih difokuskan keluar menjawab tantangan yang ada khususnya mensukseskan Program 35.000 MW. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*