Pengamat: Penegak Hukum Harus Usut Dugaan Tender Bermasalah di Lapangan Husky CNOOC Madura Senilai 5 Triliun

25300

Jakarta, Indopetronews.com – Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengungkapkan adanya dugaan potensi kerugian negara terkait dengan kontrak 332004438 tentang “Lease-Purchase of Floating Production Unit (FSU) tertanggal 8 Mei 2017 bernilai kontrak USD 356 juta dengan jaminan pelaksanaan senilai USD 19.313.440.

“Kami akan melaporkan dugaan penyimpangan proses pengadaan dan kelalaian pejabat SKK Migas yang berpotensi merugikan negara terkait tertundanya pasokan gas untuk kebutuhan industri di Jawa Timur,” kata Yusri dalam keterangan persnya, Sabtu (21/12/2019).

Menurut keterangan Yusri, kontrak antara Husky CNOOC Madura Limited (HCML) dengan Konsorsium PT Anugrah tersebut masih menggunakan skema cost recovery, dimana semua biaya-biaya yang muncul sejak eksplorasi dan membangun fasilitas produksi, diganti oleh negara. Karena diganti oleh negara, maka negara telah menunjuk SKK Migas bertanggungjawab mengawasi sejak perencanaan sampai dengan produksi.

Masih menurut keterangan Yusri, akibat keterlambatan pasokan gas, akan meningkatkan volume import gas untuk memenuhi kebutuhan industri di Jawa Timur.

“Selain itu tentu juga akan ikut menyumbang defisit transaksi berjalan (Current Account Defisit) seperti yang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini dalam berbagai acara kenegaraan.

Karena, lanjut Yusri, menurut kajian CERI, penyumbang defisit transaksi berjalan adalah rendahnya lifting migas nasional yang berbanding terbalik dengan laju peningkatan komsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Ini adalah faktor di hulu, bukan faktor di hilir seperti yang dihebohkan di pembangunan kilang, karena dibangun beberapa kilang kalau pasokan dari produksi di hulu memble, ya terpaksa import minyak mentah dan BBM semakin membesar. Jadi kata kunci mengurangi defisit transaksi berjalan adalah membenahi sektor hulu maka lifting akan naik, diversifikasi penggunaan energi terbarukan sebagai motor penggerak. Karena sebelumnya pada 15 November 2018 lalu kami pun sudah pernah merilis di media tentang keluhan industri di Jawa Timur akibat kekurangan pasokan gas,” papar Yusri.

Lebih lanjut Yusri mempertanyakan kepada SKK Migas apakah konsorsium PT Anugrah Mulia Raya berhasil menyerahkan FSU sesuai isi kontrak. Termasuk apakah jadwal penyerahannya sudah sesuai dengan kontrak. Faktanya, imbuh Yusri, semua pejabat SKK Migas buang badan tidak mau menjawabnya.

“Kemudian juga kita pertanyakan apa sebenarnya langkah-langkah yang telah dilakukan oleh SKK Migas dalam mengawasi proses pengadaan ini. Apakah sudah sesuai tupoksinya, kalau terjadi pembiaran terhadap dugaan penyimpangan itu sama saja pejabat SKK Migas melakukan tindak korupsi,’ tegas Yusri. Padahal infonya, ungkap Yusri, BPK RI telah menemukan kerugian negara akibat jaminan penawaran PT Duta Merine senilai USD 3,9 juta tidak dicairkan oleh HCML untuk negara, malah menunjuk konsorsium PT Anugrah Mulia Raya dengan Sadakan Offshore (M) Sdn Bhd, Emas Offshore Construction & Production Pte Ltd dan PT Pelayaran Intilintas Tirthanusantara pada 8 Mei 2017, yang belakangan juga bermasalah belum mampu menyerah unit floting produksinya hingga saat ini.

Bahkan, kata Yusri, mantan kepala SKK Migas Amin Sunaryadi sudah pernah diperiksa oleh Bareskrim Polri pada Febuari 2018, namun tidak jelas hasil pemeriksaan itu oleh penyidik apakah ditindak lanjuti atau tidak. “Boleh jadi persoalan ini akan menjadi PR bagi Kapolri yang baru, atau Kejagung dan KPK bisa masuk mengusut ini untuk menyelamatkan kerugian negara dan memenuhi janji Presiden akan menggigit siapa yang membuat impor migas semakin besar,” tegas Yusri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*