Ini Sikap SP Pertamina Soal Harga Avtur

24000

Jakarta, Indopetronews.com – Mencermati isu yang berkembang terakhir ini tentang harga Avtur yang didistribusikan oleh PT Pertamina (Persero. Disamping itu beberapa pernyataan yang disampaikan pejabat terkait, diantaranya; dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI Tanggal 25/11/2019 , Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Maju 2019 -2024 mengatakan tengah mencari cara untuk menurunkan harga avtur yang berpengaruh pada mahalnya harga tiket pesawat.

Bahkan, menteri Perhubungan mengancam akan memasukkan kompetitor Pertamina dalam penjualan avtur.

Selain itu, pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang menyatakan akan memasukan kompetitor avtur lain di Indonesia.

Mensikapi hal tersebut, maka Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menegaskan bahwa pernyataan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Perhubungan dalam kabinet Indonesia Maju 2019-2024 tidak berdasar data. “Pak Menteri hanya menggunakan tolak ukur harga jual negeri tetangga dan mengambinghitamkan tingginya harga avtur Pertamina. Semestinya juga memperhatikan Formula yang dikeluarkan Kementrian ESDM (Kepmen ESDM No. 17/K/10/MEM/2019 tanggal 1 Februari 2019) sebelum menuding tingginya harga tersebut karena monopoli Pertamina,” kata Arie dalam keterangan persnya, Senin (9/12/2019) di Jakarta. Berdasarkan sumber yang FSPPB miliki, lanjut Arie, harga Avtur di Bandara CGK masih lebih murah dibandingkan dengan bandara-bandara di luar negri. Karena itu pernyataan Menteri Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Perhubungan dalam kabinet Indonesia Maju 2019-2024 masih perlu di klarifikasi lebih lanjut.

FSPPB, tambah Arie, meminta Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi dan Menteri Perhubungan dalam kabinet Indonesia Maju 2019-2024 untuk bisa melaksanakan amanat konstitusi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dengan mengutamakan keberlangsungan daya hidup dan kesehatan bisnis Pertamina sebagai badan usaha 100 persen milik negara yang menyokong pilar
energi dan perekonomian di Indonesia sesuai nawacita dan janji Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo yang akan membesarkan Pertamina selayaknya pemerintah negeri tetangga membesarkan perusahaan migasnya.

“Kita mendukung penuh program Pemerintah dalam mengurangi defisit migas dan menekan impor migas,” kata Arie.

Pihaknya juga sepakat dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang mengatakan, BUMN tidak alergi bersaing dengan swasta, kalau swasta yang produksi Avtur di dalam negeri welcome saja. “Yang tidak boleh cuma minta lisensi impor akhirnya nanti kami-kami yang di BUMN atau di kementerian, banyak ditugaskan menekan impor migas tapi di pihak lainnya malah impor terus akhirnya kami yang disalahkan lagi,” kata Arie, mengutip pernyataan Menteri BUMN.

Menteri BUMN, lanjut Arie, juga menyampaikan bahwa keterlibatan swasta musti dari hulu ke hilir. Disamping itu, Menteri BUMN, ungkap Arie, berharap agar jangan hanya melakukan shortcut, sekedar hanya mencari keuntungan tapi akhirnya kembali merugikan secara keseluruhan konsep yang sedang dibangun oleh Bapak Presiden

Lebih jauh Arie mensinyalir adanya pihak-pihak tertentu (Mafia Migas) yang berencana memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi maupun golongannya dan untuk mengkerdilkan peran Pertamina dalam melayani distribusi energi di seluruh Bandara seantero negeri.

“Dengan segala situasi dan kondisi yang di alami Pertamina saat ini diharapkan ke depan Pertamina menjadi lebih tangguh, kuat dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Arie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*