Kotroversi Isu Ahok Pejabat Pertamina Timbulkan Sentimen Negatif Para Investor

13400

Jakarta, Indopetronews.com – Polemik terkait rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di perusahaan BUMN sektor energi menjadi catatan negatif buat investor. Pasalnya penolakan yang terjadi dari beberapa kalangan khususnya dari Serikat Pekerja Pertamina menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya santer diberitakan bahwa Ahok akan ditempatkan di Pertamina.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai kontroversi perekrutan Ahok ini jika tidak diakhiri hanya akan merugikan BUMN saja. Sebab investor khususnya asing yang tidak tahu menahu soal konflik dan tarik ulur rencana pengangkatan Ahok ini akan menganggap bahwa BUMN sektor energi di Indonesia kental dengan persoalan serius.

Menurut Bhima, sebaiknya Ahok tidak dijadikan petinggi di BUMN baik di sektor energi ataupun sektor lainnya karena bagi sebagian pihak dirinya dinilai punya catatan negatif. Setiap konflik yang terjadi pada sebuah perusahaan tentunya akan berimbas pada sikap investor yang ingin berinvestasi disebuah perusahaan tersebut.

Alangkah baiknya, kata Bhima, penunjukan direksi BUMN khususnya di sektor energi dilakukan melalui mekanisme panitia seleksi (pansel). Jika penentuan pejabat tinggi di BUMN tidak melalui mekanisme ini dan hanya sistem tunjuk saja tanpa mempertimbangkan kemampuan juga akan berdampak buruk di mata investor.

“Jadi kalau prosesnya bisa menimbulkan kontroversi ini kontra produktif dan bisa mencederai image BUMN kita di mata internasional. Mengapa harus Ahok yang dimunculkan sehingga membuat gaduh, apa tidak ada orang lain selain dia yang punya kemampuan terbukti di sektor energi?” kata Bhima di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Terkait hal itu, bagi Bhima sebaiknya Menteri BUMN, Erick Tohir, mengkaji kembali rencana penunjukan Ahok sebagai petinggi di BUMN energi. Dari sudut pandang ekonomi, sosok Ahok belum tentu bisa mengubah kinerja keuangan BUMN energi ke arah yang lebih baik karena kapasitas dan pengelasan Ahok yang tidak memiliki kompetensi di sektor tersebut. Dia mengakui untuk urusan birokrasi di pemerintahan Ahok cukup jago. Namun bukan berarti hal itu bisa serta Merta langsung tepat ketika diposisikan sebagai petinggi BUMN khususnya di Pertamina atau PLN.

“Kita bisa lihat contoh record pak Dwi Soetjipto (eks Dirut Pertamina) yang paham betul dengan sektor migas tapi nyatanya juga nggak bisa mengalahkan kepentingan oligarki. Lalu pak Archandra Tahar (mantan Menteri dan Wakil Menteri ESDM) yang paham di migas di luar negeri tapi mana reform yang bisa kita rasakan,” pungkas Bhima.

Sedang Founder Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhi Massardie mengatakan, jika Ahok menjadi bos BUMN maka dipastikan akan menggandeng Sunni Tanuwidjaya, sabahat karibnya yang menjadi operator reklamasi Teluk Jakarta. Ditambah Ahok juga sudah sangat percaya terhadap Sunni sehingga tidak mungkin akan melepaskan Sunni begitu saja. Oleh karena itu ketika Ahok ada di manapun pastk akan menggandeng Sunni.

“Ahok dan Sunni itu sudah melekat. Kita lihat saja nanti,” ujar Adhi Massardie.

Adhi menegaskan, Jokowi memaksa Ahok untuk duduk sebagai bos BUMN maka menunjukan Jokowi tidak faham manajemen. Padahal manajemen yang baik itu ketika mengangkat orang yang memiliki berproduktivitas dan berkompetensi. Tapi ketika belum diangkat saja tidak bisa menaikan produktivitas dan efisiensi sehingga kegiatannya hanya mengklarifikasi persoalan – persoalan yang muncul maka untuk Ahok memimpin perusahaan.

Jadi apa buktinya kalau Ahok bagus memimpin perusahaan. Kalau Ahok punya skill manajemen yang baik, maka saya jamin Ahok akan ditarik perusahaan – perusahaan besar yang selama ini dekat dengan Ahok,” tandasnya.

Sementara ketika Rizal Ramli keluar dari kabinet tapi banyak tawaran yang masuk kepada Rizal Ramli. Di antaranya diminta untuk membenahi berbagai BUMN yang sedang sekarat seperti Semen Gresik. Selain itu berbagai perusahaan swasta seperti Lippo juga meminta Rizal Ramli untuk menjadi komsultan. Sementara Ahok usai keluar dari penjara tidak ada yang menawarkan untuk masuk atau menjadi konsultan perusahaan.

“Jadi di antara kalangan mereka saja tidak ada yang mau. Tapi Menteri BUMN malah merekrut Ahok,” paparnya.

Adhi menegaskan, pada dasarnya Erick Tohir mempunyai integritas sehingga bisa menolak keinginan Jokowi terhadap Ahok. Tapi karena hal tersebut tidak dilakukan maka artinya Erick sepakat dan satu visi yang sama dengan Jokowi. Karena tanggungjawab keseluruhan BUMN ada di tangan Erick. Oleh karena itu mengapa Erick mau mempertaruhkan reputasinya demi Ahok.

“Kalau Erick mempertahankan Ahok maka artinya dia tidak faham manajemen perusahaan publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau ini dipaksakan maka tata kelola negara kita berantakan. Padahal kita harus menanggunglangi berbagai krisis yang ada di depan mata,” paparnya.

Sementara itu Koordinator Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni mengatakan, Ahok tidak pantas masuk BUMN seperti di Pertamina atau PLN. Karena saat ini Pertamina merupakan salah satu perusahaan besar yang memberikan keuntungan besar untuk negara. Oleh karena itu Pertamina harusnya dijaga dan dikelola dengan baik dan jangan ada gangguan yang menghadang Pertamina. Apalagi keberadaan Pertamina juga untuk kepentingan publik.

“Kalau Ahok masuk BUMN maka baiknya kelola Jiwasraya yang saat ini kondisinya tidak sehat,” jelasnya.

Sya’roni menegaskan, jika Ahok dipaksakan masuk Pertamina maka terlihat jelas nuansa politiknya. Apalagi Ahok sudah kena pasal 15 a KUHP terkait penghinaan agama. Sehingga harusnya Ahok tidak bisa lagi menjabat sebagai direksi BUMN, anggota DPR, DPRD dan presiden. Oleh karena itu jika Ahok dipaksakan masuk BUMN karena adanya kedekatan dengan Jokowi. Tidak heran ketika Jokowi dilantik sebagai Presiden, Ahok duduk di bangku VIP.

“Ini membuktikan yang dilakukan Jokowi terhadap Ahok adalah balas budi,” paparnya.

Sya’roni memutuskan, jika Ahok dipaksakan masuk BUMN, maka piihaknya bersama jaringan aktivis akan membangun opini bahwa jangan sampai terjadi Ahok masuk sebagai petinggi di BUMN yang sedang sehat. Apalagi Ahok mantan terpidana sehingga tidak layak untuk memimpin perusahaan BUMN. Jaringan aktivis akan menolak Ahok karena mempunyai tanggung jawab moral kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

“Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi tapi malah dihadapkam oleh opini-opini agar Ahok masuk BUMN. Padahal Jokowi marah ketika investasi dan ekspor yang lemah. Tapi di sisi lain Jokowi malah mengulang kegaduhan. Makanya saat ini banyak investor tidak mau masuk Indonesia,” tandasnya.

Direktur Indonesian Resources Studie (Iress), Marwan Batubara mengatakan, masyarakat Indonesia harus konsisten menjalankan hukum. Apalagi pasal 1 ayat 3 UUD 45 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu jika hendak diangkat sebagai petinggi BUMN harus proses hukum atau aturan main yang sudah tertulis demi tegaknya keadilan. Oleh karena itu dipaksanya Ahok jadi petinggi BUMN karena ada nuansa politik.

“Ahok tidak punya pengalaman dan kompoten pimpin perusahaan. Apalagi BUMN seperti Pertamina merupakan
sektor yang strategis. Oleh karena itu yang dibutuhkan itu keahlian juga latar belakang tehnis yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” paparnya.

Marwan menegaskan, ketahanan energi nasional tidak bisa begitu saja pengelolaannya diserahkan kepada orang yang tidak qualified. Marwan menyebut bakal masuknya Ahok menjadi petinggi BUMN karena karena kebijakan dari Jokowi. Harusnya berani menolak ketika ada pihak yang menekan agar memasukan Ahok menjadi petinggi BUMN. Jokowi harusnya hadapi tekanan tersebut dan jangan tunduk.

“Saya yakin rakyat akan berada dibelakang Pak Jokowi untuk menghadapi masalah ini,” paparnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*