Permen ESDM 13 / 2018 Timbulkan Masalah dan Membuat Pusing Pemerintah

12500

Jakarta, Indopetronews.com – Menteri ESDM Arifin Tasrif diminta mengkaji ulang pasal-pasal yang terdapat pada Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018. Pasalnya Permen yang mengatur tentang kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG, dikhawatirkan akan menghambat program Tol Laut yang sedang dijalankan Pemerintahan Joko Widodo. Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Energi, Sofyano Zakaria.

Kekhawatiran Pengamat energi yang juga Koordinator Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI) sangat beralasan. Mengapa? “Karena pasal-pasal yang ada pada Permen ESDM tersebut terbaca “abu-abu” sehingga bisa ditafsirkan yang bisa menghambat susksesnya Program Tol laut,” kata Sofyano dalam keterangan persnya, Sabtu (16/11/2019) di Jakarta.

Seumumnya diketahui, selama ini pendistrubusian BBM umum non subsidi jenis solar yang dipergunakan untuk keperluan pelayaran maupun untuk masyarakat kepulauan, dominan disupply oleh perusahaan yang merupakan agen-agen BBM dari BUMN Pertamina termasuk anak perusahaannya, PT Pertamina Patra Niaga.

“Lahirnya Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM kala itu, Ignatius Jonan pada 21 Februari 2018 dan diundangkan pada 23 Februari 2018, terdapat pasal yang multi tafsir dan bisa dimaknai bahwa para agen karena bukan Badan Usaha Niaga Migas sebagaimana dimaksud oleh Permen ESDM tersebut, tidak dapat lagi melakukan supply BBM ke pengguna langsung,” kata Sofyano. Padahal, lanjutnya, pengguna BBM umum jenis marines fuel adalah digunakan untuk keperluan angkutan laut danau dan sungai yang selama ini di distribusikan oleh para agen BBM mitra BUMN Pertamina dan Patra Niaga.

“Selama ini para agen tersebut terbukti berperan besar dalam melayani BBM bagi dunia pelayaran khususnya bagi pemilik kapal-kapal juga perahu- perahu nelayan, termasuk masyarakat kepulauan yang biasa membeli dalam skala kecil yang bersifat eceran. “Jika para agen dilarang melakukan itu lagi maka sangat tidak mungkin kebutuhan BBM mereka dilakukan oleh badan usaha niaga migas seperti Pertamina dan Patra Niaga karena badan usaha ini juga memiliki keterbatasan,” tambah Pengamat Energi yang juga Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI).

“Keberadaan para agen mitra pertamina dan patra niaga itu punya peranan besar bagi pemenuhan kebutuhan BBM umum non subsidi yang berperan mensukseskan program Tol Laut. Selama ini para agen tersebut juga berperan besar sebagai titik supply bagi masyarakat kepulauan karena terbatasnya depo BBM Pertamina,” tambahnya lagi. Para agen BBM untuk keperluan laut berfungsi pula sebagai depo BBM berjalan yang jumlahnya sangat besar dan ini sangat membantu peran BUMN Pertamina.

“Jika Permen ESDM dimaksudkan untuk agen BBM umum bagi keperluan industri di daratan, itu tidak menjadi masalah karena di daratan banyak tersedia titik supply BBM baik dalam bentuk depo atau pun SPBU-SPBU yang semua ini bisa membantu industri di daratan,” tegas Sofyano.

Jika Permen ESDM 13 Tahun 2018 ditafsirkan tidak tepat yang membuat para agen tidak lagi bisa berjualan BBM langsung ke pengguna karena bukan badan usaha niaga migas, maka ini sangat berpotensi menimbulkan masalah bagi masyarakat banyak dan pasti membuat Pemerintah akan pusing berat. “Artinya bisa dikatakan Permen ESDM tersebut malah menghambat program Tol Laut,” tandas Sofyano.

Untuk itu, lanjut Sofyano, maka Menteri ESDM yang baru saat ini, sebaiknya mengkaji ulang pasal-pasal yang ada pada Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 sebelum Permen tersebut terlanjur menimbulkan masalah yang akhirnya bisa merepotkan kementerian ESDM dan Pemerintah,” ungkap Sofyano.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*