Pembatalan IUPK Tanito Harum Sebagai Buah Simalakama Menteri Jonan

14800

Jakarta, Indopetronews.com – Kementerian ESDM secara resmi telah membatalkan IUPK PT Tanito Harum yang oleh KPK dianggap keputusannya memperpanjang itu melanggar UU Minerba. Hal itu dikatakan secara resmi oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan di hadapan para anggota DPR Komisi VII di acara RDP pada Kamis, 20 Juni 2019. Pembatalan itu karena atas saran KPK kepada Presiden Jokowi. Pernyataan tersebut dikatakan setelah Menteri Sekretaris Negara mengembalikan draft RPP Nomor 23 Tahun ke 6 ke Kementerian ESDM karena dianggap tidak memenuhi ketentuan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) pada 11 Januari 2019 Menteri ESDM terkesan panik karena RPP ke 6 belum juga ditandatangani Presiden karena adanya surat Menteri BUMN tanggal 1 Maret 2019 yang mengusulkan bahwa setiap tambang batubara yang akan atau telah berakhir izinnya untuk diberikan prioritas utama kepada BUMN tambang untuk menjaga ketahanan energi nasional sesuai ruh UU Minerba. Tetapi entah dengan alasan dan pertimbangan apa, lanjut Yusri, Menteri ESDM atas saran dan pendapat Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot pada 11 Januari 2018 telah menerbitkan SK Menteri ESDM nomor 07.K/30/MEM/2019 untuk perpanjangan operasi tambang dalam bentuk IUPK PT Tanito Harum seluas 35.757 Ha, ini adalah pertama sekali perubahan status PKP2B generasi pertama.

“Lucunya, Dirjen Minerba terlihat sangat ngotot di berbagai media membela kebijakan ngawur itu sudah benar, yaitu memperpanjang izin tambang PT Tanito Harum menjadi IUPK berpayungkan PP Nomor 77 tahun 2014 yang sudah usang dan kontroversial. Terkesan dia sangat pro kepentingan konglomerat batubara daripada kepentingan nasional yang diwakili BUMN Tambang,” tandas Yusri pada media, Selasa (25/6/2019). Dan kini, imbuhnya, atas pembatalan IUPK PT Tanito Harum telah menjadikan posisi menteri ESDM “maju kena mundur kena”. Jika tidak dibatalkan maka akan menghadapi proses hukum di KPK.

Namun kalau membatalkan IUPK akan berpotensi digugat PT Tanito Harum di PTUN Jakarta, seperti yang pernah dilakukan oleh PT Asmin Koalindo Tuhup terhadap Menteri ESDM. “Padahal dibatalkan atau tidak IUPK PT Tanito Harum oleh Menteri ESDM, sebenarnya sudah cukup bukti bagi KPK untuk meningkatkan dugaan penyimpangan kebijakan tersebut ke tahap penyidikan. Sebab sudah terjadi perbuatan melawan hukum, terbukti dengan telah dibatalkannya IUPK PT Tanito Harum dan kerugian negara pun sudah terjadi apabila sejak 11 Januari 2019 PT Tanito Harum sudah menambang,” papar Yusri.

Adapun pelanggaran terhadap UU Minerba terhadap Pasal 75 B adalah memberikan hak prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk semua tambang yang akan dan sudah berakhir waktu kontraknya dan Pasal 83 ayat d menyebutkan batasan maksimal wilayah tambang batubara untuk izin operasi produksi hanya 15.000 Ha.

“Peristiwa konyol yang dilakukan oleh pembantu Presiden ini tidak boleh terjadi lagi di masa akan datang, dan kita perlu memberikan apresiasi 5 jempol terhadap KPK karena telah berhasil mencegah potensi kerugian negara lebih besar. Karena bisa jadi kebijakan yang sudah dianggap benar oleh Kementerian ESDM kalau tidak dibatalkan akan digunakan juga untuk memperpanjang 7 konglomerat PKP2B lainnya,” ungkap Yusri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*