Waketum IATMI di Sidang Eks Bos Pertamina: Aksi Korporasi Tidak Bisa Dipidana

33000

Jakarta, Indopetronews.com – Kasus yang menimpa Karen Agustiawan, mantan Dirut PT Pertamina (Persero) adalah aksi perusahaan. Tidak ada dari proses bisnis ini yang diniatkan jahat menghabiskan uang negara untuk eksplorasi minyak dan gas bumi (migas). “Ini kan corporate action, hal yang berhubungan dengan bisnis proses pada perusahaan oil and gas memang seperti itu. Ada risiko-resiko di lapangan. Kalau ini dimasukkan ke ranah hukum, ini sangat memprihatinkan bagi kami,” kata Hadi Ismoyo Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) seusai menjadi saksi di persidangan Karen Agustiawan dalam kasus akuisisi Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia, Jumat (10/5/2019) di Pengadilan Tipikor Jakarta. Karena pihaknya setiap hari di lapangan berhubungan dengan risiko produksi.

Menurutnya, di lapangan (migas) itu ada minyaknya pun kadang-kadang tidak keluar minyak. Kalau itu dipidanakan ya luar biasa bagi industri hulu migas. Kita berharap ada kebijakan, ada proses yang adil dalam memahami kasus ini,” tandasnya.

Kasus ini, lanjutnya, adalah bagian dari proses bisnis, tidak ada itikad jahat menghabiskan uang negara. Dananya untuk eksplorasi, mencari minyak, bukan ada intensi menghabiskan uang negara.

Dia juga menuturkan bahwa secara teknis yang dilakukan Karen sudah benar. “Ya itulah namanya proses akuisisi ya seperti itu, apakah nanti keluar minyak atau enggak, kita tidak bisa menjamin. Tapi itulah bagian dari risiko bisnis,” imbuhnya. Bila tidak melakukan pengeboran karena takut dipidana tentu tidak dapat minyak.

Apa dampaknya? “Dampaknya nanti akan semakin jarang orang-orang seperti kami melakukan inovasi dan eksplorasi. Kalau kita tidak melakukan eksplorasi, produksi minyak akan turun terus. Sebab kita tidak eksplorasi nggak ada jaminan ketemu dan dipenjarakan. Jadi risiko ini harus dipahami bagian dari korporasi,” paparnya. Saat ini nuansanya begitu. Dia juga menyarankan, ke depan, harus ada pembenahan regulasi bahwa aksi bisnis perusahaan BUMN tidak dapat dipidana tetapi masuk hukum perdata. “Paling banter dipecat, atau diturunkan gajinya serta dipindahtugaskan saja,” katanya.

Sementara Karen Agustiawn mengutarakan tentang pola kerja organ Komisaris dan Direksi bekerja. “Kalau bicara siapa yang menyalahi prosedur mestinya Komisaris karena Komisaris tidak pernah membaca board manual,” kata Karen. Selain itu, Komisaris yang ditempatkan juga tidak memahami Anggaran Dasar (AD) RJPP, REKAP, board manual.

Inilah yang membuat Direksi kesulitan. Tetapi pihak Direksi tidak punya pilihan lain. “Kami bukan pihak yang bisa memilih dan menentukan siapa yang bisa menjadi Komisaris kami,” lanjut Karen.

Dia hanya berharap saksi yang datang melihat bahwa bisnis hulu migas adalah bisnis yang penuh tidak kepastian. “Kalau ada ketidakpastian adalah high risk, high return, high capital, high uncertenty. Kalau ini semua akan dipidanakan kalau ada sumur yang gagal saya bisa prediksi Indonesia tidak akan temukan cadangan minyak baru,” tegas Karen. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*