Menteri ESDM Gagal Paham Soal Testimoni Sudirman Said

66300

Ada yang tidak biasa di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mendadak pada Rabu malam (20/2/2019) hingga tengah malam, setelah sorenya pada acara diskusi publik bertajuk “Mengelola Sumber Daya Alam, Menjaga Harkat Negeri”. Diskusi yang digagas Institut Harkat Negeri untuk membedah buku “Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan” karya Dr Simon Felix Sembiring.

Tidak dinyana pihak istana seperti kebakaran jenggot ketika beredar penjelasan mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, yang dikutip oleh ratusan media massa. Sudirman mengatakan bahwa surat yang dibuatnya pada 7 Oktober 2015 atas perintah dan persetujuan Presiden Jokowi. Surat tersebut dibuat Sudirman Said setelah dipanggil ke istana pagi hari sekitar pukul 09.30 WIB menjumpai Presiden Yang justru lebih mengagetkan Sudirman Said ternyata di dalam ruang sudah hadir James Moffett, CEO Freeport Mc Moran bersama Presiden Jokowi.

Padahal konteks pernyataan Sudirman Said adalah mengklarifikasi apa yang tertulis di buku Simon Sembiring, bahwa surat yang dibuatnya tanggal 7 Oktober 2015 sebagai upaya untuk memberikan kepastian operasi PTFI (PT Freeport Indonesia) bukan inisiatif dia, akan tetapi atas perintah Presiden.

“Seharusnya Jonan paham apa yang diungkap oleh Sudirman Said adalah episode “Papa Minta Saham”. Sedangkan apa yang diungkap Jonan adalah epsiode PI Rinto divestasi PTFI,” kata
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, dalam keterangan persnya, Jumat (22/2/2019). Karena kasus ‘Papa minta saham’ telah menghebohkan jagat politik dan hukum yang mengakibatkan “episode 1” menjadi terhenti, namun setelah direvisi ke 4 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara melahirkan PP Nomor 1 Tahun 2017 bisa dilanjutkan ke “episode 2” berisikan PI Rio Tinto mendadak terungkap diruang publik pada Agustus 2018.

“Seharusnya Jonan dalam rilisnya menjelaskan subtansi apa yang terungkap di dalam buku Simon Sembiring terkait surat Mentamben IB Sujana Maret 1995 dan 29 April 1996 serta surat Menkeu Mari’e Muhammad 1 April 1996 yang menyetujui PI Rio Tinto di Blok B, bukan di Blok A,” ungkap Yusri.

Adapun mekanisme surat tersebut kata Yusri, mengutip Simon Sembiring, kalau dilihat dari perspektif KK 1991 pada Pasal 28 ayat 2 dapat dikatakan “illegal”, karena tidak diproses melalui Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, yang saat itu dijabat oleh Kuntoro Mangkusubroto.

“Kalau benar apa yang dikatakan oleh Simon Sembiring dan dibuktikan dengan proses pengadilan arbitrase bahwa surat itu illegal, maka PT Inalum bisa menyelamatkan miliaran dolar Amerika akan tetapi bisa mendapat saham 51,2% di dalam PTFI,” paparnya.

Yusri menyampaikan, rilis Menteri ESDM Jonan hanya lebih ingin menyelamatkan posisi Presiden Jokowi daripada menjawab subtansi masalah divestasi tersebut.

Menurut Yusri, keheranan Simon adalah bagaimana mungkin bisa dengan mudahnya diakui PI Rio Tinto akan menjadi saham 40% untuk periode 2022 hingga 2041. Karena menjanjikan sesuatu melampaui batas waktu KK 1991 dapat dikatakan pelanggaran, yang berpotensi bisa dipidanakan, sebab KK 1991 baru akan berakhir pada 30 Desember 2021. Pemerintah dapat saja tidak memperpanjang operasi PTFI asal dengan alasan yang wajar.

“Jadi Jonan dapat dikatakan gagal paham, bila mengatakan bahwa surat surat terdahulu tidak relevan dan tidak dijadikan dasar perundingan. Sedangkan surat IB Sujana telah dipakai untuk mengakui keberadaan PI Rio Tinto didalam PTFI,” ungkap Yusri.

Jamak diketahui, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengeluarkan rilis pada media massa pada pukul 23.00 WIB, Rabu (20/2/2019). Dalam keterangan tertulisnya
Jonan mengatakan apabila ada pertemuan, perundingan atau surat yang terjadi sebelumnya, hal tersebut sudah tidak relevan karena tidak lagi dijadikan dasar perundingan.

“Dengan ditugaskannya saya jadi Menteri ESDM, perundingan start dari nol. Dan perundingan atau surat sebelum-sebelumnya tidak dijadikan dasar lagi. Kalau seandainya dijadikan dasar, gak mungkin dong kita bisa dapat divestasi 51%,” tandas Jonan. “Jadi apa yang ditulis di surat saat pendahulu-pendahulu saya jadi itu tidak dipakai, kita hanya berunding dengan basis baru. Jikalau toh ada pertemuan itu, kan nggak relevan, kan tidak kita pake juga,” tambah Jonan.

Saat Ignasius Jonan menjabat sebagai Menteri ESDM, Presiden tidak pernah menerima Richard Adkerson secara khusus untuk membahas masalah Freeport. Pertemuan hanya terjadi saat selesainya divestasi 51% Freport pada 21 Desember 2018 lalu.

“Presiden tidak pernah menerima Freeport secara khusus di jaman saya. Sampai ditandatanganinya IUPK baru ketemu dengan presiden, Itu saja,” tegas Jonan. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*