Mantan Bos Pertamina Minta Negara Hadir di Kasus Blok BMG Australia

47000

Setelah 4 kali persidangan, Galaila Karen Kardinah Agustiawan atau dikenal Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) ini berharap negara hadir. Pasalnya, selama ini negara absen dalam upaya menegakkan keadilan. Hal tersebut diutarakan Karen seusai persidangan dalam pembacaan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (21/2/2019).

“Saya hanya ingin negara hadir dalam kasus ini. Selain itu, saya minta ada hukum yang berkeadilan di negeri ini,” kata Karen Agustiawan.

Dia berharap, ke depannya di persidangan dibuktikan dimana pidananya. “Bukan maladministrasi. Karena maladministrasi, karena ini tunduk pada UU PT (Perusahaan Terbatas) itu bukan ranah pidana,” tegas Karen Agustiawan.

Dari fakta-fakta persidangan, ada 4 poin yang disimpulkan oleh istri Herman Agustiawan ini. Pertama, due diligence itu sudah dilakukan. “Jadi, the loyd untuk tehno commercial, risk untuk teknis dan untuk aspek hukum. Juga seluruh pekerja Pertamina sudah melakukan yang optimal untuk perusahaan,” tandasnya.

Kedua, bahwa sudah ada persetujuan dari Dewan Komisaris Pertamina. “Hanya dinamika perusahaan dibawa keluar dari konteksnya,” tegas Karen.

Ketiga, bahwa sudah ada laporan dari BPK. Dan laporannya juga paling tinggi. “Jaksa juga sudah menghadirkan saksi ahli Bapak Bono Jatmiko, saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus). Beliau mengatakan, tidak ada kapasitas atau kompetensi untuk menghitung kerugian negara. Beliau juga menyadur dari BAP. Dan saat menyadur tidak disumpah,” paparnya.

Keempat, lanjut Karen, pihak yang diuntungkan yaitu ROC tidak pernah diperiksa. Perusahaan Roc Oil Company Limited (ROC) yang dianggap telah menerima keuntungan atas akuisisi Blok BMG tahun 2009 tidak jelas status hukumnya. Bahkan, tidak pernah diperiksa secara pro justisia dalam perkara ini.

“Tentunya mereka juga kesulitan karena menurutnya itu bisnis biasa. Dan semua bisnis hulu migas berisiko,” tandas Karen Agustiawan. Jadi bukan hanya Pertamina yang mempunyai resiko, semua patners yang ada di situ berisiko.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membacakan putusan sela kasus dugaan korupsi investasi PT Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia yang menjerat terdakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan.

“Menimbang seluruh keberatan penasihat hukum tidak dapat diterima, maka memerintahkan penuntut umum melanjutkan pada pemeriksaan saksi,” ujar ketua majelis hakim Emilia Djajasubagja membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Pada pertimbangannya, majelis hakim menilai untuk mempermasalahkan perkara perdata atau pidana maka harus dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Atas dasar itu, eksepsi penasihat hukum ditolak.

Majelis hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung telah cermat dan lengkap. Sehingga perbuatan terdakwa dapat dibuktikan di persidangan.

Menanggapi putusan sela tersebut Soesilo Aribowo, pengacara Karen, akan mempelajari lebih lanjut. “Walaupun kita kecewa tapi kita pelajari lagi. Dalam beberapa hari ini akan menentukan sikap,” katanya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*