IRESS Minta Penetapan RUU Minerba Ditunda

41900

Jangan jor-joran mengekspor batubara. Pikirkan juga anak cucu. Itulah yang dinamakan pertambangan yang berkelanjutan. Demikian salah satu poin yang diungkapkan oleh Simon F Sembiring, mantan Dirjen Minerba dalam acara seminar bertajuk Pengelolaan Pertambangan Minerba Konstitusional yang digagas Indonesian Resources Studies (IRESS) pada Senin (11/2/2019) di Jakarta. Selama ini tambang batubara oleh pemerintah setempat dikeruk habis-habisan.

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber. Selain Simon dan Ryad Khairil, hadir pula Arif Zardi Dahlius (IAGI), Tino Adhiyanto, pengamat pertambangan dan Marwan Batubara, Direktur Eksekutif IRESS.

Menurut Simon, ada kecenderungan Kepala daerah yang sedang berkuasa akan mengobral ijin kepada investor. “Apakah cara ini yang disebut tambang berkelanjutan,” tanya Simon. Oleh karena itu, dia meminta agar ini dapat dikendalikan produksi dan ijin-ijin tambangnya.

Sebagai catatan, hingga bulan November 2018, realisasi produksi batubara mencapai 441,85 juta ton, atau setara dengan 91% dari target produksi batubara dalam RKAB (Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya) tahun 2018 sebesar 485 juta ton.

Simon juga mengutarakan bahwa ada keinginan dari pihak-pihak tertentu yang akan mengubah RUU Minerba. Padahal RUU Minerba usianya masih seumur jagung, sudah mau diubah.

Hal senada juga diutarakan oleh Ryad Khairil, pengamat pertambangan dari Eralaw. “Mestinya biarkan saja UU Minerba ini berjalan,” kata Ryad.

Sementara itu, Marwan menyatakan bahwa RUU Minerba merupakan salah satu agenda penting bagi rakyat sebagai pemangku kepentingan terbesar, terutama bagi daerah-daerah kaya tambang yang ironisnya memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dibanding daerah-daerah yang minim atau tidak memiliki SDA. “Karena itu IRESS berharap penetapan RUU Minerba akhirnya ditunda hingga terpilihnya anggota DPR RI dan Presiden RI hasil Pemilu 2019,” kata Marwan. Sejalan dengan itu, Marwan minta Presiden Jokowi untuk berhenti mengambil kebijakan dan keputusan yang melanggar peraturan dan diduga sarat moral hazard, seperti yang terjadi pada kasus Tanito atau kasus divestasi saham Freeport.

Dia juga mengatakan, “Rakyat berharap agar ketentuan-ketentuan yang kelak diatur dalam UU Minerba baru konsisten dengan amanat konstitusi”. Hal ini mengingat UU Minerba No.4/2009 ditetapkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.36/2012. Karena itu, ketentuan tentang penguasaan negara belum terakomodasi dengan optimal.

Menurut Marwan, dalam UU Minerba yang baru kelak aspek penguasaan negara menurut Pasal 33 UUD 1945 dan pengelolaan SDA Minerba oleh BUMN dan BUMD, haruslah diatur dengan tegas dan komprehensif. Dengan demikian aset SDA milik negara tersebut akan bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“RUU Minerba diharapkan menjadi titik tolak bagi perbaikan pengelolaan SDA minerba yang saat ini belum optimal, terutama dari sisi pengelolaan dan penerimaan negara. Berbagai aspek strategis seperti kedaulatan negara, pembangunan keberlanjutan, optimasi pendapatan, ketahanan energi dan kelestarian lingkungan perlu terakomodasi dalam RUU Minerba,” ujar Marwan. RUU Minerba diusulkan agar memuat ketentuan yang rinci tentang peran pengelolaan oleh BUMN, pemilikan aset cadangan terbukti, penerimaan negara, skema kontrak, smelting domestik, wilayah kerja pertambangan, skema divestasi, penggunaan produk dan jasa dalam negeri, lingkungan hidup, serta manfaat bagi daerah dan masyarakat lokal. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*