Ini Tujuh Poin Eksepsi Mantan Bos Pertamina di Pengadilan Tipikor

45400

Ada 7 poin disampaikan di pembacaan eksepsi dalam Sidang PerkaraTindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Sidang ini dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2019). Apa saja poin-poin tersebut dan apa tuntutannya pada Majelis Hakim?

“Saya berharap Majelis Hakim yang terhormat dan JPU yang terhormat bisa memahami secara komprehensif, utuh dan objektif,” kata Karen seusai persidangan. Karena aksi korporasi ini tidak lain hanya menjalankan prinsip-prinsip bussiness judgement rule.

“Aksi korporasi selama saya menjadi Dirut Pertamina tahun 2009 – 2014, itu sudah saya pertanggungjawabkan dihadapan RUPS dan mendapatkan equit and the charge. Dan tidak ada masalah lagi yang perlu dikuatirkan dalam kaitannya menjalankan roda korporasi,” tutur istri Herman Agustiawan ini.

Menurut Karen, sebetulnya akuisisi ini merupakan kali pertama yang dilakukan Pertamina di luar negeri. “Ini adalah wujud Pertamina go international. Saya berharap, ini satu kegiatan yang sejalan dengan rencana jangka panjang PT Pertamina (Persero) dan RKAP 2009 saat itu, yaitu untuk meningkatkan cadangan dan produksi. Yang akhirnya, yang menikmati adalah rakyat Indonesia,” papar Karen.

Lalu, apa saja 7 poin tersebut? Pertama, surat dakwaan tidak cermat karena Penuntut Umum telah keliru dengan menafsirkan dan menggolongkan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana korupsi. Padahal sebetulnya merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip business judgement rule sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas.

Kedua, perusahaan Roc Oil Company Limited (ROC) yang dianggap telah menerima keuntungan atas akuisisi Blok BMG tahun 2009 tidak jelas status hukumnya. Bahkan, tidak pernah diperiksa secara pro justisia dalam perkara ini.

Menurut Soesilo Aribowo, pengacara Karen, kata Pak Jaksa ada perusahaan Australia yang diuntungkan dalam perkara ini. “Pihak atau perusahaan yang diuntungkan itu ROC. Tapi sampai detik ini di dalam berkas, sama sekali tidak pernah diperiksa secara projustisia. Kan lucu. Orang dia yang diperkaya, kok dibebankan ke klien saya,” kata Soesilo. Paling tidak dipanggil dan diperiksa.

Ketiga, surat dakwaan tidak menguraikan unsur “niat jahat” atau mens rea dari terdakwa sehingga dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak lengkap.

Keempat, uraian terkait kerugian negara tidak jelas dan tidak lengkap.

Kelima, surat dakwaan tidak cermat dalam menggunakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum pada dakwaan (Karen Agustiawan).

Keenam, surat dakwaan tidak cermat dan tidak lengkap dalam menerapkan pasal 18 ayat (1) huruf B Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti.

Ketujuh, surat dakwaan tidak jelas, Penuntut Umum tidak dapat merumuskan dengan tepat peranan Terdakwa sebagai pleger atau medepleger atau doenpleger.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penasehat hukum terdakwa, Soesilo mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, agar terdakwa Karen Agustiawan segera dibebaskan dan dikeluarkan dari rumah tahanan; menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Penasihat Hukum terdakwa; menyatakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-01/Pid.Sus/01/2019 tertanggal 9 Januari 2019 batal demi hukum atau tidak dapat diterima seluruhnya; dan memulihkan hak-hak Terdakwa Karen Agustiawan dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*