Publik Menanti Laporan Kinerja Keuangan Pertamina

35700

Pada awal tahun 2019 dan akhir tahun 2018, Pertamina nyaris tidak (sedikit pun) menjelaskan bagaimana kinerja keuangannya pada tahun 2018 versi unaudited. Padahal informasi tersebut sangat penting diketahui publik. Ironisnya, Pertamina justru sibuk dan menyibukkan diri dalam peringatan hari ulang tahun ke 51 Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati, yang dirayakan pada Jumat (4/1/2019).

Keprihatinan tersebut diutarakan oleh Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman. “Apakah ada masalah besar soal keuangan Pertamina? Publik tentu wajar bertanya-tanya,” kata Yusri dalam keterangan persnya, Selasa (22/1/2019) di Jakarta.

Pasalnya, lanjut Yusri, di awal Desember 2018 publik dikejutkan setelah Deputi BUMN Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysious Kiik Ro menyatakan prediksi keuntungan Pertamina tahun ini hanya sekitar Rp 5 Triliun, merosot 81% dari tahun lalu yang bisa mencapai USD 1,99 miliar atau setara Rp 26,8 Triliun. Cuma, Kiik juga mengatakan untuk keterangan lebih lanjut Deputy BUMN yang membawahi Pertamina saja nanti yang bicara. Tentu yang ia maksud tak lain tak bukan, Fajar Harry Sampurno.

Merosotnya keuntungan perusahaan energi plat merah ini juga diamini oleh Arie Gumilar, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB). Dia prihatin terhadap turunnya laba Pertamina di tahun 2018. “Tahun 2018 adalah tahun paling memprihatinkan bagi Pertamina dari sisi keuangan karena perolehan labanya jauh dari target,” ucap Arie.

Dia menuturkan, dari target laba perusahaan yang digadang-gadang bisa sampai di atas Rp 20 triliun, ternyata hanya terealisasi sebesar Rp 5 triliun saja pada saat Pertamina tutup buku di akhir tahun 2018.

Melesetnya target laba Pertamina di tahun 2018, menurut Arie dikarenakan adanya beberapa faktor baik dari eksternal maupun internal. Faktor eksternal terkait dengan naiknya harga minyak mentah dunia (ICP), dari rencana di APBN yang dipatok USD 48 per barel ternyata pada tahun 2018 ini harga ICP lebih sering di atas harga patokan tersebut, bahkan sempat mencapai USD 80 per barel.

“Ini membuat Pertamina harus nombokin, karena belinya pakai dollar, jualnya pakai rupiah. Ditambah lagi dengan kurs dollar, di mana rupiah kita melemah. Dari APBN dan RKAP kita Rp 13.700, kenyataannya rupiah bisa di atas Rp 14.000,” bebernya.

Sementara faktor dari internal terkait kebijakan dari pemerintah terhadap Pertamina, seperti Program BBM Satu Harga yang dibebankan kepada Pertamina. “BBM Satu Harga ini seharusnya bukan tugasnya Pertamina tetapi BPH Migas, tugasnya pemerintah. Beban yang ditanggung Pertamina cukup signifikan, sekitar Rp 20 triliun,” tandasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*