Manuver Pengusaha Disaat Pemerintah Menyelesaikan IUPK PT Freeport Indonesia & PKP2B

37300

indoPetroNews- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) akan secepatnya akan menerbitkan IUPK PT Freeport Indonesia (PT.FI) dalam minggu ini. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan, pada Jumat (14/12/2018).

Kontan saja apa yang diutarakan Jonan mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman. Ungkapan Jonan, kata Yusri menekankan bahwa apa yang dilakukannya sebagai narasi heroik atau sebuah prestasi merebut kedaulatan sumber daya alam setelah dipegang tangan asing selama 50 tahun.

Ironisnya, lanjut Yusri, Jonan sama sekali tidak menyinggung masalah yang justru nilainya jauh lebih besar dan merugikan negara. Dan, masalah inilah yang justru harus diketahui publik (rakyat) yang notabene sebagai pemilik sumber daya alam. “Sebagai Menteri semestinya Jonan tahu akan tugas itu. Tercatat, PT. FI, sampai saat ini justru menutup diri atas potensi kerugian akibat kerusakan lingkungan, yang nilainya dapat mencapai Rp.185 triliun. Belum lagi penggunaan Kawasan Hutan Lindung seluas 4.500 Ha tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). AMDAL juga
seolah dikesampingkan PT.FI. Status Dokumen AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), oleh Komisi Pusat AMDAL atas blok tambang bawah tanah belum diterbitkan,” papar Yusri. Dan ini justru sebagai syarat utama bagi ESDM untuk menerbitkan IUPK Operasi Produksi (UU No.4/2009).

Dengan membiarkan PT. FI mengesampingkan kerugian akibat kerusakan lingkungan, dan bahkan Jonan pun, imbuh Yusri, tidak menyinggungnya, sama saja memaksa negara melalui APBN (uang rakyat), digunakan
untuk mengatasinya.

“Jonan (ESDM) dan Siti Nurbaya (Menteri LHK), kedua menteri inilah yang seharusnya duduk satu meja. Sekaligus menjelaskan dengan detail kehadapan publik atas proses tahapan dan solusi hasil temuan BPK-RI. Termasuk juga, sikap PT. FI terkait penggunaan Kawasan Hutan Lindung seluas 4.500 ha (tanpa IPPKH), sebelum IUPK OP dikeluarkan,” tandas Yusri. Tanpa menjelaskan proses penerbitan IUPK OP, sama saja menanam persoalan hukum yang bisa jadi muncul di kemudian hari.

Selama ini, PT. FI telah beroperasi menambang sejak 1967. Yang terjadi, justru PT. FI telah melakukan pelanggaran hukum berat terhadap UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Termasuk juga UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan UU No./2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dapat dibandingkan dengan mudah, di Wilayah DKI Jakarta, menebang satu pohon tanpa izin bisa terkena jerat pidana kurungan atau denda Rp 25 juta (Perda No. 8 /2007).

“Menjadi sangat jelas, PT. FI adalah salah satu dari sebagian pemilik Kontrak Karya (KK) yang telah membangkang terhadap UU Minerba . UU minerba telah mengatur dengan jelas tentang ketentuan peralihan terhadap semua KK dan PKP2B yang telah berakhir. Ketentuan
peralihan (Pasal 169 sampai pasal 172), diberlakukan lebih untuk menghormati pelaku usaha mengingat di saat UU Minerba diberlakukan, banyak perusahaan yang sedang beroperasi dan belum berakhir kontraknya,” tandas Yusri. Bahkan, khusus pada Pasal 169 ayat b telah ditegaskan bahwa semua KK dan PKP2B diberikan waktu 1 tahun sejak UU Minerba diberlakukan agar menyesuaikan dengan isi UU Minerba kecuali soal penerimaan negara. Sehingga setelah berakhirnya kontrak, secara hukum semua pengelolaan pertambangan harus mengikuti aturan
yang diamahkan oleh UU Minerba. Namun, faktanya ESDM terlambat. Pada 2014 baru satu KK yang berhasil diamandemen.

Selebihnya baru dapat ditanda tangani amandemennya pada 2015 dan 2016. Ini dapat diartikan, kata Yusri, baik pemilik KK dan PKP2B dan semua pejabat Dirjen Minerba saat itu, turut bersama-sama melanggar UU Minerba. Sehingga dapat disebut, semua amandemen KK dan PKP2B
adalah produk ilegal.

Pernyataan sebagai produk illegal, lanjut Yusri, diamini oleh Mantan Dirjen Minerba, Dr Simon Sembiring, dalam acara diskusi soal Draft RPP 23/2010 di Pulau Dua (12/12/2018) , yang diprakarsai oleh IRESS. Marwan Batubara sebagai Direktur Eksekutif IRESS pun mempertegas, bahwa persoalan PKP2B/KK dimulai sejak lahirnya PP No. 23/2010 yang tidak memasukan ketentuan implementasi Pasal 169 b. Sehingga dapat dikatakan, dengan PP yang sudah cacat sejak lahir, perubahan kesatu sampai ke enam PP No.23/2010 menjadi catat hukum. Oleh ahli hukum dari Universitas Tarumanegara, Dr. Ahmad Redi, SH, justru menyampaikan bahwa sejak PP No.1/2017 digunakan sebagai payung hukum untuk merubah KK menjadi IUPK, telah merusak tatanan hukum perpanjangan KK dan PKP2B.

Menurut Yusri, hal ini akan meyebabkan kekacauan karena telah menabrak rambu yang telah ada dalam UU Minerba. Wajar jika guru besar UI Prof Hikmahanto Juwana, dalam salah satu acara yang dikutip media CNN (11/6/2015) menilai bahwa IUPK PT. FI sebagai bentuk bentuk penyeludupan hukum. Dan masalah ini telah disampaikan ke Presiden Jokowi untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan perubahan PP, karena dapat berpotensi adanya tindak pidana korupsi.

“Menjadi sangat janggal, dalam menjalankan kebijakannya selama ini, beberapa pejabat KESDM justru bekerja dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri ESDM, daripada melaksanakan amanah UU Minerba. Sebaliknya, justru banyak isi pasal di dalam PP dan Permen ESDM, bertentangan dengan apa yang diamanahkan dalam UU
Minerba,” kata Yusri.

Masalah lain, kata Yusri, terkait perbedaan luasan IUPK Operasi Produksi untuk mineral logam. “Dalam UU Minerba sudah dibatasi seluas 25.000 ha (Pasal 83 ayat b) , dan IUPK Operasi Produksi untuk batubara dibatasi seluas15.000 ha (Pasal 83 ayat d). Sisa luasan dari wilayah yang dimiliki KK/PKP2B seharusnya dimasukan sebagai Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Melalui proses politik di DPR, wilayah tersebut dapat dijadikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Selanjutnya oleh negara diberikan secara prioritas utama kepada BUMN untuk mengelolanya (Pasal 75),” kata Yusri. Namun, jika BUMN menolaknya, terbuka untuk ditawarkan kepada swasta dengan mekanisme lelang terbuka.

“Hal yang sama untuk pemilik KK dalam melakukan proses pemurnian mineralnya melalui smelter di dalam negeri, semestinya dilakukan paling lambat pada Febuari 2014 (Pasal 170). Ironisnya, hampir 9 tahun sejak UU Minerba dberlaku, ground breaking untuk pembangunan smelter pun tidak jelas. Melalui terbitnya PP No.1/ 2017 dan Permen ESDM No. 5 , 6 dan 28,
justru menyebabkan ruang ekspor menjadi terbuka dan dan terjadi ekspor besar-besaran mineral mentah, seperti bijih besi, Nikel kadar Ni < 1,7 dan Bauksit yang sudah dicuci. Jelas, kebijakan ESDMlah yang justru melanggar UU Minerba pasal 102 dan 103. Kalau kita mau membuka lembar demi lembar proses yang ada, semua bisa terjadi akibat ketidak konsistenan pemerintah dalam mengimplementasikan UU Minerba secara tegas,” ungkap Yusri. DPR Komisi VII telah melakukan pembiaran. Padahal arahnya sangat jelas, semangat UU Minerba ditujukan untuk mengoptimalkan nilai tambah ekonomi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ironisnya justru dibelokkan dengan mengamodir kepentingan pengusaha yang selama ini telah menikmati tambangnya puluhan tahun dan nilai keuntungan yang sangat besar. Disinyalir dengan modal dan jaringan politik yang dibangun, mampu mendikte,” tandasnya. Pemerintah untuk mengikuti keinginannya agar tambang yang dimilki tetap dikuasainya.
Tanpa memandang bahwa apa yang dilakukannya telah melanggar UU Minerba.

“Menjadi sangat wajar publik menilai, bahwa muncul operasi senyap untuk untuk memasukkan rumusan- rumusan dalam PP sebagai payung hukumnya, yang pada dasarnya dibuat lebih sekadar untuk
kepentingannya sendiri. Dari sisi kepentingan ketahanan energi nasional dan bahkan potensi kerugian negara yang akan terjadi, pengambil alihan PT. FI oleh PT Inalum melalui pengusaan saham sebesar 51 %,
bukanlah prestasi besar dan membanggakan. Apalagi harus melalui skema mengganti nilai saham dan serta memaksakan lewat syndicate overseas loan sebesar USD 4 milyar,” ujar Yusri.

Dengan memiliki delapan PKP2B (tanpa sepeserpun dana yang diperlukan), pemerintah dapat mengendalikan produksi batubara sebesar 200 juta ton pertahunnya.

Dia juga mengatakan, dengan menyerahkannya kepada BUMN, maka inilah prestasi luar biasa Pemerintahan Jokowi. “Bukan saja keberhasilan Jokowi dalam membangun pengelolaan ketahanan energi nasional, namun
mampu mengangkat potensi tambahan pemasukan bagi negara sekitar USD 2 miliar setiap tahunnya diluar PNBP yang selama ini diperoleh. Dengan asumsi profit sebesar USD 10 per ton, dengan produksi setiap tahunnya 200 juta ton, berarti USD 2 miliar akan masuk ke kantong
negara setiap tahun. Ini jauh lebih besar dari pendapatan PT Inalum atas kepemilikan PT FI setiap tahunnya,” ujarnya.

Melalui pikiran jernih dan mekanisme perhitungan apapun, ditambah pengalaman pahit atas PT. FI selama ini, maka jelas dengan berakhirnya beberapa kontrak PKP2B, harus diletakkan sebagai kunci nasional untuk memperbesar BUMN.

“Dan inilah yang justru ditunggu oleh rakyat yang notabene sebagai pemilik sumber daya alam. Bukan justru diperpanjang kepada pengusaha yang pada dasarnya sebatas sebagai kontraktor dan telah menikmati masa
indahnya selama bertahun-tahun. Dengan dikembalikan ke negara (selanjutnya dioperasikan oleh BUMN), pendapatan negara justru meningkat, jasa kontraktor tetap jalan, karyawan justru bangga menjadi karyawan BUMN dan terpenting ketahanan energi bukan sekadar diakomodir melalui kebijakan DMO, namun dipertegas dengan kepemilikan batubara oleh negara (buffer stock energy). Akhirnya sangat jelas, upaya berbagai pengusaha untuk melakukan perubahan ke 6 RPP Nomor 23 tahun 2010 harus ditolak Presiden, atau sebaliknya pemerintah merengek-rengek di saat harga batubara membumbung tinggi. Pilihan mana yang akan dipilih Presiden, mencerminkan arah kemana Presiden berpihak?”tandas Yusri. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*