Rencana Perubahan PP 23/2010 Seperti Operasi Intelijen

39100
Rencana Perubahan PP 23/2010 Seperti Operasi Intelijen
Foto: energyworld.com

indoPetroNews- Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 yang keenam tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berjalan layaknya seperti operasi intelijen. Bahkan saat ini sedang dilakukan harmonisasi di Menko  Ekuin dan Kemenkum HAM.

Hal tersebut menjadi salah satu poin pembicaraan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam Diskusi Energi bertajuk Rencana Perubahan PP No. 23 / 2010 dan Potensi Ancaman Terhadap Ketahanan Energi Nasional Serta Kerugian Negara pada Selasa (11/12/2018) di Jakarta. Acara ini juga menghadirkan Ahmad Redi, pengamat hukum pertambangan; Simon Sembiring, mantan Dirjen Minerba dan Budi Santoso, Direktur Eksekutif CIRRUS.

Berarti PP No. 23/2010 ini mendekati finalisasi? “Sudah. Karena itu seperti operasi intelijen. Jarang terjadi dan patut dicurigai, apakah perubahan tersebut demi kepentingan para pengusaha atau kepentingan nasional,” jawab Yusri. Padahal6 pemilik Kontrak Karya maupun Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) di dalam UU diberi ruang diketentuan peralihan di pasal 169 dan pasal 172.

Namun, lanjutnya, mereka membangkang. “Baru pada tahun 2014, baru satu Kontrak Karya yang melakukan amandemen,” kata Yusri. Anehnya, imbuhnya, pemerintah lebih memikirkan kepentingan para pengusaha daripada  kepentingan nasional. Padahal dalam ketentuan UU disebutkan bahwa bila menyangkut kepentingan hajat orang banyak maka dikuasai oleh negara. Karena itu, KPK patut mencermati persoalan ini.

Apalagi, ungkap Yusri, bauran energi dalam RUPTL tahun 2017-2027 porsi batubara mencapai 62%. “Anehnya, porsi gas diturunkan sekitar 6% untuk  energi pembangkit. Sedang energi batubara lebih besar menjadi 68%,” ujarnya.

Lebih jauh dia mengutarakan selayaknya kontrak usaha pertambangan menduplikasi kontrak minyak dan gas bumi (migas). “Bila kontrak telah berakhir maka wilayah kerja diambil oleh negara. Dan negara menyerahkannya pada BUMN,” tandas Yusri.

Sementara itu, Ahmad Redi, menegaskan  bahwa terdapat 2 PP terkait pertambangan minerba yang cacat hukum. Pertama, PP 1 / 2017. “Semula ada kekhususan untuk PT Freeport Indonesia (PT FI). Ketika Kontrak Karya (KK) berubah jadi IUPK, cilakanya dimulai dari KK PTFI. Dan itu ingin dilanjutkan PP 23 / 2010,” kata Redi. Menurutnya, PKP2B menginginkan kesamaan status.

“Status PTFI dari KK bisa menjadi IUPK dengan perubahan PP 1 /  2017, yang sekarang belum resmi dapat IUPK nya tapi instrumen itu yang dituntut PKP2B,” tandas Redi. Dia pun juga menyatakan bahwa ada poin yang harus dikritisi terkait rencana perubahan PP 23 / 2010; yaitu soal luas wilayah, perubahan PKP2B menjadi IUPK, wilayah pencadangan negara dan penerimaan negara.

Sementara Budi Santoso, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) menyatakan terdapat dua pengaruh, yaitu positif dan negatif. “Dampak positifnya seolah-olah pemerintah pro dengan investor untuk tambang batubara. Sedang dampak negatifnya, ketika ada indikasi melawan hukum,  maka dapat menimbulkan ketidak pastian hukum baru,” kata Budi. Akibat lanjutannya, pemerintah bisa digugat oleh rakyatnya sendiri.

Menurut Budi, tanpa  perlu kajian yang rumit, bisa terlihat ada pihak yang dapat menangguk keuntungan sangat besar dibalik perubahan ini. Di sisi lain, negara dan rakyat Indonesia sangat dirugikan. “Pemerintah seolah-olah tunduk (mengikuti) permintaan pengusaha  dengan mengorbankan kepentingan nasional yang lebih besar,” tegas Budi.

Dia juga menuturkan, pemerintah sebagai entitas yang mewakili negara, sejatinya tidak boleh inferior bila berkaitan dengan kepentingan nasional. Karena itu, Budi minta agar rencana perubahan ke 6 PP 23 / 2010 harus dibatalkan. “Saat kepastian hukum bisa dijaga, maka pengusaha tambang akan memperhitungkan semua resiko keekonomian. Dan habisnya kontrak tersebut telah menjadi perhitungan investor dan bukan kejutan. Nirmativnya tidak terlalu besar,” tuturnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*