Gugatan Judicial Review FSPPB pada Permen ESDM No 23/2018 Dikabulkan MA

33600

Mahkamah Agung (MA) RI telah memutuskan dan mengabulkan gugatan pembatalan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya ke Mahkamah Agung RI. Gugatan dengan Nomor Perkara Nomor 69 P/HUM/2018 dengan pihak pemohon adalah Arie Gumilar sebagai presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan sebagai Termohon Menteri Energi dan Sumber daya Mineral di putus pada tanggal 29 Nopember 2018.

“Informasi ini kami dapatkan melalui pengumuman Mahkamah Agung RI dalam laman website resmi MA RI,” kata Arie dalam keterangan persnya, Senin (3/11/2018).

Sebelumnya, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan gugatan judicial review untuk membatalkan ketentuan Pasal 2 pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, karena mengakibatkan PT. Pertamina (Persero) bukan lagi sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas. Pada ketentuan ini yang menjadi prioritas utama bukan lagi BUMN/PT. Pertamina (Persero), melainkan Kontraktor sebagai Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas.

Berdasarkan putusan MA tersebut, kata Arie, PT Pertamina Persero akan menjadi pihak yang harus mendapatkan prioritas dalam Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya.

“Putusan Mahkamah Agung sudah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012, yang mengamanatkan bahwa Wilayah Kerja-Wilayah Kerja migas hanya boleh dikelola oleh BUMN sebagai wujud penguasaan negara,” kata Arie. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi.

Mahkamah Konstitusi menegaskan, khusus untuk aspek pengelolaan, penguasaan negara tersebut dijalankan oleh pemerintah melalui BUMN. “Jika Pemerintah masih mematuhi amanat konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan Wilayah Kerja-Wilayah Kerja yang berakhir Kontrak Kerja Samanya kepada BUMN,” tegas Arie. Oleh sebab itu sudah sangat jelas bahwa BUMN/PT. Pertamina (Persero) harus menjadi prioritas dalam pengelolaan migas.

“Kami mengharapkan Mahkamah Agung RI secepatnya mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dan meminta Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral Republik Indonesia untuk mematuhi putusan MA tersebut,” tandas Arie. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*