Dugaan Suap Samin Tan & Direktur Smelting Indonesia ke Eni S, KPK Kuak 3 Kasus Baru

16900

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum mampu mengungkap dugaan keterlibatan salah satu direksi PLN dalam kasus suap PLTU Riau 1. Padahal KPK pada tanggal 15 September 2018 telah menetapkan status Samin Tan sebagai saksi dan anak buahnya, Nenie Afwanie. Bahkan, mereka berdua dicekal bepergian keluar negeri dalam kasus ini.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, mulanya timbul pertanyaan dimana benang merah keterlibatannya dalam kasus suap PLTU Riau 1. “Pada perkembangannya, ketika tidak ada nama Samin Tan sebagai saksi atas dakwaan Johannes Budisutrisno Kotjo sebagai terdakwa suap ke Eni Saragih Cs, dari Partai Golkar telah menimbulkan tanda tanya besar, apa peran dia (Samin Tan) dalam kasus tersebut,” kata Yusri dalam keterangan persnya, Minggu (2/12/2018) di Jakarta. Namun ketika dakwaan terhadap Eni Saragih, dibacakan oleh Jaksa KPK, Lie Putra Setiawan dalam sidang pertama (pada tanggal 29 November 2018 di PN Tipikor Jakarta) disebutkan beberapa pengusaha telah memberikan gratifikasi dalam bentuk uang kepada Eni Saragih untuk memfasilitasi kepentingan perusahaan di berbagai kementerian yang tidak terkait dengan kasus PLTU Riau 1.

Menurut Yusri, upaya Samin Tan tersebut menjadi hal wajar saat meminta tolong Eni Saragih dengan kompensasi mencapai, konon hingga Rp 5 miliar. Harapannya,
Eni Saragih dapat menyelesaikan urusan Samin dengan KESDM.

Diketahui, sejak tanggal 19 Oktober 2017 IUP Operasi Produksi PT Asmin Tuhuf Koalindo (PT AKT), anak usaha PT Borneo Lumbung Energy Tbk telah memproduksi batubara berkalori tinggi (Cooking Coal) di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah diterminasi izinnya oleh Menteri ESDM, sesuai Kepmen ESDM Nomor 3174K/30/MEN /2017, kemudian oleh PT AKT pada 14 November 2017 telah menggugat Menteri ESDM di PTUN Jakarta. Dan pada tanggal 5 April 2018 oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta telah memenangkan gugatan bahwa PT AKT tetap sah melakukan aktifitas menambang. Namun upaya banding oleh KESDM pada Agustus 2018 putusan PTUN Jakarta telah dibatalkan oleh putusan PTUN Tingkat Tinggi, yang memenangkan keputusan Menteri ESDM.

Adapun alasan dan pertimbangan Menteri ESDM menghentikan izin PT AKT, lanjut Yusri, karena Borneo Lumbung Energy telah meminjam uang kepada Bank Standard Chartered Singapore senilai USD 1 miliar dengan agunan batubara PT AKT tanpa izin Menteri ESDM adalah sebuah pelanggaran berat sesuai UU Minerba. “Total kewajiban PKPU nya terhadap puluhan pihak bisa mencapai sekitar Rp 25 triliun. Nilai tersebut termasuk kewajiban kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp 650 miliar,” paparnya.

“Begitu juga dengan adanya suap oleh Direktur PT Smelting Prihardi Santoso kepada Eny Saragih sebesar Rp 250 juta perlu disimak. Apakah benar alasannya bahwa dia perlu fasilitas kekuasaan Eni Saragih ke Kementerian LHK untuk mendapat rekomendasi agar mendapatkan limbah tembaga untuk diolah di smelternya untuk dijadikan tembaga slug. Karena terkesan alibi kurang masuk akal, PT Smelting masih membutuhkan limbah tembaga,” tandas Yusri. Karena dari 2 juta metric ton (mtn) konsentrat yang dihasilkan dari bijih tambang PT Freeport Indonesia setiap tahunnya sekitar 40% konsentrat tersebut, sekitar 800.000 mtn per tahun nya telah diolah di smelter milik PT Smelting Indonesia di Gresik Jawa Timur.  Atau rata-rata per hari sekitar 2400 mtn. Selebihnya, sekitar 60% atau 1,1 juta mtn setiap tahun diekspor oleh PT FI ke berbagai smelter, di luar negeri, khususnya ke Cina, Jepang dan Fhilipina.

“Bisa jadi suap yang diberikan oleh Dirut PT Smelting Indonesia hanya bagian dari jumlah yang diduga untuk menutup mulut Eni Saragih terkait tidak adanya progres pembangunan smelter yang pernah direncanakan oleh PT Freeport Indonesia, yang notabene perluasan dari smelter PT smelting Indonesia sekarang.

“Ternyata, selain dari 2 pengusaha diatas, Eni Saragih diduga menerima gratifikasi sebesar Sin$ 40,000 dari Dirut PT One Connect Indonesia Herwin Tanuwidjaya bergerak di bidang jasa perekayasa sistem alat ukur minyak dan gas bumi yang banyak dipakai seluruh KKKS,” papar Yusri. Eni Saragih pun diduga menerima gratifikasi dari Dirut PT Isargas, Iswan Ibrahim sebesar Rp 250 juta. Oleh karena itu, harap Yusri, penyidik KPK tidak boleh kalah dengan tipu muslihat mereka dalam memberkas keterangan. Seolah-olah masuk akal didalam BAP.

Kesannya mereka sangat pandai mengalihkan dari kejadian yang sebenarnya. Sehingga dengan kecerdikan penyidik KPK terhadap kasus suap PLTU Riau diharapkan bisa melahirkan 3 kasus suap baru.

“KPK tidak boleh tebang pilih dalam mengusut kasus ini. Coba bandingkan dengan kasus ketua DPD Irman Gusman hanya menerima suap Rp 100 juta saja bisa dijerat dengan hukuman berat,” ungkap Yusri. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*