Pengamat : Tuntutan Jaksa KPK Kepada Johanes Koco Penyuap PLTU Riau 1 Dinilai Masuk Angin

12300

Tuntutan 4 tahun dan denda Rp 250 juta terhadap Johanes Budi Sutrisno Soekoco yang dibacakan Jaksa Penuntut KPK Ronald Worotikan sebagai penyuap uang seniai Rp 4,7 miliar terhadap anggota Komisi VII DPR Eni Saragih dan Idrus Markam (mantan Sekjen Partai Golkar) agar proyek PLTU Riau 1 sukses diperoleh oleh Black Gold Natural Resources Ltd dianggap terlalu ringan, menodai keadilan publik, masuk angin dan anti klimaks pemberantasan korupsi.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Johanes Koco terbukti secara sah dan meyakinkan atas dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang- undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, telah dibacakan oleh Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakara pada tanggal 26 Nopember 2018.

“Wajar kalau publik sangat kecewa atas tuntutan termasuk ringan ini. Proyek suap ini selain melibatkan tokoh politik penting di negeri ini, proyek ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak yaitu pembangkit listrik sebagai kebutuhan dasar rakyat seluruh Indonesia dalam meningkatkan taraf hidupnya agar bisa sejahtera,” kata Yusri dalam keterangan persnya, Rabu (28/11/2018) di Jakarta. Dapat dipastikan setiap suap-menyuap atau janji komisi proyek akan dibebankan kepada struktur biaya proyek tersebut.

Menurut Yusri, pilihan beban itu apakah ditanggung oleh negara dalam bentuk subsidi kepada PLN atau menjadi beban rakyat atas tingginya tarif dasar listrik adalah sesuatu keniscayaan.

“Lucu dan anehnya lagi, proses pengungkapan kasus ini lebih 4 bulan mulai tahap OTT KPK pada 13 Juli 2018 terhadap Eni Saragih di rumah dinas Menteri Sosial sampai persidangan pada tanggal 26 November 2018, ternyata KPK tak mampu mengungkap adanya peran keterlibatan direksi PLN dalam kasus ini. Entah kalau esok hari bisa terungkap, tentu itulah harapan besar publik sebagai pembuka kotak pandora proyek pembangkit listrik 35.000 MW,” tandas Yusri.

Dia juga menyatakan, sementara ini proses penyuapan Johanes Koco terhadap Eni Saragih, Idrus Markam tidak ada kaitannya dengan banyaknya pertemuan dan pembicaraan antara tokoh politik itu dengan direksi PLN di berbagai tempat untuk memeroleh proyek PLTU Riau 1. Bahkan sebagian dana suap itu kata Eni Saragih sempat digunakan sebagai pelumas acara Munaslub Golkar pada Desember 2017.

Oleh karena itu, lanjut Yusri, seandainya pada pemeriksaan terdakwa Eni Saragih dan Idrus Marham tidak bisa mengungkap adanya keterlibatan direksi PLN, maka kasus suap PLTU Riau 1 ini bisa dikatakan sebagai modus baru, yaitu hanya dengan menggunakan kekuatan ‘telepati’ sehingga keinginan Johanes Koco sebagai pemilik Black Gold terhadap proyek PLTU Riau 1 berhasil dikendalikan. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*