Pengamat : Aneh, Penurunan Porsi Gas Pembangkit Listrik Dalam Revisi RUPTL 2018 – 2027

11900

Harga gas yang tinggi bisa memicu kenaikan tarif dasar listrik. Karena itu PT PLN akan menurunkan porsi gas sebesar 7% untuk PLTG dan PLTGU dalam revisi RUPTL (Rencana Umum Pembangkit Tenaga Listrik) dan menaikkan porsi batubara untuk PLTU 6,5% pada tahun 2018 – 2027. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir pada media, Kamis (22/11/2018) di Jakarta.

Kontan saja kebijakan yang bakal diterapkan oleh perusahaan listrik plat merah ini mendapat respon dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman. Menurutnya, kebijakan tersebut dianggap aneh dan lucu.

Jamak diketahui, ungkap Yusri, pada Januari 2017 PT PLN telah menandatangani jual beli listrik energi gas (PPA/Power Purchase Agreement) sekitar 5,5 sen dolar AS per Kwh dengan konsorsium PT Pertamina (Persero) Marubeni Corporation dan Sojitz Corporation Jepang untuk membangun PLTGU Jawa 1 dengan kapasitas 2 x 800 MW senilai USD 2 miliar.
“Konon, harga jual listriknya paling murah dibanding jenis energi lainnya. Dan yang lebih mengagetkan, semua direksi PLN dan teknologinya juga paling canggih sehingga bisa sangat efisien biaya operasinya. Proyek ini diperkirakan akan beroperasi komersial pada tahun 2021,” kata Yusri pada sejumlah media, Selasa (27/11/2018) di Jakarta. Selain itu, PLN juga akan memangkas target kapasitas pembangkit listrik dalam RUPTL 2018 – 2027 menjadi 56.024 MW dari RUPTL 2017 – 2026 sebesar 77.873 MW.

Menurut Yusri, rencana tersebut masih wajar karena pertimbangan laju pertumbuhan ekonomi. “Tapi porsi energi terbarukan seperti (PLTA, PLTP dan lainya) malah turun 2% sehingga target bauran energi 25% pada tahun 2024 sangat diragukan karena masalah keekenomiannya (harga jual listriknya) sehingga pihak perbankan akan sulit untuk membiayai,” katanya.

Berdasarkan proses bisnis penggunaan energi gas di PLTGU Jawa1, lanjut Yusri, ternyata sangat efisien. “Perubahan porsi gas dalam rencana pembangunan pembangkit listrik adalah tidak berdasarkan pertimbangan yang benar dan cerdas. Atau jangan-jangan masih ada “gendoruwo yang harus ditabok” juga dalam mempengaruhi setiap rencana revisi RUPTL yang sarat kepentingan elit elit kekuasaan,” tandasnya. Oleh karena itu pihaknya, imbuh Yusri, menduga perubahan skenario pengurangan porsi gas dan meningkatkan porsi batubara akibat KESDM tidak mampu menjamin kehandalan pasokan gas jangka panjang untuk semua PLTG dan PLTGU yang telah beroperasi dan yang akan beroperasi.

“Fakta tersebut berbanding terbalik dengan rilis Neraca Gas Indonesia tahun 2018 – 2027 diperkirakan dari blok Masela gas akan diproduksi secara komersial tahun 2025,” paparnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*