Universitas Pertamina – APEKSI Gelar Diskusi Strategi Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

23800

 

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menerapkan berbagai strategi. Salah satunya menggandeng pihak badan usaha.

“Kita mendorong pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari APBN tapi juga melalui kerjasama dengan badan usaha,” kata Wismana Adi Suryabrata, Deputy Sarana dan Prasana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) seusai acara Diskusi Panel antara Universitas Pertamina (UP) dengan Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI) pada Kamis (22/11/2018) di Meeting Room, Hotel Ambhara, Jl. Iskandarsyah Raya No.1, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal ini ditempuh sebagai upaya selain untuk mengatasi kendala juga mempercepat pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur, lanjut Wismana, ada banyak ragamnya. Ada infrastruktur untuk layanan dasar, seperti air minum, sanitasi dan lain semacamnya. Ada juga infrastruktur untuk konektifitas yang mendukung perekonomian. Selain itu juga ada infrastruktur untuk membangun perkotaan.

Menurut Wismana, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentu memiliki pertanyaan yang sama; dari mana pembiayaannya? Karena untuk membangun semua infrastruktur tersebut membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk itulah, lanjut Wismana, pemerintah menggunakan skema pembiayaan dengan mengajak badan usaha.

“Pemerintah meminta badan usaha untuk dapat bekerjasama dengan kita untuk membangun infrastruktur terlebih dahulu. Kemudian secara bertahap dibayar oleh pemerintah,” tandasnya. Dengan demikian, resiko-resiko seperti keterlambatan pembangunan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sudah bisa dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah akan membayarnya

Intinya, imbuh Wismana, dengan mengajak pihak badan usaha/swasta yang mumpuni dari segi pendanaan dan teknikal diharapkan akan mempercepat proses pembangunannya.

Dia juga mengutarakan, pemerintah membuka lelang secara terbuka pada pihak swasta yang diajak bekerjasama tersebut. Selanjutnya, pihak badan usaha membentuk konsorsium. “Konsorsium itulah yang membiayai proyek pembangunan infrastruktur hingga operasional dan pemeliharaannya,” ucap Wismana.

Sementara itu, Rektor Universitas Pertamina, Prof. Akhmaloka Ph.D dalam sambutannya mengatakan bahwa diskusi panel ini merupakan bagian dari realisasi kerja sama APEKSI dan Universitas Pertamina yang telah terjalin sejak penandatanganan MoU pada 15 Agustus 2017. Akhmaloka berharap acara ini dapat memberikan insight bagi kepala daerah untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki setiap daerah dan meningkatkan sinergi antara stakeholders dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur nasional.

“Pemerintah daerah dapat menggandeng pemerintah pusat, BUMN, swasta, dan perguruan tinggi untuk pengembangan infrastruktur daerah,” katanya.

Dalam acara tersebut hadir sejumlah pembicara, selain Ir. Wismana Adi Suryabrata, MIA, selaku Deputi Sarana dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Dr. Boedi Armanto selaku Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV, Otoritas Jas Keuangan; Darwin Trisna Djajawinata, M.Sc, selaku Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan Dr. Ninasapti Triaswati S.E., M.Sc, selaku Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*