Target Produksi Gas Tak Tercapai, Pertamina Dituding Tak Mampu Oleh Pejabat Migas

14300

 

Malang nian nasib PT Pertamina (Persero) saat ini. Setelah rugi puluhan triliun akibat penugasan pemerintah soal tidak boleh menyesuaikan harga keekonomian Bahan Bakar Minyak (BBM), sekarang dituding lagi tidak memiliki kemampuan mengelola lapangan gas dan minyak (migas). Hal ini lantaran perusahaan plat merah ini tidak bisa mencapai target produksi gas sesuai yang tercantum dalam APBN menjelang akhir tahun.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, produksi group Pertamina yakni blok Mahakam, WMO (West Madura Ofshore), Sanga Sanga dan ONWJ (Offshore North West Java) masih belum mencapai target. Produksinya rata-rata masih sekitar 85% dari target APBN. Kenyataan itu berbanding terbalik dengan kontraktor asing BP Berau bisa mencapai 107, 6% dari target.Meskipun Direktur Hulu Pertamina sekarang dijabat mantan Head of Country Manager BP Indonesia.

Padahal lapangan migas Pertamina tersebut berumur lebih 50 tahun, secara alamiah akan turun produksinya kecuali dilakukan pengeboran sumur sumur pengembangan untuk meminimalisasi proses penurunannya atau dilakukan metoda EOR (Enhanced Oil Recovery). “Namun pilihan semua metode tergantung keekonomian dan analisa resiko bisnis serta kocek Pertamina,” kata Yusri dalam keterangan persnya, Rabu (21/11/2018) di Jakarta. Tudingan tersebut, lanjut Yusri, dilontarkan oleh pejabat humas SKKMigas dan disambut oleh Dirjen Migas Djoko Siswanto dan diamini Menteri ESDM Igantius Jonan diberbagai media dengan judul “Produksi Pertamina Jeblok, ESDM ; Mundur Aja Kalau Tak Bisa” dan “Kalah dengan Asing, Produksi Gas Pertamina Masih Rapor Merah”. Sikap para pejabat migas tersebut diibaratkan pepatah, ‘Memercik air didulang terpecik muka sendiri’. Atau, ‘Muka buruk cermin dibelah’.

“Anehnya, pernyataan itu dilontarkan tak lama setelah awal November 2018 KESDM menyetujui pengelolaan blok minyak CPP (Coastal Plain Pekanbaru) 100 % kepada BUMD PT BSP yang rekam jejaknya buruk bersama Pertamina mengelola blok migas sejak tahun 2002,” tandas Yusri.

Dia juga menyatakan, harus dipahami Ditjen Migas KESDM dalam mengelola migas selain sebagai regulator, bersama SKKMigas sekaligus sebagai Pembina dan Pengawas serta mengontrol setiap hari. Dan merekapun yang paling bertanggung jawab di sektor hulu terhadap produksi migas nasional, baik untuk Pertamina dan KKKS lainnya. Karena POD (Plan of Develoment) setiap lapangan migas disetujui oleh Menteri ESDM setelah lolos verifikasi oleh SKKMigas dan Ditjen Migas.

Selain itu, lanjut Yusri, ternyata dijajaran komisaris Pertamina terdapat Wakil Menteri (Wamen) ESDM Achandra Tahar dan Sekjen ESDM Ego Syahrial serta beberapa staf khusus Menteri ESDM dan pejabat dari Ditjen Migas. Ada juga yang duduk sebagai komisaris di anak-anak perusahaan Pertamina. “Publik pun bertanya apa peran mereka selama ini di dalam perusahaan tersebut? Apakah mereka makan gaji buta?” tanya Yusri.

Lebih aneh lagi, imbuh Yusri, Kepala Humas SKKMigas terkesan bertindak seperti Kepala SKKMigas. Sebaliknya, Kepala SKKMigas sering bertindak sebagai Kahumas. “Bahkan lebih sering melakukan survei dengan mengirim quesioner tentang korupsi ke masyarakat migas,” ungkapnya.

Lebih jauh Yusri mengatakan, tudingan pejabat ke Pertamina bisa dibaca publik bahwa ada masalah besar di KESDM sehingga tudingan itu hanya untuk menutupi kegagalan pejabat di KESDM sendiri.

Yusri juga menyatakan, “Saya punya bukti kuat saat ini banyak industri di Jawa Timur sejak September 2018 mengalami kesulitan tambahan pasokan gas agar produknya bisa efisien bersaing dengan produk impor. Padahal sejak tahun 2015 Presiden Jokowi sudah memerintahkan kepada KESDM bagaimana caranya harga gas kepada 7 industri bisa sekitar USD 6 per MMBTU”. Bahkan, program tersebut sudah berulangkali dibahas di Menko Perekenomian dengan berbagai skenario masuk dalam paket kebijakan ekonomi I tahun 2015. “Faktanya hari ini harga gas untuk kalangan industri rata- rata masih diatas USD 10 per MMBTU. “Celakanya sekarang bukan soal harga bagi kalangan industri, karena banyak industri di Jawa Timur minta tambahan kuota gas telah ditolak oleh PGN, bisa jadi karena trader gas bermodal kertas masih berjaya,” terang Yusri. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*