Sejatinya Pemerintah Tidak Boleh Kalah dari Tekanan Pemilik PKP2B

33300

 

Rencana perubahan ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mendapat respon sejumlah pengamat energi. Bahkan mereka mengkritisi rencana tersebut.

Budi Santoso, Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) menyatakan terdapat dua pengaruh, yaitu positif dan negatif. “Dampak positifnya seolah-olah pemerintah pro dengan investor untuk tambang batubara. Sedang dampak negatifnya, ketika ada indikasi melawan hukum, maka dapat menimbulkan ketidak pastian hukum baru,” kata Budi pada sejumlah media, Rabu (14/11/2018) di Jakarta. Akibat lanjutannya, pemerintah bisa digugat oleh rakyatnya sendiri.

Menurut Budi, tanpa perlu kajian yang rumit, bisa terlihat ada pihak yang dapat menangguk keuntungan sangat besar dibalik perubahan ini. Di sisi lain, negara dan rakyat Indonesia sangat dirugikan. “Pemerintah seolah-olah tunduk (mengikuti) permintaan pengusaha dengan mengorbankan kepentingan nasional yang lebih besar,” tegas Budi.

Tidak ada yang menyangkal bahwa batubara adalah bagian dari sumber energi. Karena itu fungsinya sangat strategis dan vital. “Selama ini kebijakan energi terkesan lebih didominasi keinginan “mafia” daripada kepentingan negara dan rakyat,” tandasnya.

Dia juga menuturkan, pemerintah sebagai entitas yang mewakili negara, sejatinya tidak boleh inferior bila berkaitan dengan kepentingan nasional. Karena itu, Budi minta agar rencana perubahan ke 6 PP 23 / 2010 harus dibatalkan. “Saat kepastian hukum bisa dijaga, maka pengusaha tambang akan memperhitungkan semua resiko keekonomian. Dan habisnya kontrak tersebut telah menjadi perhitungan investor dan bukan kejutan. Nirmativnya tidak terlalu besar,” tuturnya.

Diketahui, Kementerian ESDM melalui Kepala Biro Hukum Hufron Asrofi telah mengonfirmasi pada media, Senin (11/11/2018) bahwa benar ada proses perubahan ke 6 PP Nomor 23 Tahun 2010 sebagai payung hukum, yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B).

Sementara Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI menyatakan, seharusnya KESDM tidak begitu mudah saja tunduk oleh semua keinginan pemilik KK dan PKP2B terkait dengan perubahannya ke IUPK dengan pola yang diinginkan KK atau PKP2B. “Perubahan PKP2B ke IUPK menurut UU No. 4/2009 telah mengaturnya dan jaminan investasi. KESDM mempermudah kelanjutan usaha PKP2B ke IUPK,” kata Yusri. Semua hal terkait perubahan tersebut dipertegas dalam UU No.4/2009.

“Tapi anehnya, draft rencana perubahan PP yang ada justru memasukkan luasan menyimpang dari UU No.4/2009. Ini hal yang sangat tidak masuk akal,” tegas Yusri. Apalagi, imbuhnya, UU No. 4/2009 Pasal 171, ayat 2 dikatakan apabila pada ayat 1 tidak terpenuhi maka seharusnya sebatas luasan yang diperuntukkan sampai berakhirnya kontrak PKP2B dan harus sesuaikan UU. Hal ini justru oleh KESDM dimasukkan dalam IUPK yang semestinya sebatas 15.000 Ha.

“KESDM dengan terangnya menghilangkan potensi negara untuk mendapatkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK), yang diprioritaskan oleh BUMN untuk mengelolanya demi kepentingan ketahanan energi nasional,” papar Yusri. Seharusnya membaca UU itu harus utuh, tidak sepotong potong melihat hanya pada pasal 171.

“Harus dilihat juga pada Pasal 169 kepada pemilik KK dan PKP2B sudah diberikan waktu 1 tahun sejak UU Minerba diberlakukan pada tahun 2009. Tapi mereka terkesan mengabaikannya, padahal jelas disebutkan bahwa KK dan PKP2B harus menyesuaikan dengan semua isi pasal UU Minerba, kecuali mengenai penerimaan negara,” papar Yusri.

Dia juga heran kenapa Pemerintah begitu mudah tunduk terhadap semua keiinginan pemilik PKP2B sampai berani melanggar UU Minerba , termasuk Pasal 74 dan 75 tegas dikatakan bahwa IUPK diprioritaskan kepada BUMN.

Pada sisi lain, terlepas pemerintah menaikkan royalti IUPK dari 13.5 menjadi 15%, tapi sebaliknya Corporate Tax dengan mekanisme prevailing tax, juga turun dari 45% menjadi 25%. “Jadi, dari sisi kepastian hukum bisa saja KESDM memperpanjang PKP2B menjadi IUPK, namun kondisi kebutuhan batubara ke depan, sekaligus keuangan negara saat ini dalam mengakomodir budget pembelian energi primer, KESDM dalam memperpanjang PKP2B menjadi IUPK harus mempertimbangkan Luasan Wilayah Pencadangan Negara (WPN), Barang Milik Negara yang semestinya dikembalikan,” papar Yusri.

Tanpa mempertimbangkan berbagai aspek diatas tersebut, lanjutnya, sama saja Kementerian ESDM mengesampingkan kepentingan negara dalam mengelola ketahanan energi ke depan. Bahkan bila perlu dalam IUPK, seharusnya pemerintah terlebih dahulu dapat menetapkan formulasi harga batubara khusus bagi PLN, mengingat PLN sebagai Public Service Obligation (PSO ). “Tanpa ini, bisa jadi KESDM sama saja membiarkan PLN membeli batubara dengan harga internasional pada pemilik IUPK,” terangnya. Upaya pemerintah menetapkan harga khusus bagi PLN semestinya tidak berhenti di akhir 2019, namun harus berlanjut dalam kontrak IUPK.

“Dengan sekadar memperpanjang PKP2B menjadi IUPK tanpa mempertimbangkan cadangan batubara, yang pada dasarnya cuma 2.2% dari cadangan dunia, sama saja Kementerian ESDM menjebloskan sendiri negara ini pada ruang ketidakpastian dalam mengelola ketahanan energi ke depan,” tegas Yusri. Apalagi ESDM justru mengesampingkan kemampuan BUMN dalam mengelola tambang batubara yang pada dasarnya dari teknik pertambangan sangatlah sederhana, beda jauh dengan teknologi menambang dibawah tanah seperti di Freeport Timika. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*