Tabrak UU Minerba, Presiden Diminta Tolak Perubahan Ke 6 PP 23/2010

119300

Kebijakan Pemerintahan Jokowi – JK untuk sektor energi pada tahun ke 5 pemerintahannya mendapat tantangan besar. Apakah konsisten dengan program Nawacita dan Trisakti untuk menggapai kemandirian pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, saat ini beredar konsep akhir perubahan ke 6 dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri dari 11 halaman serta lampiran penjelasannya 3 halaman. “Konsep tersebut disebut matang karena melewati proses harmonisasi di Menko Perekonomian. Tinggal menunggu momen tepat untuk diteken Presiden Jokowi. Adapun perubahannya meliputi ketentuan pasal 112 ayat 2 dengan menambah 4 angka menjadi ayat 2 a, 2 b, 2 c, dan 2 d sehingga perubahan tersebut berpotensi melanggar Undang-undang (UU) Minerba Nomor 4 Tahun 2009,” kata Yusri dalam keterangan persnya, Minggu (11/11/2018).

Disisi lain, lanjutnya, rencana perubahan ke 6 PP terkesan hanya menjadi jalan untuk memuluskan dan mengakomodir kepentingan pengusaha PKP2B (Perjanjian Karya Pertambangan Batubara) generasi pertama, yang notabene akan berakhir kontraknya dalam beberapa tahun mendatang daripada kepentingan nasional.
Terdapat 7 perusahaan besar masuk kelompok tahap pertama, antara lain PT Tanito Harum (2019), PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Adaro Indonesia (2022), PT Kideco Jaya Agung (2022) dan PT Berau Coal pada tahun 2025.

Meskipun dalam dasar pertimbangannya tertulis telah menyebutkan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional dan kepastian berusaha bagi pemegang Kontrak Karya dan PKP2B yang akan berakhir jangka waktunya sehingga perlu mengatur kembali ketentuan mengenai IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi sebagai perpanjangan kelanjutan operasi. Tetapi ada juga pertimbangan yang tidak tertulis sebagai dasar kebijakan tersebut, yaitu “jika dikelola oleh BUMN ditakutkan akan terjadi penurunan pendapatan negara”. “Alasan tersebut terkesan mengada-ada dan bertentangan dengan realitas keberhasilan BUMN Tambang PT Inalum menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia dengan membayar USD 3.8 miliar pada akhir November ini tuntas , padahal pengambil alihan PKP2B tanpa memerlukan pendanaan alias nol rupiah karena waktu kontraknya habis , selain itu resikonya relatif kecil dalam hal tehnologi penambangannya dibanding menambang dibawah tanah pada daerah pegunungan relatif curam di Timika Papua” katanya.

Faktanya, lanjut Yusri, hampir 60% pembangkit listrik PLN dan industri lainnya menggunakan energi primer batubara sering mengalami kesulitan mendapat pasokan ketika harga batubara melambung tinggi.

“Apabila semua PLTU dalam proyek 35.000 MW selesai dibangun tuntas diperkirakan pada 2026 kebutuhan batubara PLN setiap tahunnya sekitar 180 juta metric ton sehingga PLN ibarat ‘tikus mati dilumbung padi’. Walaupun pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 8 Tahun 2018, yang merupakan perubahan ke 5 dari PP Nomor 23 Tahun 2010, yaitu merubah dan menyisipkan Pasal 85 a tentang pemenuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 84 ayat 1, Menteri ESDM menetapkan harga jual batubara tersendiri,” papar Yusri.

Bahkan perubahan PP 23 yang ke 4 telah menerbitkan PP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai dasar KESDM memberikan IUPK kepada PT Freeport Indonesia. Faktanya, tambahnya, turunan dari PP tersebut telah melegalkan ekspor mineral mentah yang mengancam proses hilirisasi dalam UU Minerba pada Pasal 102 dan 103.

“Adapun poin penting dari rencana perubahan ke 6 produk PP tersebut adalah memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM untuk memperpanjang izin PKP2B tanpa proses lelang dan proses perpanjangan dimajukan menjadi paling cepat 5 tahun sebelum berakhir izinnya. Padahal sebelumnya bisa diperpanjang paling cepat 2 tahun sebelum berakhir waktunya. Sedang untuk luasan IUPK Operasi Produksi bisa diatas 15.000 ha. Padahal di dalam UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 sudah diatur pada pasal 83 ayat d dengan luasan maksimal IUPK Operasi Produksi hanya 15.000 ha,” ungkap Yusri.

Dia juga berharap Pemerintahan JKW-JK bisa belajar dari jejak pengelolaan SDA sektor migas masa lalu yang hanya mengejar sumber devisa dari sektor migas dan kehutanan saja untuk menopang pembangunan dengan menggenjot habis-habisan produksi. Ironisnya, sejak 2004 hingga kini menjadi importir migas terbesar. Bahkan, menurut rilis terbaru Bank Indonesia di berbagai media pada (10/11/2018) ternyata impor migas pada kuartal III – 2018 menjadi penyumbang terbesar terhadap defisit transaksi berjalan (Current Acount Deficit / CAD), yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir.

Oleh karena itu, kata Yusri, semestinya Pemerintahan JKW – JK membuat kebijakan untuk kepentingan nasional jangka panjang. “Untuk semua kontrak PKP2B yang akan berakhir kontraknya, lebih baik diserahkan kepada BUMN Tambang sebagai pengelolanya dengan memberi porsi 10% PI (Participating Interest) kepada BUMD daerah tambang. Jikapun dengan alasan untuk memupuk modal dan berbagi resiko, masih ada ruang dengan porsi paling banyak 39% dari dari sahamnya bisa dilakukan proses B to B oleh BUMN tersebut dengan mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel,” tandasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*