Pengamat: Aneh, Menteri ESDM Tunjuk BSP Kelola Blok CPP Riau

10000

 

Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang menunjuk PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebagai operator tunggal pengelolaan Blok Migas Wilayah Kerja CPP (Coastal Plain Pekanbaru) dianggap aneh dan dicurigai sarat kepentingan. Bahkan dinilai sangat membahayakan target produksi minyak nasional.

Diketahui, Keputusan Menteri ESDM tersebut diputuskan pada 7 November 2018 setelah Pertamina menyatakan mundur dari penawarannya dengan alasan faktor keekonomian dan teknikal. Bukan karena skema Gross Split seperti dikatakan oleh Mediawati, Senior Vice President Strategic Planing and Operation Evaluation Pertamina (7/10/2018).

Padahal sebelumnya, pihak Pertamina Hulu Energi pada 9 Mei 2018 mengajukan proposal penawarannya (setelah 4 hari PT BSP mengajukan penawaran pada 4 Mei 2018).

Sejatinya, keputusan mundurnya Pertamina dalam penawaran tersebut juga perlu dikritisi. Karena alasan yang dikemukakan terkesan direkayasa agar rasional tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional:
menjaga produksi minyak nasional. Padahal dengan tetap hadirnya Pertamina dalam BOB diharapkan bisa meningkatkan produksi minyak.

“Seharusnya Pertamina sebagai BUMN yang bertanggungjawab meningkatkan produksi minyak nasional tidak mudah mundur dengan alasan apapun,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangan persnya, Jumat (9/11/2018) di Jakarta. Hal ini mengingat kemampuan BUMD PT BSP sangat diragukan kemampuan dari sisi teknikal dan pembiayaan.

Apa alasannya? “Sejak Agustus 2002 Blok CPP dialihkelolakan oleh Menteri ESDM dari Chevron kepada BOB (Badan Operasi Bersama) antara PT Pertamina Hulu dengan PT Bumi Siak Pusako (BSP). Saat itu produksi minyaknya sekitar 42.000 BOPD (Barel of Oil Per Day). Tapi saat ini produksinya hanya tinggal sekitar 11.000 BOPD, turun sekitar 75% terhitung dari saat diambil alih,” ungkap Yusri. Padahal pada awal operasinya pada tahun 1971 Blok CPP produksinya mendekati 100.000 BOPD.

Artinya, lanjut Yusri, BOB BSP dan Pertamina dapat dikatakan gagal mengelola minyak Blok CPP dari yang ditargetkan sejak awal oleh pemerintah untuk dapat menyumbang peningkatan lifting minyak nasional.

“Aneh dan lucunya lagi sikap Kementerian ESDM dengan mudah setuju saja dengan kondisi yang ada tanpa berupaya mencari solusi yang benar sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018, yaitu dengan melakukan proses lelang terbuka untuk mendapat operator kredibel. Tapi dengan mudahnya memutuskan Perusda PT BSP sebagai operator tunggal dengan kewajiban membayar signatur bonus USD 10 juta dan Komitmen Kerja Pasti senilai USD 130,23 juta,” ungkap Yusri. Oleh karena itu tidak salah bila publik menduga ada faktor lain yang mengakibatkan Pertamina mundur dari Blok CPP. Terkesan ada elit-elit kekuasaan dibelakang investor besar yang akan masuk untuk menggantikan posisi Pertamina.

Lebih jauh Yusri menyatakan, karena publik sulit memahami sikap KESDM yang mudah pada Perusda PT Bumi Siak Pusako, dari sisi kemampuan teknis dan keuangannya bisa mampu mengelola sendiri blok CPP. “Padahal sejak dikelola BOP Pertamina dengan PT Bumi Siak Pusako pada Agustus tahun 2002 sampai dengan tahun 2018 produksinya turun sekitar 75%,” tandasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*