Diduga Lakukan Pemalsuan, Pejabat EMP MSSA Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

16600

 

Janses Sihaloho bersama pekerja EMP MSSA yang mempermasalahkan PHK masal, melakukan “Somasi dan telah melaporkan pejabat EMP MSSA ke Polda Metro Jaya dengan Tanda Bukti Lapor 59581/XI/2018/PMJ/Dit Reskrimum”, dengan dugaan pembuatan surat dan pemberian keterangan palsu pada surat permintaan persetujan pencairan BPJS Tenaga Kerja dan Paklaring.

Selanjutnya surat dan keterangan tersebut dipergunakan dalam permintaan tanda tangan Perjanjian Bersama (PB) PHK dengan cara,   menginformasikan/melampirkan surat-surat tersebut pada PB PHK serta tambahan informasi; “tanda tangan atau tidak tanda tangan PB PHK, pekerja yang disasar tetap akan dilakukan terminasi pada 29 September 2017 dengan pembayaran hak-haknya setelah ada keputusan Pengadilan.

“Perusahaan jelas, telah memanfaatkan keadaan dan pekerja tidak mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam penandatangan PB PHK,” kata Janses dalam keterangan persnya, Selasa (6/11/2018) di Jakarta. Dengan adanya surat dan keterangan yang diduga dipalsukan, selain hak normatif tahun 2017 sebesar 2 bulan upah yang belum dibayarkan, serta bayangan kesulitan serta proses panjang pengadilan, menyebabkan para pekerja PHK menandatangani PB PHK yang disodorkan perusahaan.

Sebelumnya, para pekerja yang di PHK masal pada September 2017, pesangon para pekerja dibayar dengan cara mencicil dalam waktu rata-rata 34 (tiga puluh empat) bulan, sehingga Para Pekerja mengajukan gugatan agar pesangon bayar lunas, atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri/ PHI Jakarta Pusat pada tanggal 5 November 2018 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya “Memerintahkan kepada Energi Mega Persada Malacca Strait SA ( EMP MSSSA) untuk mempercepat pembayaran Sisa pesangon secara lunas maksimal 6 kali dalam waktu 6 bulan”, dalam pertimbangannya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa para pekerja telah membuktikan bahwa kondisi keuangan Energi Mega Persada Malacca Strait SA (EMP MSSSA) telah membaik, sedangkan Energi Mega Persada Malacca Strait SA (EMP MSSSA) tidak mempunyai itikad baik untuk memberitahukan/membuktikan kondisi keuangan perusahaan yang telah membaik tersebut.

Atas putusan pengadilan, Janses selaku penerima kuasa dan penggugat menyatakan “Pikir-pikir, karena harapannya adalah sisa pesangon bayar lunas”, bukan lanjut dengan cicilan lagi.

Janses Sihaloho selaku pengacara para penggugat dalam siaran tertulisnya mengatakan, kami juga telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan EMP MSSA yang merupakan Bussiness Unit dari perusahaan publik kepada : Kepala SKK Migas, Kementerian ESDM dan BPK, dengan permohonan: “Dana pesangon pekerja PHK seharusnya tidak ditanggung oleh negara atau Non Cost Recovery”. Proses PHK masal telah dilakukan dengan melanggar UU Ketenagakerjaan, PTK-SKK Migas dan PKB-EMP MSSA.

PHK masal pada 29 September 2017 dilakukan jauh hari sebelum ijin tertulis SKK Migas diberikan, sehingga biaya yang timbul 100% sudah selayaknya menjadi beban perusahaan/Non Cost Recovery. Hal tersebut sesuai dengan surat ijin PHK Masal yang diberikan oleh SKK Migas dan pernyataan lisan pejabat SKK Migas serta kesanggupan perusahaan, melalui jawaban pejabat yang mewakili pada proses Tripartit di Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Janses menambahkan, SKK Migas sebagai wakil pemerintah seharusnya memberikan “teguran pada perusahaan dan tindakan Non Cost Recovery”, atas semua biaya PHK masal pada September 2018 terhadap 110 pekerjanya, yang prosesnya dilakukan dengan tidak mengikuti aturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*