KESDM Diminta Dorong Penggunaan HPO/HVO Bukan FAME Sebagai Komponen Solar

12200

 

Program mandatori Biodiesel B20 diminta untuk ditunda implementasinya oleh sejumlah kalangan. Pasalnya, penggunaan
B20 selain berkualitas buruk juga mengakibatkan rusaknya mesin jenis kendaraan berat dan kapal pelayaran.

Pemaksaan penggunaan konsep B20 akan berpotensi melemahkan daya saing, karena menambah beban biaya industri dan biaya logistik. “Langkah tergesa-gesa pemerintah menggunakan B20 berimplikasi luas bagi konsumen kendaraan besar berkapasitas diatas 2.500 cc seperti bus, alat-alat berat di sektor pertambangan dan mesin kapal pelayaran,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, dalam keterangan persnya, Rabu (31/10/2018) di Jakarta.

Akibat buruknya kualitas B20 membuat pemilik kendaraan kehilangan tenaga, biaya perawatan semakin tinggi, dan potensi kerusakan mesin akibat menggunakan standar BBM yang tidak sesuai disyaratkan oleh pabrik. “Bisa jadi dealer tidak bertanggungjawab atas garansi yang telah diberikan oleh pabrik sejak kendaraan dijual kepada konsumen,” tegas dia.

Dia menambahkan, dengan konsep B10 saja, pihaknya banyak menemukan masalah terhadap sistem injeksi karburatornya. “Bisa jadi karena kualitas FAME (Fatty Acid Methyl Esthers)-nya. Padahal di Eropa, kandungan FAME yang berkualitas tinggi saja hanya maksimal tujuh persen,” ucapnya.

Menurut penuturan Yusri, FAME sejak awal diluncurkan memang bermasalah disisi torsi dan depositnya. Kendala utama FAME adalah mudah larut dalam air, jika komposisi FAME tinggi untuk di daerah dingin, maka potensi akan beku dan tentu mengganggu kinerja mesin.

Sifat lain adalah semakin besar kandungan FAME, maka power kendaraan akan turun, khususnya kendaraan berat akan potensi bermasalah.

“Di sisi lain, kalau di tempat kita dengan FAME yang mudah larut dalam air, maka FAME yang di impor konsentrasinya bisa jadi turun karena dicampur dengan air,” kata Yusri.

Indonesia, lanjutnya, sangat lemah terhadap pengawasan kualitas impor FAME. “Saat di campur dengan solar fosil akan timbul banyak masalah khususnya untuk kendaraan berat,” paparnya.

Yusri menyatakan, “Perihal low dan high quality FAME hubungannya dengan precipitate, bisa disampaikan spesifikasi SNI versus spesifikasi ekspor, di mana spesifikasi ekspor lebih ketat dari SNI”.

Dia juga menerangkan, parameter utama dari FAME yang berpengaruh terhadap terjadinya presipitasi adalan kandungan monoglyceride (MG). Seperti diketahui, kandungan MG pada FAME sesuai SNI adalah maks 0,8 persen mass, sementara spesifikasi FAME untuk ekspor adalah maksimal 0,4 persen mass.

Oleh sebab itu, Yusri berharap Kementerian ESDM mendorong Pertamina mengembangkan HPO (Hydrotreated Palm Oil) atau HVO (Hydrotreated Bio Diesel) atau dikenal Green Diesel. Walaupun mungkin dari sisi harga ia sedikit lebih mahal dari FAME tetapi HPO atau HVO jauh lebih baik untuk torsi kenderaan dan tidak mengadung Monoglyceride yang menyebabkan presipitasi. Adapun nilai Cetane Number (CN) berkisar 65 hingga 67, sementara FAME hanya CN 50 hingga 65, sementara Solar reguler CN 48. “Dipastikan HPO atau HVO adalah energi terbarukan yang sangat menjanjikan bagi masa depan energi kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang semakin langka dan mahal,” tandasnya.

Hanya saja HPO/HVO ini perlu penambahan sedikit aditif untuk meningkatkan lubrisitas. “Konon, Pertamina sedang melakukan uji coba dan hasilnya sangat memuaskan. Saat ini menunggu hasil SNI saja,” tandasnya. Pertanyaannya, imbuh Yusri, kenapa KESDM tidak segera mendorong produk ini diproduksi secara masal? Atau dibalik itu adakah kepentingan melindungi pengusaha FAME.

Akibat peggunaan B20 yang dinilai tidak efisien dan justru merusak mesin kapal pelayaran, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional (Indonesian National Shipowners Association/INSA) telah berkirim surat bertanggal 11 Oktober 2018 dengan Nomor 153/INSA/X/2018 kepada Menteri ESDM. Isinya selain memaparkan dampak negatif B20 pada kapal juga merekomendasikan penundaan B20 khususnya di industri pelayaran.

Saat redaksi mengonfirmasi surat INSA kepada pihak KESDM pada Senin (29/10/2018) hingga Rabu (31/10/2018) pihak KESDM (Dirjen EBTKE) tidak memberi komentar apapun. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*