Pengamat : Aneh, Penjelasan BPK Soal Audit Freeport Indonesia

14600

 

Pernyataan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK – RI), Laode Nusriadi di berbagai media (22/10/2018) terkait hasil laporan audit lembaganya. Dia tidak pernah menyebut nilai potensi kerusakan lingkungan Rp 185 Triliun akibat aktifitas PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam menambang. Bahkan hal tersebut bukan menjadi kerugian negara.

Padahal sebelumnya, pada 19 Maret 2018 anggota BPK Rizal Djalil mengatakan di berbagai media, BPK geram terhadap PT Freeport Indonesia karena hasil temuannya yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 185 Triliun tak kunjung dilakukan pembenahan.

Rizal juga mengatakan lembaganya berwenang melakukan pemantauan atas semua temuan yang harus dilakukan tindakan (seharusnya ditindaklanjuti sebelum 333 hari) tetapi tidak ada “action plan”.

Kegusaran Rizal Djalil bisa dipahami. Pasalnya, pada 28 April 2017, semiggu setelah LHP BPK resmi diserahkan kepada Menteri ESDM (KESDM) dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK ), BPK menggelar seminar tentang Pelaksanaan Kontrak Karya PTFI di kantor BPK. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, anggota BPK Agus Djoko Pramono, Rizal Djalil, Menteri ESDM Ignatius Jonan, pimpinan redaksi media masa dan beberapa akademisi.

Ketika diminta komentarnya, Direktur Eksekutif Center Of Energy and Resources (CERI) mengatakan keheranannya. “Kenapa baru sekarang BPK sibuk mengklarifikasi bahwa angka itu bukan kerugian negara,” kata Yusri. Padahal BPK pada April 2017 telah merilis terdapat 14 item temuan dari Laporan Hasil Penyelidikan (LPH) Nomor 6/LHP/XVII/04/2017 tanggal 21 April 2017.

Dia juga menyatakan lucu dan aneh kalau BPK tidak mampu menemukan potensi kerugian negara dari 14 item temuan dalam kesimpulan tersebut. “Tentu tak salah bila kemudian timbul keraguan dan tanda tanya besar publik terhadap kinerja lembaga BPK. Dari fakta-fakta yang terungkap, PT FI dalam operasional menambang diduga telah banyak melakukan pelanggaran berat terhadap Undang-undang,” tandasnya.

Yusri mencontohkan, PT FI dalam operasionalnya menggunakan kawasan hutan lindung tanpa izin seluas 4,535,39 ha. Kemudian, ungkap Yusri, dalam menambang di blok DMLZ (Deep Mill Level Zone) dan memperpanjang tanggul barat tanpa menggunakan dokumen AMDAL serta perizinan dan implementasi pengolahan limbah tailing yang tidak memadai sehingga dalam membuang limbah melalui Sungai Akjawa telah menimbulkan perubahan ekosistem di sungai, hutan, Estuary. Bahkan telah mencapai kawasan laut.

Padahal BPK dalam melakukan investigasinya, lanjutnya, telah bekerja sama dengan lembaga yang kredibel, yaitu LAPAN dan IPB ( Institut Pertanian Bogor. “Artinya ketiga lembaga ini dari sisi jam terbang sangat tinggi dengan kualifikasi yang sangat mumpuni, khusus tenaga tenaga ahli IPB dan LAPAN sangat paham mengamati dan menghitung potensi kerugian negara akibat kerusakan lingkungan ekosistem dari pembuangan limbah tailing dari hasil pengolahan bijih tambang menjadi konsentrat,” kata Yusri. Sehingga kegagalan BPK dalam menentukan potensi kerugian negara terhadap operasional PT FI selama hampir 50 tahun yang telah merusak ekosistem di sekitarnya dapat dikatakan (BPK) gagal menyelamatkan keuangan negara.

“Kalau BPK berhasil menentukan kerugian negara tentu beban kewajiban PT Inalum dalam menyediakan dana sebesar USD 3,8
Miliar untuk mendapatkan nilai saham mencapai 51% akan sangat ringan dibandingkan kewajiban PT FI harus menyelesaikan ke negara sebesar Rp 185 Triliun,” papar Yusri.

Menurut Yusri, seharusnya BPK berkordinasi juga dengan Mabes Polri selain KPK untuk menerapkan ancaman pidana masuk kawasan hutan tanpa izin dan merusak kawasan hutan lindung dengan menggunakan ancaman pidana dipasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bahkan dengan berlapis dijerat dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Sudah benar sikap DPR Komisi VII menekan bahwa temuan BPK itu menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup menyelesaikan dengan pihak PT FI,” katanya. Karena UU, KESDM dan KLHK seharusnya mempunyai tanggungjawab besar dalam mengawasi dan mengendalikan operasional PT FI setiap saat untuk mengelola tambang sesuai kaidah yang benar dalam menjaga kelestarian lingkungannya, bukan sebaliknya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*