Aneh, 51% Saham Freeport Oleh Inalum  Masih Tergantung Izin China

16700

 

Kekaguman publik atas keberhasilan Pemerintah Indonesia yang berhasil menguasai mayoritas saham PT Freeport Indonesia setelah hampir 50 tahun dikuasai asing boleh jadi akan berakhir secara menyedihkan. Pasalnya, walaupun PT Inalum berhasil menguasai saham 51% di PT Freeport Indonesia tetapi kendali operasi pertambangannya tetap oleh Freeport Mac Moran. Tidak heran bila sebagian kalangan mengklaim bahwa rencana pembangunan smelter hanya ada di atas kertas.

Setelah berhasil menandatangani HoA (Head of Agreement) pada Juli 2018, yang dilanjuti dengan penandatanganan
Sales and Purchase Agreement (SPA) antara Dirut PT Inalum Budi Gunawan Sadikin dengan CEO Mac Moran (FCX) Richard Adkersen pada Kamis, (27/9/2018) di KESDM Jakarta untuk membeli 40% PI Rio Tinto dan 9,6% saham Indocopper Investama di PT FI dengan nilai USD 3,8 Miliar. Publik saat itu memaknai bila telah dibayarkan oleh PT Inalum dua bulan kedepan maka berarti
Pemerintah Indonesia, cq PT Inalum berhasil menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia. Nyatanya, tidak semudah apa yang diberitakan oleh berbagai media,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangannya, Senin (8/10/2018) di Jakarta. Meskipun untuk melaksanakan pembayaran terhadap PI Rio Tinto, Freeport Mc Moran masih harus menunggu persetujuan dari otoritas pemerintah China, demikian ungkap Yusri mengutip penjelasan Dirut PT Inalum Budi Sadikin.

Masih menurut Yusri menyitir pernyataan Budi Sadikin, “Ini tandatangan terakhir, kita akan bayar cash USD 3,8 miliar dari 11 sindikasi bank asing. Paling lambat bulan November 2018 dana itu tersedia”. Namun dia, imbuh Yusri, tidak bersedia membuka nama konsorsium bank tersebut sebelum proses transaksi selesai.

Selain soal pendanaan, proses divestasi masih menunggu sejumlah persyaratan administrasi. Yang kemungkinan agak lama adalah ijin antitrust dari Komisi Pengawasan Usaha dari China karena Freeport Indonesia banyak menjual produk tembaganya ke China. Jadi mereka akan kontrol dan tak mau kalau entitas barunya terlalu dominan untuk ekspor ke China. Kalau terlalu besar, takut harganya bisa dikontrol, kata Yusri, mengutip Richard Adkerson. Prosedur ini tidak berisiko untuk transaksi yang akan berlangsung.

“Saat hal tersebut saya coba konfirmasi langsung ke Dirut PT Inalum Budi Sadikin pada Rabu (3/10/2018) dia menjawab prosedur itu lazim sesuai UU Anti Monopoli Tiongkok yang sudah diberlakukan sejak 1 Agustus 2008 untuk melindungi persaingan dengan asing. Dia juga memberikan contoh bahwa Glencore pernah melakukan hal yang sama ketika akan mengakuisisi 66% saham tambang tembaga Las Bambas XStrata di Peru pada tahun 2014 baru bisa di eksekusi setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Perdagangan China (MOFCOM). Karena China adalah pembeli terbesar tembaga dunia diatas 50% dari tambang tersebut,” papar Yusri.

Lebih jauh Yusri mengatakan, “Ketika saya katakan bahwa kasus divestasi tambang PT Freeport Indonesia mungkin berbeda dengan tambang XStrata di negara Peru karena kalau Glencore sebagai trading company mengakuisisi saham tambang di negara lain. Sedang PT Inalum sebagai BUMN mendapat penugasan dari pemerintah sesuai perintah Undang- undang untuk mengakuisi sebuah tambang di negerinya sendiri”.

Tapi, kata Yusri, Budi Sadikin hanya menjawab Glencore termasuk perusahaan besar di 500 Global Fortune, melebihi BHP dan Rio Tinto. “Tapi ketika saya tanyakan apakah syarat ini bagian yang dimintakan oleh anggota konsorsium bank China sebagai syarat pembiayaan, dia tidak menjawab,” tandas Yusri.

Yusri melanjutkan, apakah group Medco dalam mengakuisisi saham PT Newmont Sumbawa telah melakukan hal yang sama, Budi menjawab ya. “Kalau produk tambangnya banyak dijual ke China akan melakukan hal yang sama. Akan tetapi terhadap akusisi Newmont oleh Medco saya tidak pernah mendengar cerita tersebut, bisa jadi karena sumber pembiayaannya berasal dari bank BUMN,” kata Yusri melansir pernyataan Budi.

Dirinya, kata Yusri, terpana sejenak mencernai kalimat tersebut. “Ternyata apakah kita sudah tidak berdaulat lagi atas kekayaan alam di negeri kita sendiri, tapi sudah dibawah kendali orang asing,” tegas Yusri.

Pertanyaan diatas, lanjut Yusri harus dijawab dengan jujur oleh PT Inalum ke publik. “Jangan sampai meminta persetujuan dari otoritas China akan dianggap oleh publik bahwa Kementerian ESDM sekarang merupakan cabang dari otoritas China,” tegasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*