Ajaib, Nama Nicke Tiba-tiba Lenyap Didakwaan Kasus Suap PLTU Riau 1

10600

 

Nama Nicke Widyawati Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), tiba-tiba hilang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Ini aneh dan menjadi tanda tanya besar. Ada apa dibalik lenyapnya nama Nicke? Hilangnya nama Nicke terungkap ketika Majelis Hakim Tipikor membaca dakwaan terhadap terdakwa Johanes Budi Soekoco dalam kasus suap PLTU Riau 1 pada sidang awal, Kamis (4/10/2019) di PN Tipikor Jakarta.

Di dalam dakwaan lengkap yang dibacakan majelis hakim disebutkan bahwa dari sembilan pertemuan sejak awal 2016 antara Dirut PLN Sofyan Basyir dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan Setya Novanto dan lain-lainnya, Johanes Soekoco dan Eni Saragih dari Komisi VII DPR Fraksi Golkar serta Idrus Marham, mantan Mensos.

“Anehnya, tidak satu pun dalam pertemuan tersebut menyebutkan adanya kehadiran Nicke Widyawati sebagai Direktur Perencanaan Strategis 1 yang membawahi Divisi RUPTL (Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik) pada tahun 2016 – 2024. Malahan nama Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Perencaan Strategis 2 yang membawahi Divisi IPP (Independent Power Producer) disebut sebut hadir dan aktif berdiskusi,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangannya, Senin (8/10/2018) di Jakarta. Padahal baik menurut keterangan Sofyan Basyir, Eny Saragih diberbagai kesempatan seperti dikutip media, selalu menyebut adanya kehadiran Nicke dalam membahas PLTU Riau 1 dan pembangkit lainnya.

“Apalagi kalau dirunut dari sejak awal, pendekatan Johanes Soekoco sebagai CEO Blackgold Natural Resources ke Setya Novanto pada awal 2016, berkeinginan mengambil proyek PLTU Jawa 3,” papar Yusri. Tapi karena sudah ada “jagoannya”, maka Setya Novanto menugasi Eni Saragih mengawal untuk memuluskan niat tersebut dengan membuka komunikasi intensif dengan direksi PLN, khususnya dengan Dirut PLN, Sofyan Basyir dan direksi terkait.

Dia juga menyatakan, pada proses penyidikan terungkap adanya aliran dana sebesar Rp 4,7 Miliar diterima oleh Eni Saragih dan kawan-kawannya. “Dari janji kepada Setya Novanto USD 6 juta dan Idrus Marham USD 1.5 juta. Bahkan, Rp 700 juta telah dikembalikan ke KPK oleh Wasekjen Golkar, Sarmuji dan Eni Saragih Rp 500 juta. Malahan sempat disebut-sebut sebagian dana tersebut diduga digunakan untuk Munaslub Partai Golkar pada awal Desember 2017 yang telah mengantarkan Airlangga Hartanto sebagai Ketua Umum partai berlambang pohon beringin ini,” ungkap Yusri.

Selain itu, lanjut Yusri, harus dipahami bahwa setiap nominasi proyek pembangkit itu bisa masuk dalam RUPTL untuk bisa dilaksanakan dengan skema EPC (Engineering Procurement Contraction) atau IPP penetapannya adalah kewenangan Divisi RUPTL dibawah tanggungjawab Direktur Perencanaan Strategis 1, sesuai bagan organisasi PT PLN. Sedang pelaksananaan proyeknya atas dasar Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Karena itu, kata Yusri, tidak salah bila sebagian publik merasa aneh dan bertanya, ‘Apakah ada upaya pihak-pihak tertentu yang mempunyai kekuatan besar bisa mengintervensi KPK agar nama Nicke hilang dalam dakwaan para terdakwa yang sudah disidangkan dan terdakwa lainnya yang akan disidangkan’.

“Karena itu dakwaan terhadap Eni Saragih dan Idrus Marham menjadi menarik diamati. Apakah nama Nicke akan disebut atau hilang sama sekali peranannya,” ungkap Yusri. Akankah kasus PLTU Riau 1 bisa membuka kotak pandora korupsi proyek listrik 35.000 MW secara tuntas?

“Mudah-mudahan penyidik KPK bisa lebih jujur mengungkap fakta- fakta yang ada agar rakyat semakin percaya terhadap kinerja KPK,” harapnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*