Dirut PLN Akui Pertemuan dengan Pemegang Saham BGNR dan Nicke

36100

 

Mencermati penjelasan pers Sofyan Basir (SB) sebagai Direktur Utama (Dirut) PT PLN pada Jumat sore (28/9/2018) setelah memberikan keterangan sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham (IM) di penyidik KPK, SB di depan awak media, mengakui pernah melakukan pertemuan dengan pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd. (BGNR) Johanes B Kotjo dan dihadiri juga oleh Nicke Widyawatin (NW) sebagai Direktur Perencanaan Strategis 1. SB juga mengatakan pertemuan hanya membicarakan persoalan teknis. “Enggak ada yang serius, kebetulan ada Pak Johanes Seokoco,” aku SB.

“Dari penjelasan SB, kalau semua Direksi PLN dan anak- anak perusahan PT PJB dan PT PLN Batubara memberikan keterangan yang sama bahwa mereka tidak ada sangkut-pautnya dengan kasus pemberian uang dari Johanes Soekoco (JS) kepada ES Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang telah di OTT KPK. Seandainya alat bukti yang dimiliki KPK hanya berdasarkan dari keterangan ES sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya, maka konstruksi hukumnya, peristiwa OTT terhadap ES yang awalnya dijerat pasal korupsi terkait proyek PLTU Riau 1 bisa berubah menjadi hanya peristiwa suap gratifikasi terhadap ES dan IM oleh JS,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangannya, Sabtu (29/9/2018) di Jakarta.

“Artinya, ES dan IM hanya dengan kekuatan “telepati” saja mampu mengirim “jin” mempengaruhi kebijakan Direksi PLN untuk memenuhi semua apa yang menjadi keinginan JS sebagai pemilik Blackgold Natural Resources Ltd dan China Huadian Ltd yang ditunjuk sebagai mitra anak usaha PLN sebagai pelaksana proyek IPP PLTU,” papar Yusri.

Menurut Yusri, SB lupa, bahwa setelah Direksi PLN memutuskan bahwa proyek PLTU Riau 1 dilaksanakan dengan skema IPP dan ditugaskan anak perusahaan sebagai pimpinan konsorsium maka segala hal terkait masalah administrasi , teknis dan biaya keekonomian proyek menjadi 100% adalah ranah kewenangan anak perusahaan. Oleh karena pembicaraan teknis dan keekonomian proyek bukan lagi ranah Direksi PLN dengan pengusaha JS, karena sesuai proses bisnisnya PLN sudah menunjuk anak usahanya PT Pembangkitan Jawa Bali dengan PT PLN Batubara sebagai pelaksana proyek PLTU Riau 1 dan telah memilih partnernya yaitu Blackgold Natural Resources Ltd dengan China Huadian Enginering Co Ltd.

“Karena menjadi ranah kewenangan anak perusahaan yang bertanggung jawab berdiskusi soal teknis dan keekonomian proyek, termasuk terkait hasil akhir PPA (Power Purchase Agreement), maka kalau ada hal-hal kendala diantara anggota konsorsium yang tidak ada solusinya, seharusnya point masalah itu secara resmi disampaikan oleh konsorsium pelaksana PLTU Riau 1 secara resmi ke Dewan Direksi PLN untuk mendapat pertimbangan dan arahan. Bukan pribadi Johanes Soekoco meloby Sofyan Basir dan Nicke Widayawati di berbagai pertemuan yang mungkin dihadiri oleh ES,” ungkap Yusri. Karena pernyataan Sofyan Basir yang disampaikan ke awak media setelah BAP di KPK 28/9/2018 seharusnya semakin meyakinkan pihak penyidik KPK bahwa Direksi PLN diduga telah mengintervensi anak perusahaannya yang berpotensi menguntungkan pihak patnernya Blackgold dan China Huadian.

Faktanya, imbuh Yusri, selama ini banyak BUMN menggunakan anak perusahaan sebagai peserta kerjasama /joint venture (Inverstor), namun segala keputusan strategis ditentukan oleh pemegang saham, dalam hal ini Dirut dan Direksi perusahaan induknya. Jadi, kata Yusri, bukan hal aneh jika semua kebijakan terkait proyek PLTU Riau 1 dan pembangkit lainnya diduga ditentukan oleh SB, NW dan SIS .

“Tak salah publik akan mencurigai penggunaan anak perusahaan adalah modus paling mudah untuk mengumpulkan pundi pundi,” tegasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*