Kasus Korupsi PLTU Riau 1 Bertepuk Sebelah Tangan

29000

 

Terlepas saling bantah diruang publik antara Airlangga Hartarto sebagai ketua umun partai Golkar dengan Eni Muladi Saragih mantan Wakil Ketua Komisi VII dari partai Golkar sebagai tersangka kasus korupsi PLTU Riau 1. Hal yang wajar, disatu sisi Airlangga yang semula membantah ada pertemuan di rumahnya medio Januari 2018. Tapi belakangan pada acara konprensi pers, Rabu (26/9/2018) didepan awak media mengakui adanya pertemuan tersebut. Airiangga menjelaskan pertemuan tersebut sifatnya silaturahim saja tanpa ada pembicaraan soal pengawalan proyek proyek pembangkit listrik di PLN. Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan bahwa Partai Golkar itu bersih.

Sementara Eni Saragih pada saat bersamaan (menanggapi pernyataan sang Ketua Umum Partai Golkar) bersikukuh bahwa semua keterangannya, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi untuk tersangka lainnya yaitu terhadap Johanes Soekoco (JS) dari Blackgold Natural Resources ltd dan Idrus Marham (IM) mantan Sekjen Partai Golkar, dari keterangan ES yang sudah dimasukkan ke dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) di KPK mengatakan bahwa pertemuan itu membahas “hal khusus”, termasuk pengawalan proyek PLTU Riau 1 dan lainnya. Disamping membicarakan juga besaran komisi yang akan diterima dari JS. Selain itu juga komisi haram tersebut akan distribusikan untuk kegiatan apa saja dan untuk siapa saja. Bahkan untuk mengamankan rencana besar tersebut dibuatlah strategi akan menempatkan ES sebagai Wakil Ketua di Komisi VII DPR agar mempunyai kekuatan lebih kuat dalam mendikte Direksi PLN.

Bahkan sebagai bentuk komitmen, ES akan berbicara jujur atas semua keterangannya pada Jumat (28/9/2018) akan mengembalikan semua uang suap yang dia terima dari JS.

Sebelumnya, Wakil sekretaris DPP Partai Golkar Sarmuji telah mengembalikan uang sebesar Rp 700 juta ke KPK. Konon, uang itu merupakan bagian dari jumlah lainnya yang telah digunakan untuk membiayai acara musyawarah luar biasa (Munaslub) Partai Golkar pada awal Desember 2018 dan telah mendapuk AH sebagai Ketua Umum.

“Biarlah proses waktu dari bukti yang terungkap dipersidangan akan membuktikan siapa saja elit Partai Golkar yang terlibat aktif dan pasif dalam kasus ini,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam keterangannya pada media, Jumat (28/9/2018) di Jakarta.

Akan tetapi setelah KPK hampir 3 bulan lamanya memeriksa banyak saksi dan tersangka serta menyita alat bukti dari berbagai tempat, lanjut Yusri, timbul pertanyaaan mengapa sampai saat ini KPK belum berhasil menetapkan status tersangka terhadap Direksi PLN yang disebut sebagai pihak yang punya hajat dan berpotensi bisa menyalahi kewenangannya dalam menjalankan proyek dan berpotensi merugikan negara.

“Tentu akan menjadi lucu bagaimana mungkin dikatakan kasus proyek PLTU Riau 1 secara hukum bisa dikontruksikan sebagai kasus korupsi kalau dari pihak Direksi PLN dianggap tidak terlibat.
Padahal yang bisa menyalahgunakan wewenang dari mulai tahap perencanan proyek yang dikenal penetapan RUPTL, pemilihan skema apakah dilaksanakan dengan EPC atau IPP dan membuat kebijakan dilaksanakan oleh anak perusahaan untuk menghidari proses tender adalah kebijakan resmi direksi PLN,” papar Yusri.

Oleh karena itu, imbuh Yusri, tidak heran publik mencium aroma KPK terkesan banyak menerima intervensi dari elit-elit kekuasaan untuk melindungi Direksi PLN. “Kalau Direksi PLN ada yang dijadikan tersangka, maka bisa jadi kasus PLTU Riau 1 akan membuka kotak pandora baru bahwa jangan- jangan hampir semua proyek pembangkit listrik 35.000 MW diproses seperti PLTU Riau 1,” ungkapnya.

Ibarat kata, mana mungkin orang bertepuk sebelah tangan dalam peristiwa pidana korupsi. “Kalau sebelah tangan itu namanya penodongan atau pencurian dong,” seloroh Yusri. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*