Ada Keterpaksaan Pekerja Perusahaan Migas EMP MSSA Terima PHK Massal

24400
Ada Keterpaksaan Pekerja Perusahaan Migas EMP MSSA Terima PHK Massal

JAKARTA (INDOPETRO)- Sidang gugatan bayar lunas uang pesangon pekerja perusahaan minyak dan gas bumi (migas) EMP Malacca Strait SA (EMP MSSA) di Pengadilan Negeri – PHI Jakarta Pusat, menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan adanya keterpaksaan dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, yang telah dilakukan oleh perusahaan pada 29 September 2017 lalu.

Pekerja PHK terpaksa melakukan penandatanganan Perjanjian Bersama (PB), karena adanya informasi dari manajemen EMP MSSA yang menyatakan, bahwa semua hutang perusahaan pada pekerja akan dibayarkan, apabila pekerja menandatangani PB PHK.

Bagi yang tidak menandatangani, pembayaran akan dilakukan setelah ada putusan dari Pengadilan PHI dan dihapusnya data pekerja di perusahaan.

Rony Fisla sebagai putra daerah, yang secara khusus datang dari Sungai Apit/Siak –  Riau, dalam kesaksiannya menyatakan bahwa dirinya tidak terima untuk PHK yang telah dilakukan perusahaan terhadap dirinya. “Tanpa ada alasan yang jelas mengapa harus di PHK, serta waktu yang sangat mendesak dalam permintaan penandatanganan Perjanjian Bersama (PB) PHK,” kata Rony dalam keterangannya yang diterima wartawan, Selasa (4/9/2018) di Jakarta.

Informasi dari Manajemen EMP MSSA telah membuat dirinya takut dengan tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya serta bayangan berurusan bolak balik Pekanbaru – Jakarta yang membutuhkan biaya sangat besar, telah membuat dirinya terpaksa menerima untuk menandatangani PB PHK.

Sedang Sugih Nugraha pekerja lain yang terkena PHK massal, juga memperkuat pernyataan para penggugat serta saksi sebelumnya bahwa PB PHK terpaksa harus diterima.

Nyata pada tanggal 12 September 2017 perusahaan telah mengeluarkan Paklaring dan Surat permintaan persetujuan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan, dimana pada tanggal tersebut Sugih masih aktif sebagai pekerja dan bekerja serta PB PHK belum ditandatangani.

Perusahaan telah memberikan tekanan atas penyertaan Paklaring dan surat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dalan permintaan penandatangan PB PHK.

Sedang Janses, pengacara yang berlindung dalam Sihaloho and Co Law Firm, menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan beberapa tekanan yang telah menimbulkan kekuatiran akan hak normatif pekerja yang belum dibayarkan. Bahkan, katanya, proses pengadilan yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh para pekerjanya dalam PHK masal pada September 2017 lalu.

Pembuatan Paklaring serta surat persetujuan pencarian BPJS Ketenagakerjaan dan telah dikeluarkan pada saat pekerja masih aktif merupakan tindakan yang tidak terpuji, terlebih dilakukan oleh EMP MSSA sebagai perusahaan  MIGAS Indonesia.

Dalam keterangan terpisah Ecoline, pengacara yang juga berlindung dalam Sihaloho and Co Law Firm yang beralamat di Manara Hijau lt ,5 Cawang Jakarta, sebagai penerima kuasa penggugat, juga mempertanyakan kecukupan wewenang Bagus Kartika sebagai pimpinan tertinggi dan kewenangannya dalam penandatanganan PB PHK, karena nyata pengangkatan Bagus Kartika sebagai pimpinan perusahaan dilakukan  pada Oktober 2017 atau setelah PB PHK masal ditandatangani pada 29 September 2017.

“Bagus Kartika tidak mempunyai kewenangan sebagai pimpinan EMP MSSA pada saat PHK masal dilakukan demikian juga dalam penandatangan PB PHK,” kata Ecoline.

Sementara itu, Sihaloho and Co Law Firm sebagai kuasa hukum penggugat memohon pada Pengadilan Negeri – PHI Jakarta Pusat agar  mengabulkan semua gugatan yang telah disampaikan.

Adapun sebagai pertimbangannya adalah PHK yang telah dilakukan melanggar UU 13-2003 dan PKB yang berlaku, pembiayaan upah dan pesangon pada perusahaan Migas adalah cost recovery dan nyata perusahaan mempunyai uang dengan pembayaran signature bonus perpanjangan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*