Pakar Hukum Sebut SK Menteri BUMN 39 Tabrak Konstitusi

21700
Pakar Hukum Sebut SK Menteri BUMN 39 Tabrak Konstitusi

JAKARTA (INDOPETRO)- Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 39 Tahun 2018 harus dikaji secara detil dari aspek hukumnya. Hal tersebut diutarakan oleh ahli Hukum Ekonomi dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Makasar, Juajir Sumardi. Dia memberikan penilaian saat menjadi saksi ahli dalam sidang gugatan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN Nomor 39/MBU/02/2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas Anggota Direksi Pertamina pada Selasa (10/7/2018) di PTUN Jakarta Timur.

Menurutnya, pertimbangan yang dibuat oleh Menteri BUMN dalam rangka menghadapi holding migas dan efisiensi. “Maka keputusan yang dibuat seharusnya substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik,” paparnya.

Bila dilihat, lanjut Juajir, dari aspek konsideran dan menimbang serta substansi keputusan Menteri BUMN maka secara aktual ada potensi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar.

Pertama, ungkap Juajir, penghapusan Direktorat Gas di Pertamina jelas melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karena melanggar asas-asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. “Dari sudut pelanggaran peraturan perundang-undangan, UU BUMN menyatakan dalam pasal 72 bahwa proses restrukturisasi BUMN hanya bisa dilakukan apabila itu untuk kepentingan efisiensi dan efekstifitas,” tandas Juajir.

Dia juga menyatakan bahwa dalam UU Migas dijelaskan bahwa Pertamina diberikan kewajiban pengusahaan di bidang migas. “Di situ ada kata ‘dan’ bukan kata ‘atau’. Oleh sebab itu keberadaan Direktorat Gas di Pertamina, betul-betul mengandung muatan yang sangat strategis,” tegasnya. Tapi justru dalam Keputusan Menteri BUMN itu dihilangkan.

Lebih jauh Juajir menandaskan bahwa potensi menghilangkan Direktorat Gas tersebut ternyata arahnya adalah bahwa persoalan gas akan diserahkan pada PT PGN. “PGN diposisikan sebagai anak dari holding. Kalau dia anak perusahaan dari holding maka status hukumnya akan berubah bukan lagi jadi BUMN tapi badan usaha milik swasta. Sehingga kontrol negara terhadap perusahaan ini menjadi tidak efektif jika dibandingkan jika persoalan gas ini ada di Pertamina,” paparnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*