SP FKPPA Tolak Akuisisi Pertagas Oleh PGN

21800
SP FKPPA Tolak Akuisisi Pertagas Oleh PGN
istimewa

JAKARTA (INDOPETRO)- Jamak diketahui, gas bumi adalah salah satu sumber energi penting bagi negara yang memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan energi nasional. Diketahui pula bahwa sudah sepatutnya gas bumi dikelola oleh negara, bukan publik, sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2.

Pertagas sebagai anak usaha Pertamina yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara, bergerak dalam sektor midstream dan downstream industri gas Indonesia.

Hal tersebut yang mendasari “Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif-Pertamina dengan tegas menyatakan menolak akuisisi Pertagas oleh PGN”.

Menurut Nur Hermawan, Ketua Umum Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja & Pelaut Aktif (SP- FKPPA) Pertamina, skema akuisisi yang dilakukan telah menghilangkan jaminan dominasi negara sesuai amanat UUD 1945, dimana akhirnya mengakibatkan saham PGN yang telah dilepas ke publik dominan dikuasai asing mengakuisisi Pertagas yang sahamnya 100% dimiliki oleh negara.

“Harus kami tegaskan, bahwa tindakan akusisi tersebut juga memiliki potensi terjadinya kerugian negara dan patut diduga hal tersebut terjadi karena adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang hanya untuk menguntungkan sekelompok pihak tertentu saja,” katanya pada sejumlah media, Senin (9/7/2018) di Jakarta.

Proses akuisisi yang dilakukan mengakibatkan, Pertagas sebagai perusahaan yang sehat dan memiliki proyeksi keuntungan bisnis yang baik, berpotensi 100% sahamnya divaluasi menjadi lebih rendah dari nilai seharusnya yang dilakukan oleh oknum-oknum pengambil keputusan yang mengidap moral hazard dan pihak swasta atau asing yang berkepentingan untuk mengeruk kepentingan bisnis Nasional.

“Kami amati, proses konsolidasi melalui akuisisi Pertagas oleh PGN dilakukan terburu-buru hanya berdasarkan opsi yang tercepat tanpa memperhatikan kajian aspek-aspek terkait secara komprehensif, termasuk namun tidak terbatas dalam hal organisasi, kelembagaan dan SDM, yang mana hal ini sangat berpotensi menyebabkan kerugikan negara,” tandas Nur Hermawan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, lanjut Nur Hermawan, SP FKPPA atas nama seluruh pekerja Pertamina yang menjadi konstituen SP FKPPA menyatakan menolak akuisisi Pertagas oleh PGN dan menuntut agar Conditional Sales & Purchase Agreement (CSPA) dibatalkan serta seluruh proses akuisisi Pertagas oleh PGN tersebut dihentikan.

Sementara Ketua DPPO SP FKPPA, Capt. Sofyani Faisol, mengutarakan pihaknya saat ini berada dalam status siaga satu.

“Kami siaga satu. Apabila nanti terjadi sesuatu dan berimbas pada masyarakat luas, kami mohon maaf. Tapi sebelum itu, kami akan mengedukasi masyarakat dalam aksi simpatik nanti,” papar Sofyani.

Sedang Sekjend SP FKPPA, Marcellus Hakeng Jayawibawa M. menambahkan bahwa selain siaga satu, pihaknya juga siap melakukan mogok kerja. “Sesuai amanat UU Tenaga Kerja No. 3 Tahun 2003 Pasal 140, mogok kerja adalah hak kami,” tegas Marcellus. Eskalasi ini akan meningkat bila pihak manajemen membiarkan aksi korporasi tersebut.

Sebagai catatan, Pertamina Shipping ini memiliki 69 kapal milik yang bermain di gas, crude dan produk. “Anda bisa bayangkan bila 1 kapal super tanker berhenti ditengah jalan hanya karena aksi korporasi yang mengedepankan kepentingan pribadi dan sekelompok orang,” cetus Marcellus. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*