Pembangunan Smelter Lambat, ESDM Pertimbangkan Cabut Izin Freport

13400
Pembangunan Smelter Lambat, ESDM Pertimbangkan Cabut Izin Freport
Foto : bangsaonline.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan mencabut izin ekspor PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait lambatnya progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Menurut laporan terbaru, Freeport akan menyelesaikan pembangunan smelter sampai dengan 5,18 persen pada 15 Agustus mendatang. Artinya, perkembangan pembangunan smelter Freeport hanya akan naik 2,75 persen dibandingkan dengan progres pada 15 Februari yang baru mencapai 2,43 persen.

Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Susigit mengakui secara prosentase, perkembangan pembangunan tersebut kecil.

Pasalnya, perkembangan pembangunan belum memasuki tahap konstruksi. Kemajuan proyek sebesar 2,75 persen tersebut juga baru sebatas stabilisasi lahan untuk pondasi smelter, penyusunan rencana dokumen studi kelayakan dan penyusunan rencana dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Tapi secara nilai, investasi yang sudah dikeluarkan US$11 juta,” katanya, di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Untuk memastikan komitmen Freeport dalam membangun smelter, Gatot mengatakan pihaknya dan surveyor akan melakukan verifikasi ke proyek. Jika menurut hasil verifikasi ternyata Freeport gagal memenuhi target, maka pemerintah akan mencabut izin ekspor perusahaan tersebut.

Sebelumnya, ESDM telah memberikan rekomendasi ekspor konsentrat tembaga kepada Freeport sebesar 1.247.866 ton yang berlaku sejak 15 Februari 2018 lalu hingga 15 Agustus 2018. Pemberian rekomendasi itu diberikan mengingat Freeport telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara sebagai syarat perusahaan dalam melakukan ekspor.

Per 3 Juli 2018, Freeport telah mengekspor 465.900 ton konsentrat tembaga. IUPK tersebut oleh Kementerian ESDM diperpanjang lagi selama sebulan terhitung dari 29 Juni 2018 sampai 31 Juli 2018. Gatot mengatakan perpanjangan sebulan diberikan sebagai sinyal bahwa negosiasi divestasi 51 persen saham ke PT Inalum akan mencapai titik akhir dalam waktu dekat.(Gadih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*