Pertamina Tidak Wajib Turuti Rekomendasi BPK

34400
eSPeKaPe: Selain Profesional, Dirut Baru Pertamina Harus Kuasai Hulu-Hilir Migas

JAKARTA (INDOPETRO)- Tidak semua rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) harus dituruti semuanya oleh PT Pertamina (Persero). Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki hak otonom sesuai UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas, dalam proses bisnis harus lebih mengutamakan keselamatan korporasi dan publik yang merupakan obyek prioritas layanannya.

Menurut Direktur Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, bila melihat semua rekaman dokumen yang ada, upaya anggota VII BPK- RI (Badan Pengawas Keuangan) Prof Dr Eddy Mulyadi Supardi yang telah mengeluarkan rekomendasi sangat cepat pada 25 Mei 2018, yaitu 4 hari setelah Direktur Logistik, Supply Chain & Infrastruktur Pertamina berkirim surat ke BPK RI pada 21 Mei 2018, telah meneruskan surat permohonan klarifikasi PT Buana Lintas Lautan Tbk (Tbk) tertanggal 9 Mei 2018, terkait Direktorat Manajemen Aset Fungsi Procurement Excellence Group pada 12 Maret 2018 telah menjatuhkan sanksi hitam kategori “fraud” alias “penipuan” terhadap PT BLT untuk selamanya. Hal ini
sesuai ketentuan SK Direksi Pertamina nomor 43/COOOOO/2015 -SO Bab IX huruf B angka 4.

“Rekomendasi BPK tanggal 25 Mei 2018 terkesan kental mengintervensi proses bisnis di Pertamina, terkait telah merekomendasi untuk memulihkan status sanksi hitam “kategori fraud” alias “penipuan” telah dilakukan oleh PT Buana Listya Tama Tbk atau PT Buana Lintas Lautan Tbk ( PT BLT ) terhadap kontrak sewa 3 (tiga) kapal unit Large Range (LR) Crude Oil MT Bull Sulawesi, MT Bull Papua dan MT Bull Flores. Dua diantara tiga kapal pernah ditahan oleh Bea Cukai berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik atas PIB,” ungkap Yusri pada sejumlah media, Senin (2/7/2018) di Jakarta.

Bahkan, lanjutnya, pemberian sanksi hitam “kategori fraud” oleh Fungsi Procurement Excellence Group (PEG) Direktorat Manajemen Aset Pertamina pada 12 Maret 2018 juga berawal atas temuan dan rekomendasi BPK juga.

“Adapun temuan selisih hari antara kewajiban status PIB dengan “Laycan” dikontrak berkisar 105 hari sampai dengan 150 hari keterlambatannya,” katanya.

Selain itu, imbuh Yusri, berdasarkan dokumen hasil rapat komite sanksi PT Pertamina menyatakan tegas bahwa PT BLT telah melanggar ketentuan sebagai berikut; yaitu Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang mengatur bahwa, ‘Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk’.

Dia juga memaparkan bahwa telah terjadi pelanggaran soal ketentuan Pertamina Time Form 1 Part II angka 9 .1 huruf d yang menyatakan, “Semua izin-izin dan surat surat keterangan yang diperlukan oleh kapal, penyelesaian Bea & Cukai dan syarat-syarat formalitas Kepabeanan & Kesyahbaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat berlayar di wilayah pelayaran. Terakhir pelanggaran yang dilakukan, tambah Yusri, adalah “pakta intergritas PT Buana Listya Tama Tbk tanggal 30 Juni 2016 angka 1 yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar, sehingga apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuain atas informasi dimaksud , maka PT BLT bersedia menerima sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Pertamina, yaitu sesuai SK Direksi no Kpts 051/ COOOOO/2012 -S0 Revisi 2 yang berlaku teehitung mulai tanggal 25 Febuari 2013.

“Apalagi pada 31 Mei 2018 ternyata terungkap fakta bahwa MT Bull Flores masih mengangkut minyak milik Pertamina dan telah menabrak dolphin Pertamina Kilang Dumai dan menyebabkan kerusakan infrastruktur dan satu karyawan Pertamina meninggal dan satunya luka berat,” ungkapnya. Oleh karena itu, Yusri berharap Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Pertamina tidak boleh membiarkan kepentingan Pertamina terganggu oleh segala bentuk dugaan intervensi yang berpotensi merugikan Pertamina. “Bila ini terjadi dan dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur kerugian negara, maka akan menjadi tanggungan renteng antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Pertamina,” tandas Yusri. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*