Plt. Dirut Pertamina Diminta Jalankan Rekomendasi BPK Soal PT BLT

64200
Plt. Dirut Pertamina Diminta Jalankan Rekomendasi BPK Soal PT BLT
Foto : metrotv.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Beberapa waktu lalu, Sekretaris FKPPBM (Forum Komunikasi Pensiunan Pertamina Bersatu) mengajukan pertanyaan terkait jawaban dari pihak Pertamina (Direktur LSI/Logistik, Supply Chain & Infrastruktur Pertamina Gandhi Sriwidodo dan Direktur Manajemen Aset Haryo yang membawahi Fungsi PEG/Procurement Excellence Group). Poin pertanyaannya, apakah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 25 Mei 2018 telah diproses lebih lanjut oleh Pertamina untuk memutihkan status daftar hitam sewa 3 kapal tanker milik PT Buana Listya Tama Tbk / PT Buana Lintas Lautan Tbk (PT. BLT)?

Tidak hanya FKPPB yang bertanya. Organisasi eSPeKaPe (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina) juga menunggu sikap Pertamina. Bahkan mereka (FKPPB dan eSPeKaPe) telah mengeluarkan sikapnya melalui rilis berita pada 5 Juni 2018 dengan judul “eSPekaPe Tuntut Pertanggungjawaban Direktur LSI Pertamina Atas Kasus Beroperasi MT Bull Flores”.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, isi surat BPK yang perlu disimak adalah poin 4, yaitu; “Direksi Pertamina telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yakni mengenai “sanksi hitam” kepada PT Buana Lintas Lautan Tbk, sebagaimana telah dinyatakan oleh Fungsi PEG Pertamina dalam surat bernomor 046/ 120300/2018 – S0 tanggal 12 Maret 2018 tentang pemberian sanksi hitam “kategori Fraud ” alias “Penipuan” berdasarkan SK 43/C00000/2015 – S0 Bab IX huruf B angka 4, yang dinyatakan bahwa kelompok sanksi “hitam” adalah kelompok Penyedia Barang/Jasa yang tidak dapat dipercaya lagi sehingga harus dikeluarkan sebagai penyedia Barang/Jasa terdaftar dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya untuk “selamanya” (berlaku untuk Penyedia Barang/Jasa, pemilik dan/atau pengurusnya)”.

“Kalau merujuk semua surat BPK, baik yang merekomendasikan sanksi hitam “kategori Fraud” dan sudah dijalankan dengan baik oleh Pertamina, juga berdasarkan pertimbangan dari butir 1 sampai dengan 7, maka merubah rekomendasinya terakhir menjadi, “BPK mempertimbangkan kepada Direksi Pertamina untuk memulihkan sanksi hitam kepada PT Buana Lintas Lautan Tbk sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku,” kata Yusri pada sejumlah media, Jumat (29/6/2018) di Jakarta.

Namun faktanya, imbuh Yusri, rekomendasi BPK tentang pemasukan PT BLT dalam daftar hitam rekanan Pertamina kategori “Fraud” secara fisik tidak dijalankan. Sebaliknya, terjadi hal ironis! Terungkap, MT Flores pada 31 Mei 2018 masih digunakan oleh Pertamina mengangkut solar Pertamina dan telah menabrak dolphin terminal BBM kilang Dumai pada 31 Mei 2018,” paparnya. Bahkan, jatuh korban 1 karyawan Pertamina meninggal dan satu luka berat.

Kecelakaan MT Bull Flores pada 31 Mei 2018 di dermaga Pertamina Dumai inilah menjadi pertanyaan besar. “Kenapa kapal dan perusahan tersebut masih digunakan oleh Pertamina dan siapa yang harus bertanggung jawab,” tanya Yusri. Seharusnya, lanjutnya, sikap ketua BPK lebih bijak dalam menerima masukan dari kelompok masyarakat yang peduli terhadap keselamatan uang negara.

“Sekarang bola panas ada di Pertamina. Tepatnya, di Komite Procurement Excellence Group. Apakah komite ini telah menjalankan hasil rekomendasi surat BPK terkini? Apakah ketentuan “kategori Fruad” bisa dengan mudah menggunakan untuk “kategori accident dan fatality” untuk kasus PT BLT ini?,” tandas Yusri. Karena sesuai ketentuan yang tercantum dalam SK Direksi Pertamina Nomor A- 001 / K20300/2015 – S9 tentang Pedoman Barang dan Jasa di Pertamina terkait isi butir 6 d berbunyi; ‘Koreksi sanksi akibat adanya kejadian Major Accident dan atau Fatality dilakukan oleh fungsi yang ditunjuk oleh Direktur SDM & Umum. Hasil Koreksi dapat berupa pemulihan sanksi atau pengurangi sanksi (sanksi percobaan).

Menurut Yusri, bila tetap dipaksakan untuk bisa digunakan ketentuan tersebut, hal itu tidak cocok. Pasalnya, kategori Fraud alias “penipuan” adalah berbeda dengan kategori “Major Accident dan Fatality“. Proses kelahiran dan asal usulnya juga sangat berbeda. Hal menyangkut prinsip GCG (Good Corporate Governance) yang berlaku dalam proses bisnis perusahan. “Sebaiknya Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) harus serius mencermati proses yang sedang berjalan ini. Plt. Dirut Pertamina harus tegas dan berani menolak segala bentuk intervensi tidak baik dari manapun datangnya demi menjaga kepentingan masa depan Pertamina,” tegas Yusri seraya menambahkan kasus ini bisa juga sebagai uji coba apakah Plt. Dirut Pertamina pantas menjadi Dirut Pertamina definitif. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*