FSPPB, SP Pertagas dan IRESS Adukan Aksi Korporasi Akuisisi Pertagas oleh PGN ke KPK

43200

JAKARTA (INDOPETRO)- Secara bersamaan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Serikat Pekerja (SP) PT Pertamina Gas (Pertagas) dan Indonesian Resources Studies (IRESS) melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rencana Kementerian BUMN untuk mengonsolidasikan bisnis PT Pertagas dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) melalui skema akuisisi.

Pengaduan dan pelaporan ini dilakukan pada Kamis (28/6/2018) di Gedung KPK Jakarta. Para perwakilan dari FSPPB, SP Pertagas dan IRESS diterima oleh Bapak Eko, dari KPK.

Menurut Arie Gumilar, Presiden FSPPB, pihaknya tidak ingin adanya proses divestasi Pertamina (pelepasan aset unbundling) Pertagas. “Pertagas 100% perusahaan milik Pertamina, yang 100% milik negara. Artinya, Pertagas 100% punya negara mau diserahkan kepada perusahaan yang 43% milik swasta,” kata Arie. Bahkan ada investor asingnya. Jumlahnya sangat signifikan. Arie juga menyatakan proses penggabungan ini bukanlah mandatory.

Dia juga mengutarakan bahwa proses sinergi antara 2 perusahaan sudah sering dilakukan. “Antara PGN-Pertagas sudah bekerjasama dengan baik. Dalam arti untuk mengutilisasi aset-aset Pertagas dan aset-aset PGN ini bisa dilaksanakan secara bersama-sama yang dikendalikan oleh induknya, Pertamina,” kata Arie. Jadi tidak perlu ada penggabungan.

Pihaknya juga memandang, penggabungan antara Pertagas-PGN dilakukan dengan cara tidak efisien. Padahal, lanjut Arie tujuannya untuk efisiensi tapi yang dilakukan justru ketidakefisienan. “Apakah tujuan awal dari penggabungan/sinergi ini akan tercapai, hal itu jadi tanda tanya besar,” tandasnya. Pertanyaan itu juga yang mendorong FSPPB, SP Pertagas dan IRESS melaporkan aksi korporasi kepada KPK. “Kita juga akan melaporkannya ke DPR,” tegas Arie.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara, aksi korporasi tersebut patut diduga dapat merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar. “Prosesnya menyimpang dari amanah Undang-undang lantaran posisi Pertagas yang 100 persen milik negara akan diakuisisi oleh PGN yang 43 persen sahamnya dimiliki publik. Bahkan juga dimiliki asing,” tegas Marwan.

Terkait rencana konsolidasi Pertagas dengan PGN yang sedang berlangsung saat ini, kata Marwan, skema akuisisi bukan merupakan langkah terbaik, karena beberapa hal berikut. Pertama, jika ingin menjamin dominasi penguasaan negara sesuai konstitusi, mestinya perusahaan yang pemilikan saham negara yang lebih tinggilah yang mengakuisisi perusahaan yang saham negaranya kecil, bukan sebaliknya. Hal ini telah diterapkan pada Holding BUMN Tambang, di mana Inalum, karena 100% milik negara, ditetapkan sebagai pemimpin Holding, meskipun nilai kapitalisasinya lebih kecil dibanding PT BA atau PT Antam.

Kedua, lanjutnya, dengan terus turunnya laba bersih PGN dalam 5 tahun terakhir, berkisar dari US$ 891 juta pada 2012 menjadi US$ 143 juta pada 2017 (turun 84%!), ada kekhawatiran bahwa skema akuisisi yang ditempuh lebih ditujukan untuk melindungi investasi pemegang saham publik dibanding untuk memberi manfaat optimal bagi negara melalui aset-aset yang ada di Pertagas dan PGN, serta memberi keuntungan terbesar bagi perusahaan Pertamina sebagai induk holding. Ternyata laba bersih Pertagas dalam kurun waktu yang sama cukup stabil, yakni berkisar dari US$ 122 juta pada 2012 menjadi US$ 141 juta pada 2017.

“Jika diperhatikan lebih rinci, aset PGN memang meningkat cukup tinggi, yakni dari US$ 2,91 miliar pada 2012, menjadi US$ 6,29 miliar pada 2017. Dalam kurun waktu yang sama, aset Pertagas meningkat dari US$ 727 juta menjadi US$ 1,93 miliar. Namun, ternyata tingkat return on asset (ROA) PGN dalam 5 tahun terakhir justru lebih buruk, turun dari 19% menjadi 2%, yakni turun sebesar 41%,” bebernya. Sedangkan ROA Pertagas justru lebih baik, yakni turun dari 12% menjadi 7%, atau turun hanya sebesar 11,7%. Kondisi ini memang tidak menguntungkan bagi investor (pemegang saham) asing di PGN, sehingga patut diduga ada “kepentingan untuk melindungi”.

Ketiga, imbuh Marwan, proses konsolidasi melalui akuisisi ingin dituntaskan dengan cepat tanpa memperhatikan kajian aspek-aspek terkait secara komprehensif, termasuk dalam hal organisasi, kelembagaan dan SDM. Hal ini berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam hal ini muncul pula kekhawatiran perihal adanya kepentingan oknum-oknum tertentu yang sedang berburu rente melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan penyelesaian proses akuisisi, termasuk dalam hal penetapan nilai kapitalisasi (100%) saham Pertagas dan penunjukan konsultan penilai.

Keempat, kata Marwan, proses konsolidasi dilakukan dalam kondisi organisasi dan manajemen Pertamina sedang tidak optimal. Sebagai pimpinan holding yang telah memperoleh penyerahan saham (inbreng) pemerintah di PGN, mestinya Pertamina memegang peranan yang dominan dalam proses konsolidasi. “Yang terjadi adalah direksi Pertamina dirombak tiga kali dalam 2 tahun terakhir, Direktorat Gas sebagai salah satu lini bisnis penting dan masa depan Pertamina dibubarkan, Dirut Pertagas diberhentikan.

Dengan langkah-langkah di atas, jelas peran proses konsolidasi justru leluasa didominasi oleh KBUMN. Sikap pemerintah ini jelas mengundang tanda tanya, apakah pembentukan Holding BUMN Migas memang murni untuk kepentingan ideal bagi negara dan rakyat sebagaimana digembar-gemborkan oleh KBUMN, atau justru ditumpangi oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki hidden agenda,” tandasnya. Beberapa agenda dimaksud adalah adanya pihak-pihak tertentu, termasuk asing, yang berkepentingan untuk melindungi investasi pada saham PGN, perburuan rente dari rencana bisnis ekspor dan impor gas di masa depan, dan lain-lain.

Kelima, lanjut Marwan, dengan mengakuisisi saham Pertagas, maka PGN perlu menyiapkan dana yang jumlahnya cukup besar. Jika PGN tidak mampu, maka alternatifnya adalah dengan skema rights issue saham baru atau dengan peminjaman dana kepada PGN dari Pertamina melalui penerbitan obligasi. Jika skema rights issue yang ditempuh maka saham Pertamina berpotensi terdilusi, sedangkan dengan skema penerbitan obligasi, maka beban keuangan Pertamina akan bertambah. Hal-hal ini menunjukkan bahwa skema akuisisi bukan memberi manfaat, tetapi justru menambah beban bagi Pertamina.

Keenam, katanya, dengan skema akuisisi maka dapat saja pemegang saham publik di PGN lebih diuntungkan, dan Pertamina sebagai pemegang 100% saham Pertagas dirugikan, terutama jika nilai 100% saham Pertagas “dinilai” lebih rendah dari seharusnya. “Nilai” saham tersebut dapat saja direkayasa menjadi lebih rendah dari seharusnya, jika terdapat oknum-oknum pengambil keputusan mengidap moral hazard dan pihak-pihak asing pun ikut “bermain” untuk terus dapat mengeruk keuntungan dan berbagai potensi bisnis nasional.

Ketujuh, ungkap Marwan, KBUMN mengatakan salah satu tujuan pembentukan Holding BUMN Migas adalah untuk efisiensi industri migas nasional. Kalau memang tujuannya untuk efisiensi, seharusnya mekanisme konsolidasi Pertagas dengan PGN yang dipilih adalah yang paling efisien. Karena Pertagas dan PGN berada di bawah koordinasi Pertamina, maka wajar jika pemerintah menyerahkan mekanismenya kepada mekanisme korporasi. Jika KBUMN masih mengintervensi, yang terjadi justru inefisiensi, atau ada suatu motif yang wajar dipertanyakan! Bagi pemerintah, intervensi tersebut juga tidak efisien, karena harus terlibat secara mendalam, baik secara teknis maupun bisnis.

Memperhatikan berbagai hal di atas, lanjut Marwan, pihaknya menganggap skema akuisisi bukan merupakan pilihan terbaik yang harus ditempuh dalam rangka mengonsolidasikan bisnis Pertagas dengan PGN. “Kami juga khawatir skema akuisisi akan merugikan negara, karena kebijakan KBUMN tersebut belum didukung oleh analisis untung-rugi (cost/benefit analysis) secara komprehensif. Selain itu, pilihan skema akuisisi secara keseluruhan belum mempertimbangkan aspek-aspek governance, integrasi kelembagaan, organisasi dan SDM, serta fungsi pengawasan oleh DPR dan publik,” tandasnya. Oleh sebab itu, demi memperoleh manfaat terbesar dari pembentukan Holding BUMN Migas bagi negara dan rakyat, kami menuntut agar pemerintah membatalkan rencana akuisisi Pertagas oleh PGN.

Selanjutnya, imbuhnya, khusus kepada KPK, demi penegakan hukum dan pencegahan kerugian negara, kami meminta untuk melakukan langkah-langkah preventif, termasuk melakukan monitoring, konsultasi, meminta keterangan dan memanggil semua pihak terkait, terutama pejabat-pejabat negara di lingkungan Kementrian BUMN. “Kami juga meminta agar KPK melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait lainnya, yaitu manajemen Pertamina, Pertagas dan PGN, serta dengan DPR RI, Serikat Pekerja Pertamina (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu, FSPPB) dan Serikat Pekerja Pertagas,” tegasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*