ESDM Minta OJK Biayai 46 Proyek EBT yang Mangkrak

19800
ESDM Minta OJK Biayai 46 Proyek EBT yang Mangkrak
katadata.co.id

JAKARTA (INDOPETRO)- Total 46 dari 70 proyek pembangkit listrik Energi Baru Terbarukan (EBT) terancam mangkrak. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan hal ini disebabkan kurangnya sumber dana untuk pembiayaan proyek.

Sebelumnya, 70 proyek tersebut merupakan perjanjian jual-beli listrik (power purchase agreement/PPA) EBT antara PT PLN (Persero) dengan kontraktor swasta (Independent Power Producer/IPP). Total kapasitas ketujuh puluh pembangkit diprediksi mencapai 1.214,16 Megawatt (MW). Namun, 46 di antaranya masih belum mendapatkan komitmen pembiayaan akhir (financial closing).

“Sebagian besar proyek yang belum financial closing adalah proyek EBT berkapasitas kecil atau di bawah 10 MW. Padahal, tiga proyek pembangkit lain sudah beroperasi secara komersial dan sisanya telah memasuki tahap konstruksi,” kata Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris, di Jakarta, Kamis (28/6).

Mengatasi ini, ESDM melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membiayai proyek penyediaan listrik EBT.

“Untuk proyek EBT yang besar-besar umumnya bisa jalan sendiri untuk mendapatkan pembiayaan, tetapi untuk yang sifatnya kecil-kecil, mereka mendapat kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan,” kata Harris.

Menurut dia, kontraktor EBT dihadapkan dengan bunga tinggi jika meminta pembiayaan dari perbankan, sesuai kalkulasi risiko dari perbankan.

“Bank lokal kita mungkin belum begitu familiar dengan proyek-proyek energi terbarukan dan konservasi energi,” katanya.

Sebenarnya, lanjut Harris, OJK telah memiliki program pembiayaan proyek ramah lingkungan (green financing), dimana pembiayaan proyek EBT menjadi prioritas. Kementerian ESDM juga telah memfasilitasi 46 kontraktor proyek untuk bertemu dengan OJK dan menyerahkan profil proyek EBT terkait. Namun, hingga kini, baru 13 perusahaan yang menyerahkan profil perusahaan dan proyek yang dibutuhkan.

Menurut Harris, ini disebabkan oleh belum dilunasinya jaminan sekitar 10 persen oleh kontraktor sebelum PPA terkait berlaku efektif. Jika tidak terjadi financial closing hingga batas waktu tertentu, jaminan tersebut harus dicairkan.

“Sekarang kami mencoba untuk meminta lagi (profil proyek) karena ini penting bagi kami untuk dibicakan dengan OJK dan tim lain,” tandasnya. (Gadih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*