Pengawasan Produksi dan Ekspor Batubara Lemah

46300
IRESS Desak Pembentukan UU Minerba Baru Harus Ditunda
Foto: tirto.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Pengawasan produksi dan ekspor batubara dinilai masih lemah, terlihat dari masih maraknya ekspor ilegal yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar 20-30 triliun. Ditambah dengan transaksi ekspor yang tidak dilaporkan, dengan kerugian diperkirakan senilai 133 triliun rupiah.

Lemahnya pengawasan produksi dan ekspor salah satunya disebabkan oleh rendahnya pelaporan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyampaian laporan pengawasan produksi maupun penjualan batubara dari IUP yang menjadi kewenangan pemda ke pemerintah pusat. Dalam hal ini, Boni Arifianto Kasi Pengawasan Pemasaran Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberi surat peringatan kepada Pemda, namun kepatuhan sulit ditingkatkan karena pengaturan sanksi yang lemah.

Fungsi dan independensi witness surveyor dalam pengawasan ekspor batubara juga berperan penting. Karenanya, menurut Krisandi Ardian, Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Kementerian Perdagangan, saat ini Kemendag telah menetapkan 9 perusahaan surveyor yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan Tekmira ESDM untuk menyusun SOP pengawasan kinerja surveyor. Kemudian, anggaran surveyor selama ini dibebankan kepada perusahaan yang menyebabkan independensi surveyor dipertanyakan,” kata Krisandi, Selasa (26/6/2018) di Jakarta. Oleh sebab itu, lanjutnya, direkomendasikan agar pemerintah dapat menganggarkan pembiayaan surveyor yang bersumber dari bea keluar batubara.

Validitas data ekspor juga masih menjadi masalah yang ditemui. Edi Effendi Tedjakusuma, Ketua Sekretariat EITI menyampaikan bahwa ada perbedaan data antara ekspor batubara yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor di UN Comtrade, dengan nilai perbedaan yang cukup signifikan. Menanggapi hal ini, Sandi menyampaikan bahwa Kemendag sedang merekonsiliasi data BPS dengan data surveyor. “Selama ini, BPS mendapatkan data dari Pemberitahuan Ekspor Barang di Bea Cukai,” katanya. Menurutnya, ada indikasi salah pencatatan, sehingga saat ini sedang didorong sistem agar data surveyor bisa dipublikasi secara real time. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*