Kaji Ulang Rencana Distribusi Elpiji Melon Non Subsidi

52200
Kaji Ulang Rencana Distribusi Elpiji Melon Non Subsidi
foto : istimewa

JAKARTA (INDOPETRO)- PT Pertamina (Persero) berencana mendistribusikan elpiji 3 kg non subsidi yang akan mulai dijual per 1 Juli 2018. Keinginan itu diungkapkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati. Apalagi BUMN energi ini telah mengantongi izin niaga dari pemerintah. Sedang harga jual elpiji tersebut dipatok Rp39 ribu per tabung.

Kontan saja rencana Pertamina ini mendapat reaksi keras dari Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe). Ketua Umum eSPeKaPe Binsar Effendi Hutabarat meminta agar rencana tersebut ditunda karena bersamaan dengan tahun politik, yang mengesankan adanya kenaikan harga elpiji 3 kg.

Menurut Binsar Effendi Hutabarat upaya pendistribusian tertutup sebagai jurus untuk menghapus kesalahan penggunaan elpiji 3 kg dipastikan belum bisa terealisasi, mengingat pendataan oleh Kementerian Sosial masih sulit dilakukan.

Dia juga menyatakan masyarakat juga akan sulit ditertibkan, sebaiknya beli elpiji 3 kg non subsidi bagi yang mampu meskipun warna tabung dibedakan antara warna melon untuk subsidi dengan warna pink dan dinamakan bright gas untuk non subsidi. Termasuk perbedaan harga yang warna melon Rp 20 ribu dan yang pink sekitar Rp 39 ribu, beda Rp 19 ribu pertabung.

“Coba turun ke lapangan, penjualan elpiji 3 kg subsidi itu sama saat dulu dijualnya minyak tanah (kerosin) ke masyarakat, pakai gerobak dorong. Bagaimana untuk menjualkan yang non subsidi sekalipun warnanya beda, tidak semudah seperti yang diterangkan oleh Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati di Kementerian BUMN pada 22 Juni lalu,” ujar Binsar Effendi dalam keterangannya kepada pers, Selasa (26/6/2018) di Jakarta.

Sekalipun berdasarkan kajian permintaan pasar yang sebetulnya memerlukan elpiji 3 kg tapi mereka tidak perlu subsidi maka Pertamina perlu mempersiapkan, karena yang mengkonsumsi elpiji 3 kg subsidi yang layak sesuai kriteria sekitar 3,5 juta metrik ton. Menurut Binsar Effendi sepanjang tidak menabrak aturan APBN 2018 yang menetapkan kuota elpiji subsidi 6,45 juta ton metrik atau naik dari posisi tahun 2017 yang tercatat 6,19 juta metrik ton.

“Kenapa Pertamina hanya untuk kepentingan penertiban malah mengambil opsi memproduk elpiji 3 kg non subsidi yang pastinya akan punya dampak kegaduhan dan rentan dijadikan spekulasi di tingkat eceran akan dipaksakan didistribusi,” kata Ketua Umum eSPeKaPe merasa tidak mengerti jalan pemikiran Nicke.

Pada saat masih gunakan UU APBN 2017 hanya mengamanatkan harga elpiji untuk subsidi bisa mengalami kenaikan Rp 1000 per kg. “Jika mengikuti amanat seperti itu, kesan masyarakat ada kenaikan harga elpiji 3 kg sebesar Rp 19 ribu per tabung mungkin bisa dimaklumi jika ada kenaikan untuk elpiji 3 kg hanya Rp 3 ribu saja,” tutur Binsar Effendi sebagai solusi agar beban keuangan negara untuk subsidi elpiji 3 kg bertambah berat.

“Meskipun harga keekonomian elpiji sudah mencatat Rp 13 ribu perkg sehingga harus ada kenaikan harga elpiji 3 kg sebesar Rp 39 ribu pertabung, sebaiknya baik Plt Dirut Pertamina maupun Deputi bidang Usaha Pertambangan Kementerian BUMN, janganlah diksi penertiban kemudian memunculkan distribusi elpiji 3 kg non subsidi yang mau tidak mau sulit dikerjakan di lapangan dan kesan masyarakat ada kenaikan elpiji yang hampir 100 persen akan membuat blunder pemerintahan Presiden Jokowi yang sedang giat-giatnya mengadministrasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandas Binsar Effendi. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*