Permen ESDM 23 2018 Pacu Tingkatkan Produksi Blok Terminasi

32100
Jika Tidak Ada Temuan Baru, Minyak Indonesia Habis Tahun 2050
Foto : offshoreenergytoday.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Baru-baru ini, pemerintah kembali menyerahkan 8 Wilayah Kerja (WK) Blok Terminasi kepada PT Pertamina (Persero), terdiri: North Sumatera Offshore, Ogan Komering, Southeast Sumatera, Tuban, East Kalimantan, Attaka, Tengah, dan Sanga-sanga. Karena lokasinya berdekatan, Blok Tengah digabung dengan Blok Mahakam menjadi satu kontrak dan menggunakan production sharing contract (PSC) skema cost recovery. Sedangkan Blok East Kalimantan dan Attaka juga digabung, namun menggunakan skema Gross Split contract sama dengan 5 blok terminasi lainnya.

Menurut Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, berdasarkan kajian keekonomian, dari delapan 8 WK Blok Terminasi itu, 2 di antaranya dikembalikan kepada pemerintah lantaran dinilai tidak ekonomis. “Pengembalian 2 WK itu cukup menyulitkan bagi pemerintah untuk menawarkan kembali kepada investor lain, lebih-lebih WK itu sudah dinilai tidak ekonomis,” kata Fahmy pada wartawan, Kamis (21/6/2018) di Jakarta.
Di satu sisi, katanya, penyerahan hampir semua WK Blok terminasi sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memprioritaskan Pertamina.

Namun, di sisi lain, pemberian Blok Terminasi kepada Pertamina memunculkan ketidakpastian dalam mempertahankan volume produksi. Bahkan, menurut mantan anggota tim Anti Mafia Migas ini, tidak menutup kemungkinan produksi Blok Terminasi akan turun pada saat dikelola oleh Pertamina.

Dia mengungkapkan, secara natural volume produksi WK Blok Terminasi cenderung mengalami penurunan setelah dieksploitasi selama puluhan tahun oleh existing investor. “Untuk memberikan kepastian dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi migas serta menjaga kelangsungan investasi pada WK Blok Terminasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 23 Tahun 2018. Dalam Permen itu, pemerintah memberikan kesempatan yang sama antara Pertamina dan existing investor untuk mengelola WK Blok Terminasi, dengan mengajukan proposal kepada pemerintah,” ungkapnya. Pemberian kesempatan yang sama itu berdasarkan PP 35/2004 tentang Kegiatan Hulu Migas. Pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa existing investor dapat mengajukan perpanjangan saat kontrak berakhir, dengan mengajukan proposal. “Jika proposal perpanjangan ditolak, pemerintah akan menyerahkan Blok Terminasi itu kepada Pertamina. Namun, jika Pertamina menolak, pemerintah akan melelang WK Blok Terminasi, yang sudah habis kontraknya,” katanya.

Lebih jauh Fahmy menngutarakan bahwa semangat Permen ESDM 23/2018 ini lebih untuk menjaga, bahkan meningkatkan produksi Migas dari Blok Terminasi, serta menjaga kelangsungan investasi pada blok migas tersebut. Selain itu, Permen itu juga untuk mendorong kiprah Pertamina dalam melakukan investasi pada WK Blok Baru. Dengan demikian, katanya, kiprah Pertamina tidak selamanya hanya berkutat pada pengelolaan WK Blok Terminasi, yang volume produksi relatif lebih rendah ketimbang WK Blok Baru.

“Masuknya Pertamina pada WK Blok Baru diharapkan dapat meningkatkan volume produksi dan nilai tambah Migas, yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, seperti diamanahkan oleh Konstitusi pasal 33 UUD 1945. Kelak Presiden mendatang tidak perlu lagi geleng-geleng kepala setelah mengetahui Pertamina mampu melakukan eksplorasi besar-besar di WK Blok Baru, sekaligus menghasilkan produksi dan nilai tambah yang lebih besar,” tandasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*