ESDM Evaluasi Wilayah PSPE Cubadak

21200
ESDM Evaluasi Wilayah PSPE Cubadak
Foto: electricindonesia.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mengevaluasi wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) panas bumi Cubadak, Sumatra Barat. Rencananya wilayah ini akan dilelang kembali karena belum laku.

Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbaku dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Ida Nuryatin Finahari, menjelaskan pelelangan Cubadak pada Maret-April 2018 belum ada calon pemenang karena peminat yang masuk belum ada yang mengembalikan dokumen lelang hingga batas akhir lelang.

“Untuk Cubadak memang sampai batas waktu penawaran kemaren belum ada yang mendaftar. Namun kami tetap melakukan market sounding untuk menawarkannya,” ujar Ida di Jakarta, pekan lalu, dikutip dari Bisnis.com.

Wilayah PSPE Cubadak yang terletak di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi cadangan mungkin sebesar 66 megawatt electrical (MWe) dengan luas lahan 18.450 ha.

Awal tahun ini pemerintah melelang empat wilayah PSPE, di antaranya adalah Cubadak, Geureudong, Hu’u Daha, dan Pentadio. Untuk ketiga wilayah selain Cubadak, calon pemenang sudah ditetapkan Kementerian ESDM.

Dua calon pemenang di wilayah PSPE Geureudong dengan potensi kapasitas 160 MWe, antara lain menduduki peringkat pertama, yakni PT Hitay Bumi Energy dan peringkat kedua adalah PT OTP Geothermal Services Indonesia.

Untuk wilayah PSPE Hu’u Daha yang memiliki potensi 65 MWe, calon pemenangnya adalah PT Sumbawa Timur Mining dan PT OTP Geothermal Services Indonesia. Sementara itu, untuk wilayah PSPE Pentadio, potensi 25 MWe, hanya satu calon pemenang, yakni PT Tri Ariesta Dinamika.

Menurut Ida, penentuan calon pemenang dilakukan berdasakan pada beberapa indikator, seperti persyaratan administrasi, teknis, dan keuangan. Untuk teknis dapat dilihat dari pengalaman perusahaan dan kemampuan tenaga ahli perusahaan.

“Sedangkan pada persyaratan keuangan, dilihat dari sisi laporan keuangan serta besaran komitmen eksplorasi yang diajukan masing-masing perusahaan,” kata Ida.

Badan usaha yang terpilih menjadi pelaksana PSPE tersebut nantinya tidak akan langsung otomatis menjadi pemengang izin wilayah kerja panas bumi (WKP), namun akan diprioritaskan dalam pelelangan terbatas WKP hasil PSPE. (Bisnis/Gadih)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*