Mempertanyakan PGN sebagai Sub Holding Gas dan Bukan Pertagas

25700
Mempertanyakan PGN sebagai Sub Holding Gas dan Bukan Pertagas
Foto : offshoreindonesia.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Pertanyaan diatas penting dibahas saat Ketua Serikat Pekerja Pertagas berasumsi proses integrasi Pertagas ke PGN adalah bagian dari pelemahan bisnis gas Pertamina. Bahkan terlalu prematur ketika ada pendapat seolah-olah ada potensi korupsinya. Demikian diungkapkan oleh berbagai kalangan terkait proses integrasi Pertagas ke PGN.

“Seharusnya dipahami dalam perspektif peraturan dan UU bahwa PGN statusnya BUMN dan ada saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh negara. Walaupun hanya satu lembar saham tetapi saham Dwiwarna mempunyai kendali yang absolut dan istimewa, yang meliputi persetujuan perubahan Anggaran Dasar, perubahan permodalan, persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman pada wartawan, Senin (28/5/2018) di Jakarta.

Termasuk juga persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran perusahaan serta persetujuan pemindahan aset yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS.

Pertanyaan berikutnya, ungkap Yusri, apakah integrasi Pertagas ke PGN akan menguntungkan public investor, karena mereka tidak perlu membiayai dan mendapat bagian keuntungan Pertagas sebesar 43% secara gratis.

“PGN tentu akan melakukan ‘right issue‘ saham baru untuk membiayai integrasi Pertagas ke PGN sehingga melalui right issue pihak public investors harus menyetor dana sesuai bagiannya untuk mendapatkan saham baru tersebut,” paparnya. Apabila tidak menyetor dana, lanjut Yusri, maka sahamnya akan berkurang dan tambahan saham baru PGN untuk menguasai Pertagas akan dikuasai sepenuhnya oleh Pertamina sehingga akan meningkatkan saham kepemilikan Pertamina di PGN.

Pertanyaan kenapa Pertagas harus diintegrasikan ke PGN dan mengapa tidak dilakukan sinergi saja tanpa integrasi, kata Yusri, harus dipahami Pertagas dan PGN memiliki bisnis yang sama yaitu gas sourcing, transmisi, distribusi, dan retail. “Apabila hanya disinergikan tanpa integrasi maka akan tetap akan terjadi duplikasi dan kompetisi internal yang akan menghambat sinergi diantara keduanya dan ‘value creation‘ untuk Pertamina tidak akan optimal,” paparnya.

Hal ini seperti terjadi pada pelaksanaan bisnis upstream dan downstream services saat ini di Pertamina. Dengan integrasi Pertagas ke PGN maka PGN sebagai manajer atas pengoperasian seluruh aset dan bisnis yang dimiliki oleh PGN dan Pertagas akan memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan penggunaan semua aset tersebut dan meningkatkan bisnis semua bisnis yang dikelolanya termasuk aset dan bisnis Pertagas.

Pertanyaan akhir sebagai penutup mengapa integrasi Pertagas ke PGN harus dilakukan saat ini, kata Yusri, semakin cepat integrasi dilakukan maka value creation yang optimal untuk bisnis gas Pertamina akan semakin cepat terealisasikan.

Lalu, apakah bisnis Pertagas akan semakin mengecil dengan adanya integrasi Pertagas ke PGN? “Bisnis utama Pertagas di bidang transmisi gas akan semakin membesar karena Pertagas dapat ditunjuk sebagai operator untuk semua fasilitas transmisi Pertagas dan PGN serta akan ditugaskan untuk membangun fasilitas transmisi baru,” ungkap Yusri. Disamping itu, Pertagas Niaga dan anak perusahan PGN di bidang distribusi dan ritel akan dapat bekerjasama untuk merebut pasar gas yang dimiliki oleh swasta dan pengembangan pasar gas baru ke depan.

Apakah dengan integrasi Pertagas ke PGN, Pertamina akan kehilangan kendali atas PGN? Jawabannya, kata Yusri, dengan perubahan Anggaran Dasar PGN dan surat kuasa yang diberikan kepada Pertamina oleh Kementerian BUMN, sebenarnya Pertamina masih mengendalikan penuh atas PGN sehingga semua tindakan PGN atas anak perusahannya termasuk Pertagas harus mendapat persetujuan dari Pertamina.

“Lalu kenapa harus berdemo dan mengancam? Jangan- jangan ada pihak yang takut kehilangan jabatan dan rezeki kalau integrasi Pertagas ke PGN terjadi. Padahal holding migas sudah terbentuk sejak 11 April 2018. PT Pertamina Persero sebagai induk holding migas dan PGN sebagai anggotanya,” tegas Yusri.

Sebagai catatan, terkait value creation tidak terjadi diantara anak anak Perusahaan di sektor bisnis upstream dan downstream, padahal sebenarnya bisa dilakukan sinergi diantara mereka. “Faktanya susah dilakukan karena mereka masih terpisah secara entitas dan mempunyai KPI (key performance index) masing-masing,” papar Yusri.

Contohnya di hilir, Patra Niaga dengan Petrofin atau unit bisnis industri maritim di Direktorat Pemasaran dan Niaga dengan Patra Niaga dalam menggarap pasarnya. Juga di hulu, seperti Elnusa dengan PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia),” ungkapnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*