SPPG : Akuisisi = Disetir Swasta dan Kerdilkan Bisnis Gas Pertamina

33100
SPPG : Akuisisi = Disetir Swasta dan Kerdilkan Bisnis Gas Pertamina
istimewa

JAKARTA (INDOPETRO)- Gas bumi adalah salah satu sumber energi penting bagi negara yang memiliki peran dalam menjaga ketahanan energi nasional. Sepatutnya gas bumi dikelola oleh negara bukan publik sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2. Kenyataannya dalam waktu dekat hak negara untuk mengendalikan energi gas bumi akan dilepas ke publik. Lepasnya hak negara dapat dipastikan terjadi di detik Pertagas diakuisi oleh PGN.

“Kami pekerja Pertagas dengan tegas menyatakan menolak diakuisisi oleh PGN,” tegas Nugeraha Junaedy Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas (SPPG) pada acara Rapat Umum Pekerja Pertamina Gas, Jumat (25/5/2018) di Jakarta. Diakusisinya Pertagas hanya akan merugikan Pertamina dan negara.

“43% saham PGN adalah milik publik, 5% dimiliki oleh perserorangan sedangkan 38% dimiliki oleh perusahaan asing. Menyerahkan Pertagas yang 100% milik negara kepada PGN sama saja dengan menjual asset negara kepada asing,” ungkap Nugeraha Junaedy.

Asset, pendapatan, laba Pertagas saat ini seluruhnya dikontribusikan untuk negara. Menjual Pertagas kepada PGN tentu sama saja dengan merelakan 43% asset, pendapatan dan laba untuk dinikmati oleh swasta. “Mari kita analogikan saat Pertagas diakuisisi PGN, jika Pertagas mencetak laba 1.000 rupiah, maka negara hanya akan menerima 570 rupiah. Dengan kata lain, negara telah kehilangan laba sebesar 430 rupiah. Ini jelas mencederai pasal 33 ayat 2 UUD 1945,” jelas Nugeraha.

Selain itu aksi akuisisi akan membutuhkan jumlah dana cash yang sangat besar untuk pembelian seluruh asset Pertagas dan afiliasinya. “Apakah PGN memiliki dana sebesar itu? Kami sangat meragukannya mengingat performa keuangan PGN dalam 5 tahun merosot tajam,” ungkap Nugeraha.

Jika memaksakan opsi akuisisi maka PGN membutuhkan sokongan dana dari induk barunya yaitu Pertamina, “Bukankah ini justru hanya merugikan Pertamina? Alih-alih memberikan pemasukan kepada Pertamina, aksi PGN mengakuisisi Pertagas akan membebani kinerja keuangan Pertamina secara konsolidasi,’ lanjut Nugeraha.

“Meiihat pertimbangan tersebut akuisi justru merupakan opsi yang paling buruk untuk Pertamina. Akuisisi tampak seperti aksi korporasi yang disetir oleh swasta untuk mengkerdilkan bisnis gas Pertamina. Kami pekerja Pertagas didukung oleh seluruh pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) tegas menolak Akuisisi,” tutup Nugeraha.

Sementara itu, Arie Gumilar, Presiden FSPPB menegaskan bahwa penolakan akuisisi ini sama dengan jihad. “Jihad kami membela bangsa melalui Pertamina. Kami punya kekuatan untuk melakukan berbagai upaya agar proses akuisisi ini dibatalkan,” tegas Arie.

Jadi, aspirasi Serikat Pekerja jangan sekali-kali diabaikan. Bila diabaikan tentu pihaknya, lanjut Arie, bisa melakukan aksi turun ke jalan, mogok kerja dan cara-cara lain dalam menyelesaikan hubungan industrial yang legal. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*