Pemerintah Diminta Serahkan Blok Rokan pada Pertamina

19600
Ada Intervensi Asing Pengalihan Pengelolaan Rokan ke Pertamina?

JAKARTA (INDOPETRO)- Pada saat kampanye Pilpres 2014, Presiden Jokowi pernah mengatakan jika menang pemilu, maka dalam 5 tahun memerintah akan menjadikan Pertamina mengungguli Petronas. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, hal tersebut dapat dicapai jika pemerintah melakukan hal-hal strategis seperti menjadikan Pertamina sebagai kustodian cadangan terbukti migas nasional, menyerahkan pengelolaan beberapa Wilayah Kerja (WK) yang kontraknya berakhir, menambah penyertaan modal pemerintah (PMN), membangun kilang-kilang baru dan merevitalisasi kilang-kilang tua.

“Ternyata yang terjadi sebaliknya, hak kustodian tidak diberikan, pembangunan kilang gagal disubsidi dan WK-WK habis kontrak, melalui Permen ESDM No.23/2018, justru diprioritaskan pada asing,” kata Marwan pada wartawan, Selasa (22/5/2018) di Jakarta.

Diketahui, selama puluhan tahun Blok Rokan merupakan WK migas penghasil minyak terbesar di Indonesia. Tahun 2017 yang lalu rata-rata produksi WK ini 220.000 barel per hari (bph), dan diperkirakan produksinya akan mencapai 150.000 bph dalam 10-20 tahun setelah 2021. “Terserah apakah biaya produksinya lebih mahal karena harus menggunakan teknologi EOR, namun ekstra biaya tersebut akan ditanggung negara, baik jika menggunakan “skema lama”, cost recovery maupun “skema baru”, gross split,” ungkapnya.

Dengan demikian, WK migas ini masih akan memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pengelolanya. “Tidak heran jika Chevron akan berupaya maksimal untuk tetap mengelola WK Rokan. Justru sikap KESDM lah yang aneh!,” tegasnya. Oleh sebab itu, IRESS menuntut hal-hal sebagai berikut:

1.  Sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan UU-UU berlaku, meminta pemerintah segera menyatakan akan menyerahkan pengelolaan Blok Rokan kepada Pertamina sejak tahun 2021;

2. Sejalan dengan hal di atas, meminta pemerintah untuk menyatakan bahwa permintaan Chevron untuk memperpanjang kontrak Blok Rokan ditolak dengan tegas dan terbuka;

3. Meminta pemerintah untuk segera mengumumkan besarnya cadangan terbukti migas yang masih tersisa pada Blok Rokan yang kelak diperhitungkan sebagai PMN kepada Pertamina;

4. Meminta pemerintah menjamin pengelolaan Blok Rokan bebas dari KKN, perburuan rente dan kepentingan pengumpulan logistik untuk Pemilu 2019;

5. Menyerukan kepada seluruh anak bangsa agar terlibat aktif mengadvokasi dan mengawal hingga kembalinya pengelolaan Blok Rokan kepada BUMN bangsa sendiri pada 2021.

“Sebagai negara yang oknum-oknum penguasanya mengidap moral hazard, tampaknya kegiatan advokasi memperjuangkan kepentingan negara dan hak rakyat perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan,” kata Marwan. Advokasi untuk mengembalikan Blok Mahakam agar dikelola BUMN telah membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun, dan justru kita harus berhadapan dengan oknum-oknum penguasa bangsa sendiri yang pro asing.

“Tampaknya hal yang sama kembali berulang. Karena itu, seluruh anak bangsa dihimbau untuk memahami permasalahan, mengenal oknum-oknum penguasa dan asing yang dihadapi, melakukan berbagai bentuk advokasi dan dan perjuangan, serta siap berjuang untuk waktu yang lama, agar Blok Rokan dapat dikelola oleh perusahaan milik bangsa sendiri,” imbuhnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*