Pengamat : Pertamina Sesak Nafas pada Tahun Politik

45300
Rencana Perubahan PP 23/2010 Seperti Operasi Intelijen
Foto: energyworld.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Sebulan sudah pucuk pimpinan Pertamina dikendalikan oleh Pelaksana tugas (Plt.) tetapi situasi ketidakpastian terus menyelimuti internal Pertamina. Entah sampai kapan. Tidak ada yang tahu, kecuali Menteri BUMN, Presiden dan elite-elite partai berkuasa.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, banyak pekerjaan rumah dan penugasan silih berganti datang dari pemerintah yang harus dikerjakan oleh insan Pertamina. “Sebut saja penugasan BBM satu harga yang dilaksanakan hampir 150 titik. Ada juga peningkatan cadangan hulu minyak dan gas bumi (migas) untuk menjaga ketahanan energi. Disamping itu, penerimaan pengelolaan 8 blok migas produksi terminasi PSC dari berbagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) untuk dioptimalkan produksinya oleh Pertamina. Tugas lainnya, memastikan distribusi LPG 3 Kg untuk kebutuhan warga tak mampu dan nelayan di seluruh Tanah Air. Penugasan terbaru yang harus diemban Pertamina, menyediakan Premium Ron 88 di 1.950 SPBU Jawa dan Bali serta di luar Jawa-Madura- Bali (Jamali) dengan penambahan kuota 5 juta KL sehingga menjadi total 12, 5 juta KL Premium,” kata Yusri pada sejumlah media, Senin (21/5/2018) di Jakarta.

Setelah hampir 3 tahun Premium dibatasi peredarannya oleh kebijakan direksi lama dan telah diberikan solusi cerdas, yaitu diganti dengan Pertalite Ron 90. “Akibatnya, Pertamina menangguk keuntungan besar. Rakyat pun. Sementara banyak NOC (National Oil Company) di seluruh dunia melakukan PHK besar besaran tetapi Pertamina tidak melakukannya,” katanya.

Di sisi lain, lanjutnya, saat ini ketika harga minyak melambung tinggi, pemerintah justru tetap tidak akan menyesuaikan harga keekonomian Premium dan Solar hingga tahun 2019. “Ini karena pertimbangan negatif ekonomi dan politik. Apalagi Jokowi akan bertarung kembali pada 2019 sebagai calon presiden. Padahal harga BBM menurut Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang ditanda tangani Jokowi diingkari sendiri, termasuk penyesuaian harga BBM umum (Pertalite, Pertamax 92, Pertadex dan Pertamax Turbo 98), yang dulu menjadi aksi korporasi biasa bisa dilakukan setiap bulan, namun sekarang penentuan harga jualnya harus atas persetujuan pemerintah,” tandasnya.

Kalau melihat kinerja keuangan Pertamina pada 2016 dan 2017 Pertamina, ungkap Yusri, bisa menyumbang deviden sebesar Rp 12, 1 triliun. Tapi pada 2018, perusahaan ini hanya bisa menyumbangkan deviden sebesar Rp 8,57 triliun. “Ini akibat labanya tergerus sekitar Rp 24 triliun. Penyebabnya karena harga Premium Ron 88 dan Solar tidak boleh dinaikkan dan penugasan BBM satu harga di seluruh Indonesia,” katanya.

Dia mengungkapkan, penurunan laba atau semua itu terjadi pada posisi harga minyak dunia rata-rata sekitar USD 60 per barel dan kurs Rupiah sekitar Rp 13, 600 per dolar. Namun sekarang, harga minyak dunia menembus di atas USD 70 per barel dan tak tertutup kemungkinan bisa mencapai USD 100 per barel. “Yang pasti nilai tukar rupiah menembus Rp 14.100 per dolar. Pertanyaan berikutnya, apakah posisi harga minyak dan nilai tukar rupiah makin lemah atau kuat? Tidak ada pihak yang bisa menjamin sehingga dapat diprediksi akibatnya bagi arus kas Pertamina akan berpotensi terus berdarah-darah sejak April 2018,” ujarnya.

Padahal asumsi harga minyak di APBN 2018 oleh Pemerintah dan DPR dipatok pada harga USD 48 per barel dengan nilai tukar Rp 13,400 per dolar serta lifing minyak 800.000 BOPD. Faktanya, saat ini jauh meleset dari asumsi APBN.

Lebih jauh Yusri mengutarakan, ada wacana dari Wakil Menteri ESDM Achandra Tahar agar subsidi solar dinaikkan per liternya dari awalnya Rp 500 menjadi Rp 1500 per liter. Kemudian diamini oleh Sekjen Kementerian ESDM, yang saat itu dijabat oleh Ego Syahrial, yang menyatakan sebaiknya subsidinya diambil dari cadangan devisa saja daripada mengharap pada APBN – P masih terlalu lama, sekitar awal Juli 2018. Usulan itu tentu untuk menghidari Pertamina kolaps.

Dari realitas tersebut, kata Yusri, dapat dipastikan berakibat buruk bagi segenap direksi dan staff Pertamina. “Mereka bingung dengan kebijakan pemerintah yang tak lazim. Di satu sisi penugasan semakin banyak, termasuk untuk menemukan cadangan migas baru serta harus mengejar laba untuk bisa menyumbang deviden untuk mengisi pundi APBN serta ditugasi harus membangun infrastruktur supaya proses bisnisnya lebih efisien. Di sisi lain mereka terikat dengan larangan-larangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip proses bisnis yang benar sesuai Undang-undang Perseroan Terbatas, UU BUMN maupun terhadap Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014,” ungkapnya.

Sebagai catatan, Pertamina saat ini sangat sulit mengembangkan dirinya sebagai perusahaan berkelas dunia karena terlalu banyak diintervensi oleh para “stakeholder”, baik dari kalangan istana, Menko dan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, BUMN dan DPR termasuk dari pengusaha sebagai mitra serta mafia migas.

Sejatinya Pertamina didukung dan dilindungi penuh dari aksi intervensi negatif dalam menjalankan aksi korporasinya agar bisa tumbuh sehat dan membangun infrastruktur di hulu dengan mengoptimalkan produksi lapangan tua dan baru. Kemudian mempercepat upgrading semua kilang dgn program ” RDMP / Refinery Development Master Plan dan Grassroot ” serta jaringan pipa minyak dan gas dari lapangan ke terminal atau dari lapangan ke kilang, serta semakin menyempurnakan infrastruktur hilir dalam melayani kebutuhan BBM dan LPG lebih baik. Semua infrastruktur ditujukan untuk menjaga ketahanan energi nasional dan segera membangun terminal BBM, terminal LNG regasifikasi skala besar dan kecil, termasuk terminal LPG refrigerated di berbagai daerah.

“Semua pembangunan dilakukan dengan kajian strategik dan memperhitungkan analisa resiko bisnis yang cermat dan hati hati. Kita tahu sebenarnya banyak profesional Pertamina yang sudah sangat mampu asal tidak banyak intervensi,” kata Yusri.

Dalam pembangunan semua infrastrukturnya, lanjut Yusri, yang sangat mendesak tidak boleh kaku skema bisnisnya dan harus punya modal sendiri dulu baru dibangun. Kalau hal itu dilakukan sudah pasti Pertamina akan tertinggal terus dalam pusaran lingkaran setan, padahal banyak tipe proses bisnis yang bisa dilakukan secara cerdas , contohnya skema aliansi strategik sesama BUMN maupun skema PPP (private patnership project) dengan swasta asing dan nasional dalam skema BOOT (Build,Own , Operate ,and Transfer) atau BLT (Build, Lease, and Transfer).

“Pertamina harus terhindar jauh dari permainan politik dalam membangun infrastrukturnya. Contohnya, pembatalan skema proyek dalam membangun terminal LNG di Banten dan termimal LPG Refrigerated di Jawa Timur diduga kental aroma politiknya daripada aroma bisnisnya karena melihat peta jalan kebutuhan gas nasional yang dirilis oleh Kementerian ESDM tahun 2017 bahwa kedua proyek tersebut adalah masuk prioritas tinggi. Awal 2020 kita impor gas untuk kebutuhan PLTG, Industri Pupuk, Petrokimia, Oleochemical, baja industri lainnya,” paparnya.

Dia berharap agar semua elit di negeri ini bahu membahu bersama sama menjaga Pertamina agar tetap eksis dalam melayani kebutuhan energi nasional dengan efisien.

Oleh karena itu, katanya, jangan biarkan Pertamina terlalu lama dikendalikan direktur utama dengan status pelaksana tugas , karena perusahaan ini perlu kepastian dan sangat strategis dalam mengurus hajat hidup orang banyak. “Segera pilih Dirut yang punya visi dan misi dengan komitmen kuat dan mampu menjaga kebersamaan dalam menggerakan semua potensi SDM Pertamina untuk mencapai target itu,” tegasnya. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*