Sengketa Pajak Pertambangan Belum Dapat Kepastian Hukum

18300
Sengketa Pajak Pertambangan Belum Dapat Kepastian Hukum

JAKARTA (INDOPETRO)- Ada sejumlah kasus sengketa pajak pertambangan yang justru tidak memberikan kepastian hukum. Apa saja contohnya?

Ada kasus atas PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) dan PT Freeport Indonesia (PTFI). Lembaga peradilan pajak—yang merupakan muara peradilan pajak—seringkali malah tidak bisa memberikan kepastian hukum.

“Dapat dicontohkan pada kasus PT Newmont Nusa Tenggara di mana Pemerintah Daerah setempat menerbitkan beberapa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Perusahaan membayar pajak kendaraan bermotor walaupun dalam peraturan Undang Undang seharusnya perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar,” kata Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif CITA (Center for Indonesia Taxation Analysis) pada wartawan, Rabu (16/5/2018) di Jakarta.

Dalam beberapa sengketa pajak yang lain, lanjut Yustinus, terjadi ketidak-konsistenan proses peradilan di mana dua kasus dengan substansi yang sama mendapatkan putusan yang berbeda dari dua majelis hakim yang berbeda. Hal tersebut tentu saja mencerminkan ketidakpastian hukum.

Kasus pajak daerah yang lain dicontohkan pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan atas pemanfaatan air oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang juga mendapatkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Kontrak Karya (KK) yang mendasari operasional perusahaan tidak ditempatkan sebagai dasar hukum yang kuat sehingga tidak berlakunya lex specialis, padahal Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah perikatan yang sah dan berlaku selayaknya Undang Undang bagi para pihak terkait (pacta sunt servanda).

Secara lebih dalam, Yustinus Prastowo menyampaikan, “Kita memiliki mekanisme/skema kontrak yang menurut Mahkamah Agung dianggap pacta sunt servanda. Namun, hakim pajak beranggapan kontrak ini tidak sah dikarenakan kurangnya pemahaman atas konsep pemungutan pajak daerah. Di sinilah mereka melakukan koreksi terhadap putusan pengadilan pajak (mekanisme korektif).”

Sebagai upaya penyempurnaan tatakelola, lebih jauh Yustinus Prastowo mencoba mendorong pemerintah untuk dapat menyusun pedoman kebijakan di sektor pertambangan supaya kasus sengketa pajak daerah, seperti pada contoh pajak air permukaan air antara PTFI dan Pemda Papua, tidak terulang kembali di masa mendatang.

Yustinus menekankan bahwa arsitektur otonomi daerah yang dibangun harus tetap mendukung arsitektur pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Dia mempertanyakan kenapa selama ini pertumbuhan investasi cenderung stagnan, sementara itu berbagai deregulasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan tingkat “Ease of Doing Business” di Indonesia pun terus meningkat. Menurutnya kondisi tersebut mengindikasikan bahwa selain masih ada masalah pada rantai kebijakan di sisi hilir (yaitu di pemerintah pusat), masih ada masalah pula di sisi hulu, yaitu regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Yustinus juga mengingatkan bahwa kecerobohan dalam mengelola pajak daerah beserta regulasi lainnya akan meningkatkan ketidakpastian (uncertainty) bagi investor dan akan mengakibatkan turunnya investasi di suatu daerah. (Sofyan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*