BPH Naikkan Minimal Kuota Premium penugasan Jadi 12,5 Juta KL

6600
Pertamina Siap Amankan Pasokan BBM - LPG Ramadhan dan Idul Fitri 2018
Foto: indowarta.com

JAKARTA (INDOPETRO)- Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menaikkan lima juta kilo liter (KL) kuota bahan bakar minyak (BBM) Premium penugasan pasca perluasan penyaluran ke seluruh Indonesia. Kini kuota baru yang diberikan BPH Migas kepada PT Pertamina (Persero) mencapai 12,5 juta KL.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, perluasan penyaluran menjadi ke seluruh Indonesia telah mengacu pada realisasi permintaan Premium Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) tahun lalu. Pada 2017, penyaluran Premium di Jamali sebesar 5,1 juta kilo liter sehingga kalau ditambah dengan kuota Premium 2018, kebutuhannya menjadi sekitar 12,5 juta kilo liter.

“Namun, angka 12,5 juta kilo liter itu rekomendasi minimal kuota Premium penugasan yang penyalurannya di perluas ke seluruh Indonesia. Kalau mau lebih aman harus di atas itu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/5).

Fanshurullah mengatakan, rekomendasi minimal kuota Premium penugasan menjadi 12,5 juta kilo liter itu belum melihat potensi pertumbuhan jumlah kendaraan, pertumbuhan ekonomi, dan migrasi pengguna Pertalite kembali ke Premium seiring kenaikan harga bensin RON90 itu senilai Rp200 per liter pada awal tahun ini.

“Kami akan ketemu dengan Pertamina pada Rabu (17/5/2018). Kami undang langsung Direktur Utamanya untuk membahas kuota ini,” katanya.

Pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 terkait penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak mencatat penyaluran Premium penugasan dengan harga Rp6.450 per liter hanya disalurkan di kawasan non-Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Namun, hal ini bakal direvisi dan penyaluran Premium penugasan diperluas menjadi ke seluruh Indonesia.

Sementara itu, BPH Migas pun mencatat ada satu masalah lagi ketika penerapan Premium penugasan diperluas yakni, SPBU Pertamina yang masih menyalurkan Premium sudah berkurang.

Menurut data BPH sebanyak 1.900 SPBU dari 3.900 SPBU di Jamali sudah tidak menjual Premium dan diganti Nozzlenya untuk menjual Pertalite. Jumlah SPBU di Jamali yang tidak menjual Premium itu naik lebih dari 50% dibandingkan 2017 yang baru sebanyak 800 SPBU.

“Ini yang harus kami antisipasi, besok rapat dengan Pertamina juga bahas tentang ini,” kata Fanshurullah.

Dia pun menyebutkan, kebijakan perluasan penyaluran Premium penugasan ini juga dilakukan bukan karena tahun politik, tetapi demi menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga amanah dari undang-undang untuk bisa menjamin kelancaran dan keamanan distribusi.

“Jadi, kami bersama Pertamina harus pastikan Premium dan Pertalite tetap ada. Nah,tinggal masyarakat yang memilih mau menggunakan yang mana,” sebutnya.

BPH Migas pun bakal memperkuat pengawasan SPBU di Jamali untuk penyaluran Premium penugasan lewat kerja sama dengan Polri. (Gadih)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*